Di bawah langit Indonesia yang biru Terhamparlah sebuah keindahan Koperasi, seperti salad yang menyegarkan Menggabungkan beragam warna dan cita rasa Dari Sabang hingga Merauke Koperasi menjadi jalinan persatuan Petani, nelayan, pedagang kecil Bersatu dalam kerja dan harapan Seperti wortel yang kokoh menancap Petani kita berdiri teguh Mengolah tanah dengan cinta dan kasih Menyuburkan ladang-ladang penuh harapan Ikan laut yang melompat-lompat Nelayan kita berlayar ...

"Buku ini cocok bukan saja untuk pebisnis, tetapi juga pembuat kebijakan. Isinya sangat informat-if dan menggugah, sehingga membuka cakrawala kita tentang dinamika ekonomi dan politik nega-ra-negara Teluk yang selama ini belum banyak terungkap. Buku ini enak dibaca karena disajikan dengan bahasa yang mengalir dengan dukungan data cukup lengkap dan terbaru; sehingga membantu pembaca memahami perkembangan negara-negara Teluk secara komprehensif." —Faisol Riza, Ketua Komss; VI DPR Rl. "This ...

Masyarakat asli Papua pada umumnya mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda-beda untuk menerima dan menghadapi kebijakan pemerintah yang dijalankan era Otonomi Khusus bagi Papua. Pengelompokkan pandangannya berorientasi pada pandangan masyarakat yang positif, negatif dan netral, sehingga konflik belum bisa meredam sampai dengan hari ini karena masyarakat asli Papua sendiri belum bersatu dalam mengimplementasikan otonomi khusus, disisi lain tingkat kesejahteraan pun belum begitu nampak yang ...

"Iklan seyogyanya bisa menjadi panduan bagi calon konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Namun manakala iklan tidak mampu memberikan panduan malah sebaliknya membawa calon konsumen tersesat dibelantara periklanan itu sendiri maka sedikit sentilan etika diperlukan untuk para pembuat iklan, dan buku ini adalah salah satu sentilan itu". Mite Setiansah, M.Si - Kapordi Ilmu Komunikasi Universitas Jendral Soedirman "Di satu sisi, iklan mengalami perkembangan yang sangat ...

PROKLAMASI Pada hari kemis tanggal 30 Juni 1949 kekuasaan Pemerintah di seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta kembali di tangan Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan lagi di Ibu Kota Jogjakarta. Atas penetapan Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, maka buat sementara waktu kekuasaan Pemerintah Republik, baik sipil maupun militer, di Daerah Istimewa Jogjakarta dipegang dan didjalankan oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan dengan dibantu oleh segala ...