KUHP dan KUHAP merupakan fondasi utama penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025), Indonesia memasuki babak baru pembaruan hukum yang menegas-kan kedaulatan hukum nasional sekaligus menjawab tan-tangan keadilan kontemporer. Buku ini menghadirkan teks resmi dan lengkap KUHP dan KUHAP terbaru dalam ...

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal dalam buku in' disusun dengan format yang sesuai dengan penataan naskah resmi, dengan indeks tematik ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk Bab Ill Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Bab IV Pembagian Wilayah Bab V Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan ...

Buku ini memuat Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Koperasi, UMKM, dan BUM Desa meliputi PP RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP RI No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; PP RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. ...

Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan tersebut merupakan tantangan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing tersebut ...

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya Hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, ...

Dilengkapi dengan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik PP RI no.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peremenkominfo RI no 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ...

Dilengkapi : - Butir-Butir Pancasila - Tata Urutan Peraturan Perundangiundangan di Indonesia - Proses Pembentukan Undang-Undang - Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia - Teks Sumpah Pemuda - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Lagu Indonesia Raya dalam Tiga Stanza - Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia - Pemerintahan Daerah - Nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia - Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 ...

Dilengkapi : • UU RI No_ 10 Tahun 2015 • UU RI No. 30 Tahun 2002 • UU RI No. 20 Tahun 2001 • UU RI No. 31 Tahun 1999 • PP RI No. 43 Tahun 2018 • PP RI No. 14 Tahun 2017 • PP RI No. 103 Tahun 2012 • PP RI No. 63 Tahun 2005 • Perpres RI No. 54 Tahun 2018 • Perpu RI No. 1 Tahun 2015 ...

Undang-undang Dasar 1945 merupakan fondasi hukum negara Indonesia sehingga warga negara harus mengetahui, memegang teguh, dan mengamalkannya. Dalam kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistim ketatanegaraan. Hadirnya buku ini, menyajikan pengetahuan kepada Anda untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan isi UUD 45 beserta amandemennya, (I, II, III, dan IV). Buku ini merupakan paket komplet dilengkapi dengan ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, Profil Kementerian Kabinet Indonesia Maju, Lembaga Setingkat Menteri, dan Profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa. ...

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Buku ini memuat Undang-Undang Hukum Dagang da dilengkapi dengan UU RI No 4 tahun 1971 tentang perubhan dan penambahan atas pasal 54 kitab Undang-Undang Dagang. ...

Uud 1945 & Perubahannya : Susunan Kabinet Indonesia Maju (20 ...

Meningkatnya pembangunan di Indonesia, ternyata juga dibarengi dengan meningkatnya kerusakan alam dan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Kondisi ini sangat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu untuk menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, pemerintah melakukan pembaruan terhadap UU No 23 Tahun 1997 ...

Untuk mewujudkan pelayanan public yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sngat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui bersama oleh khalayak. Buku ini berisi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Keduanya sangat berperan dalam membentuk ASN yang mampu ...

Peraturan Lengkap Fidusia (Uu Ri No.42 Th 1999) ...

Kekayaan intelektual menjadi bagian yang memiliki andil paling besar bagi perekonomian negara. Oleh karenanya, setiap produk kekayaan intelektual harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Tanpda Hak Kekayaan intelektual (HKI), pencipta atau penghasil karya intelektual tidak bisa mendapatkan hak eksklusif dan manfaat secara ekonomi dari kekayaan secara optimal. Bahkan, karya tersebut berisiko dibajak atau diakui kepemilikannya oleh pihak lain. ...

Buku ini hadir untuk memeudahkan pihak-pihak yang terkait dengan ketersedian barang/jasa pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, buku ini berisi berbagai aturan, teknis, hingga sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. Buku ini juga dapat memudahkan anda memahami peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari Perpres No. 54 tahun2010 dan keempat revisinya, hingga yang terbaru, yakni Perpres No.16 tahun 2018. ...

Mempertimbangan bahwa  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan yang dilakukan sangat penting guna memperbaiki ...