Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal dalam buku in' disusun dengan format yang sesuai dengan penataan naskah resmi, dengan indeks tematik ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk Bab Ill Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Bab IV Pembagian Wilayah Bab V Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan ...

Buku ini memuat Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Koperasi, UMKM, dan BUM Desa meliputi PP RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP RI No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; PP RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. ...

Dilengkapi dengan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik PP RI no.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peremenkominfo RI no 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ...

Dilengkapi : - Butir-Butir Pancasila - Tata Urutan Peraturan Perundangiundangan di Indonesia - Proses Pembentukan Undang-Undang - Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia - Teks Sumpah Pemuda - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Lagu Indonesia Raya dalam Tiga Stanza - Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia - Pemerintahan Daerah - Nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia - Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 ...

Dilengkapi : • UU RI No_ 10 Tahun 2015 • UU RI No. 30 Tahun 2002 • UU RI No. 20 Tahun 2001 • UU RI No. 31 Tahun 1999 • PP RI No. 43 Tahun 2018 • PP RI No. 14 Tahun 2017 • PP RI No. 103 Tahun 2012 • PP RI No. 63 Tahun 2005 • Perpres RI No. 54 Tahun 2018 • Perpu RI No. 1 Tahun 2015 ...

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Buku ini memuat Undang-Undang Hukum Dagang da dilengkapi dengan UU RI No 4 tahun 1971 tentang perubhan dan penambahan atas pasal 54 kitab Undang-Undang Dagang. ...

Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013. Kehadiran buku ini diharapkan ...

Undang-Undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI NO. 13 TAHUN 2016 & UU RI NO. 20 TAHUN 2016) ...

Buku Perundang-Undangan ini berisikan materi sebagai berikut : 1. Amandemen UU Pilkada Gubernus, Bupati, dan Walikota 2016 2. Amandmeen UU Pemda 2015 3. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 4. UU Perasuransian 2014 5. UU Aparatur Sipil Negara 2014 6. Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 7. UU Hak Cipta 2014 8. UU kelautan 2014 9. UU Perkebunan 2014 10. UU Konservasi Tanah dan Air 2014 11. UU Hukum Disiplin Militer ...

Buku ini merupakan keseluruhan upayakan mengatur KPU, Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya dan DKKP yang masing-masing diberi tugas dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. Disamping itu menuju pemilu yang serentak nasioanl agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota yang kompetisi, integritas dan kapabilitas ...

Amandemen Undang2 Perlindungan Anak: Uuri No. 35 Th 2014 ...

Undang2 Kesehatan Jiwa: Uu Ri No. 18 Th 2014 ...

Undang-Undang Jaminan Produk Halal: UU RI No. 33 Tahun 2014 ...

Amandemen Undang2 Pilkada Gubernur. Bupati&Walikota ...

Undang Undang Hak Cipta, Undang-Undang Republik indonesia nomor 28 Tahun 2014 di lengkapi dengan PP RI No mor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, PP RI nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Grafis. ...

Undang2 Aparatur Sipil Negara Uu Ri No 5 Th 2014 ...

Buku Perundang-Undangan - Amandemen Standar Nasional Pendidikan 2013 - UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 - UU Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 - UU Pangan 2012 - UU Perkoperasian 2012 - UU Kejaksaan 2012 - UU Pendidikan Tinggi 2012 - UU PEMILU 2012 ...