Buku ini hadir sebagai rujukan komprehensif dan visioner yang mengupas secara mendalam pelaksanaan Jabatan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara Elektronik, mulai dari aspek keamanan dan autentikasi identitas digital, pengenalan penghadap dan pembacaan akta secara virtual, hingga penandatanganan, pembuatan, serta penyimpanan akta Notaris secara elektronik. Tidak berhenti pada tataran normatif, buku ini juga menempatkan kedudukan Notaris dalam perspektif ...

Hukum Pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum sebagai dasar dalam mengetahui dasar-dasar hukum pidana Indonesia untuk kemudian dapat mengetahui sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sumber-sumber hukum pidana, serta menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Buku ini diterbitkan untuk dijadikan acuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum karena cakupan materi dalam buku memuat sebagian besar materi perkuliahan Hukum Pidana. Materi pembahasannya mulai dari ...

“Di tengah tuntutan profesionalisme, modernisasi digital, dan ekspektasi publik atas humanisme, buku ini hadir sebagai jembatan gagasan-antara kewenangan dan batasannya, antara hukum dan keadilan, antara negara dan manusia.” (Iman-Bachtiar-Poeloengan) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia “Gagasan Restorative Policing dalam buku ini memberikan arah baru pemolisian di Indonesia: presisi dalam analisis, humanis dalam ...

Buku ini disusun di tengah dinamika demokrasi kita yang terus berkembang. Selama menahkodahi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, penulis sangat menyadari bahwa pemilu bukan hanya sekedar prosedur teknis perebutan kursi dan kekuasaan semata, melainkan sebuah arena praktik hukum yang kompleks. Melalui buku ini, penulis berupaya memotret bagaimana regulasi kadang mempunyai dinamika sendiri ketika kita praktikkan di lapangan, serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam ...

Setiap rupiah yang mengalir dari kas negara menyentuh kehidupan seseorang: anak yang bersekolah gratis, jalan desa yang akhirnya diaspal, atau ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan. Tapi di balik angka-angka triliunan dalam APBN, tersembunyi pergulatan yang jauh lebih besar dari sekadar pembukuan: pergulatan antara kekuasaan dan akuntabilitas, antara kerangka hukum yang sudah baik di atas kertas dan implementasi yang masih jauh dari harapan di lapangan. Lebih dari dua dekade setelah ...

Selama lebih dari satu abad, hukum pidana Indonesia berlandaskan Wetboek van Strafrecht (WvS), warisan kolonial yang menjadi fondasi sistem pemidanaan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku pada tahun 2026. Buku ini menyajikan naskah lengkap KUHP 2023 yang dilengkapi dengan penjelasan singkat, perbandingan dengan ketentuan dalam WvS, serta komentar umum untuk membantu ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amendemen I-IV dengan penjelasannya (lengkap bagian-bagian yang diamendemen), proses dan perubahan amendemen, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi, Piagam Jakarta, serta profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Disertai juga dengan profil lengkap pahlawan nasional dan pahlawan revolusi. *** Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar melalui lembaran buku? Membaca bukan sekadar kegiatan rutin, ...

UUD 1945 untuk Pelajar dan Umum, memuat UUD 1945, Amandemen I-IV lengkap dengan penjelasannya (lengkap bagian-bagian yang diamandemen), proses dan perubahan amandemen, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi, Piagam Jakarta, serta profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terbaru. Terdapat pula profil lengkap pahlawan nasional dan pahlawan revolusi. *** Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar melalui lembaran buku? Membaca bukan sekadar ...

Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025. Buku ini hadir sebagai upaya menyediakan referensi hukum yang mutakhir, akurat, dan mudah diakses oleh akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat umum. Penyusunan dilakukan secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami ketentuan hukum pidana dan hukum acara ...

Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar janji besar. Indonesia membutuhkan arah yang mampu dipahami, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Indonesia tidak pernah kekurangan gagasan besar. Tantangannya adalah menerjemahkan gagasan itu menjadi harapan yang terasa dekat dengan rakyat. Di era media sosial, pembangunan tidak cukup hanya dijalankan lewat kebijakan dan angka pertumbuhan. Publik membutuh- kan arah yang jelas, komunikasi yang mudah dipahami, serta narasi yang mampu menjaga ...

Era digital telah mengubah segalanya. Hukum, yang selama berabad-abad berdiri kokoh pada teks dan doktrin, kini diterpa gelombang disrupsi yang tak terelakkan. Kecerdasan buatan membuat keputusan, kontrak lahir dari kode blockchain, dan data pribadi menjadi komoditas yang diperebutkan. Di tengah pusaran perubahan ini, sebuah pertanyaan mendasar mengemuka: apakah hukum kita sudah usang? Buku ini bukan sekadar teori, melainkan peta navigasi untuk mengarungi samudra digital yang penuh dengan ...

Selain terdiri atas dua tesis karya Hisako Nakamura dan Rita Pranawati—keduanya tentang mediasi perceraian di tengah Muslim Jawa dan masing-masing diajukan ke Universitas Nasional Australia (1981) dan Universitas Monash (2012)—buku ini juga dilengkapi oleh beberapa artikel mutakhir yang ditulis oleh kedua penulis. Oleh karenanya, buku ini boleh dikatakan sebagai karya yang cermat dan berlandaskan empiris yang menawarkan analisis mendalam berbasis penelitian lapangan dan literatur ...

Hukum laut merupakan salah satu cabang hukum internasional yang paling dinamis, kompleks, dan sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, lingkungan, serta keamanan global. Sejak diadopsinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, rezim hukum laut internasional telah menjadi fondasi utama bagi pengaturan ruang laut dunia, baik yang berada dalam yurisdiksi negara maupun di luar yurisdiksi nasional. Namun demikian, perkembangan praktik negara, putusan badan ...

Perubahan lanskap kejahatan di Indonesia berlangsung seiring dengan transformasi sosial, politik, teknologi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kejahatan tidak lagi hadir sebagai peristiwa tunggal yang dapat dijelaskan hanya melalui pelaku dan pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang berakar pada ketimpangan struktural, relasi kuasa, dinamika budaya, serta praktik-praktik institusional dalam sistem keamanan dan peradilan pidana. Dalam konteks ini, kriminologi dituntut untuk ...

Buku Agora Demokrasi: Guratan Ringkas tentang Kuasa, Demokrasi, dan Kebijakan Publik merangkum lebih dari satu dekade catatan kritis penulis tentang perjalanan demokrasi Indonesia. Artikel-artikel yang pernah tayang di media cetak lokal dan nasional ini membentang pelbagai isu: etika politik, disfungsi partai, tarik-menarik kepentingan eksekutif-legislatif, problem birokrasi dan krisis integritas ASN. Ditulis dengan gaya reflektif namun tajam, buku ini tidak berhenti pada kritik, tetapi juga ...

Buku ini menyajikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam versi terbaru yang telah melalui proses amandemen, sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disusun secara sistematis, runtut, dan mudah dipahami. Di dalamnya memuat susunan resmi UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya, sehingga dapat menjadi referensi praktis bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum dalam memahami dasar hukum negara, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip ...

Kegiatan propaganda sejak awal perkemabangannya selalu menarik perhatian para ahli komunikasi dan ahli ilmu sosial lainnya. Mengapa? Propaganda telah menjadi alat rezim untuk memper- tahankan kekuasaannya, sehingga penggunaan propaganda yang semestinya dapat dimanfaatkan sebagai bentuk komunikasi yang persuasif dan edukatif justru disalahgunakan secara tidak proporsional demi untuk menggapai apa yang telah mencapai tujuannnya sehingga propaganda mulai kehilangan maknanya sebagai bentuk ...

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual atas fenomena yang ada. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang satu peristiwa hukum sekaligus memuat dimensi pidana, perdata, dan administratif. Sebuah tindakan korporasi dapat menimbulkan kerugian privat, mengganggu kepentingan publik, sekaligus melanggar norma administratif negara. Pada titik inilah muncul pertanyaan filosofis yang mendasar: di manakah demarkasi yang adil di antara ketiganya? Kapan negara harus hadir dengan wajah koersifnya ...

Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebahagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaikan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 624 KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Dengan demikian, dalam waktu 3 tahun itu pula berbagai aturan pelaksanaan KUHP harus telah ...

Calender, 1 Highlighter ( random ) & undian mini gold antan 0,1 gram untuk 2 orang yang beruntung   ...