Buku ini berisi studi tentang sejarah politik Sumatra Barat sejak periode akhir penjajahan sampai masa kini, dengan fokus pada proses dan kadar kesungguhan orang Minangkabau berintegrasi ke dalam negara Indonesia kontemporer. Dipapar-kan perspektif lokal tentang per-tum-buhan dan perkembangan gerakan nasionalis di Indonesia, perjuangan kemerdekaan, dan trauma yang dialami rakyat Minangkabau dalam beradaptasi dengan pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pada konsep yang sangat berbeda dari ...

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Harus diakui bahwa kebijakn otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 adalh langkah pembaruan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintah daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal", seolah-olah oleh partai-partai , DPRD dan pemerintah ...

Fenomena korupsi belakangan ini makin perkasa saja penampilannya, yang menghambat proses pemerataan hasil-hasilpembangunan secara adil, terutama di negara-negara berkembang, dan kemungkinan termasuk Indonesia. Korupsi (entah kolusi, nepotisme, sogok, suap, pemerasan, dan penipuan) sudah sedemikian hebatnya, sehingga tak satupun orang- termasuk para birokrat yang jujur dan bersih- sanggup untuk memberantasnya. Lewat studi kasus konkret di Filiina, Hongkong, Singapura, Korea dan Ruritania, ...

Konflik horizontal yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia pada masa orde baru menunjukkan betapa kasus tersebut merupakan persoalan serius yang menghambat pembangunan. Akibat dari konflik tersebut, pembangunan mengalami stagnasi, mandek dan menyebabkan krisis meluas di berbagai sektor kehidupan. Dus, kemiskinan dan pengangguran meledak di berbagai daerah nusantara. Krisis multidimensi tersebut tentu bukan tanpa sebab. Disinyalir pembangunan orde baru dinilai gagal dalam mengelola ...

Sejak bergulirnya reformasi yang dimulai tahun 1998, kata ”regionalisme” dan ”reformasi” mengalami peluberan makna serta membanjiri wacana sosial-politik Indonesia. Saking populernya, di sebuah warung tenda di Jakarta saya pernah menikmati sajian ”Nasi Goreng Reformasi”. Ini sangat kontras dengan zaman Orde Baru (1967-1998) di mana kata ”otonomi daerah”, ”desentralisasi”, dan ”reformasi” sangat langka terdengar dan tabu diucapkan. Mereka yang coba-coba ...

Kekuasan sistempasar telah mengubah fungsi sosial air menjadi sekedar komoditas yang dapat diperjualbelikan Air yang tadinya merupakan basis solidaritas manusia berubah menjadi sumber konflik vertikal dan horizontal di lingkungan petani. Buku ini menawarkan dua aspek pentin dalam advolasi irigasi: 1. Pendekatan manusiawi atas penyelesaian konflik irigasi dengan menempatkan pelaku konlik sebagai korban 2. Menempatkan analisis sosial sebagai bagian penting dalam kerja advokasi irigasi. ...

"Apa dan bagaimana" tampilan politik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sorotan utama Jurnal edisi ini, terutma tentang prespektif kebijakan luar negeri pemerintahan SBY. Dalam sejarah bangsa, rakyat Indonesia baru pertama kali memiliki seorang presiden hasil pilihannya sendiri, terlepas dari kelemahan yang mengiringi prosesi pemilu presiden 2004, yang pasti kalkulasi berdemokrasi tetap merupakan peristiwa fenomenal yang patut dihargai. Fakta menandakan bahwa masa akar ...

"Perang psikologi" antara Teheran dan Washington dalam kaitannya dengan persoalan nuklir telah menyebabkan pergolakan politik di Timur Tengah. Masyarakat internasional menyorot keinginan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Meski doktrin serangan dini bukanlah doktrin baru dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, namun kebijakan ini ditekankan oleh pemerintahan Presiden Bush. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan doktrin tersebut tidak menghasilkan perdamaian dunia. Sebaliknya, doktrin ...

Apabila tujuan akhir tuntutan reformasi adalah tercapainya demkrasi, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, maka arah kebijakan otonomi daerah harus dipandang sebagai bagian dari agenda demokratisasi. Otonomi bukanlah tujuan, melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dankesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali. Implementasi otonomi daerah yang mengabaikan agenda demokratisasi pada akhirnya akan menjerumuskan rakyat kita ke dalam perangkap oligarki elit politik ...

WRI adalah pusat penelitian kebijakan yang diciptakan pada akhir tahun 1982 untuk menolong pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan swasta dalam menangani suatu masalah mendasar: bagaimanakah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dan memupuk pertumbuhan ekonomi tanpa menggerogoti sumber-sumber alam serta keutuhan lingkungan tempat bergantung hidup, kehidupan ekonomi, dan keamanan internasional? Wilayah penelitian kebijakan institut yang ada sekarang mencakup hutan ...

"Pasang-surut". Demikianlah hubungan politik bilateral yang tejalin salamaini antara Australia-Indonesia. Buku ini adalah kumpulan tulisan ilmiah yang dipresentasikan dalam the Biannual Symposium Australia-Indonesia, pada 24-25 Februari 2004 di kampus FISIP UI Depok sebagai hasil kerja sama Program Pasca Sarjana Ilmu Politik , FISIP UI dengan the Australia Indonesia Institute (AAI). Topik yang diangkat adalah Challenges on Bilateral Relatio. ...

Temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam buku ini antara lain menggarisbawahi kembali peninjauan kembali format pemilihan umum, sistem lepartaian, dan format politik Orde Baru pada umumnya, sehing-ga pemilihan umum bisa menjadi lembaga demokratis yang memungkinkan rakyat berdaulat. Juga berkaitan dengan pembatasan keterlibatan pemerintah dalam semua tahap pemilihan umum di satu pihak,dan peningkatan keter-libatan serta partisipasi masya-rakat, termasuk OPP, di satu pihak ...

Buku ini merupakan kristalisai penelitian lapangan selama dua dekade atas kota-kota besar di Thailand, Srilangka, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapur. Di tulis dalam lonteks tradisi riset sosiologi Eropa, Khusunya Jerman, mulai dari Karl Mars, Max Weber sampai Hebermas dan Boendeau. Dilakukannya penulisnya selama aktif di Centre Sociology of Development Reserch- di University of Bielefeld Jerman; juga selama mengajar di Chulalongkorn University-Thailand, National University of ...

Dalam buku yang berisi hasil pemantauan peradilan in dapat ditemukan bagaimana sikap dan pandangan para penegak hukum terhadap perempuan. Perempuan sering harus berhadapan dengan pertanyaan � pertanyaan penegak hukum yang sulit untuk dijawab, apalagi bila dia masih dibawah umur atau masih dalam trauma karena mengalami kekerasan. Sementara itu, penegak hukum merasa harus menemukan , kebenaran materiil dari perkara. Penegak hukum itu tidak perpekstif perempuan akan tidak mampu �membaca� ...

Kajian terhadap isu-isu perempuan dan feminis dalam ranah akademik Indonesia sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 1980-an, dengan adanya berbagai perkuliahan mengenai isu perempuan dalam berbagai disiplin ilmu di Universitas. Masa ini menandai babak baru sejarah masuk dan berkembangnya studi perempuan di dunia akademik. Studi perempuan juga memasuki ranah studi hokum dimulai pada tahun 1990-an awal, ketika mata kuliah “Hukum dan Perempuan” mulai diajarkan di Universitas Indonesia. ...