Transformasi aktor dan isu Hubungan Internasional yang terjadi secara masif, terutama pada masa pasca Perang Dingin, membuat studi HI memerlukan teori-teori baru di luar arus utama yang dapat memberikan deskripsi dan eksplanasi logis bagi dinamika hubungan internasional, terutama yang melibatkan aktor non-negara dan isu keamanan non-tradisional. Dalam situasi ini, kehadiran perspektif alternatif seperti Mazhab Inggris (English School) yang melihat hakikat hubungan internasional tidak hanya ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Susunan Kabinet Kerja 2014-2019, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, Profil Kementerian Kabinet Kerja, Lembaga Setingkat Menteri, dan Profil lengkap Presiden dan wakil Indonesia dari masa ke masa. ...

Meski dikungkung dalam penjara politik selama tiga dasawarsa, Nelson Mandela telah memimpin Afrika Selatan keluar dari Apartheid ke Demokrasi. Seorang pria yang hidupnya dijalani dengan keberanian, penuh keteladanan, dan keyakinan yang menginspirasi. Kisah hidup Mandela merepresentasikan sejarah bangsanya. Mandela dibesarkan dengan kisah-kisah masa lalu-sebelum lahirnya bangsa Afrika Selatan-mengenai suku yang dulu berjaya, tetapi kemudian dipermalukan, diinjak-injak martabatnya, dan dikucilkan ...

Buku ini memberikan gambaran bahwa perbuatan Wakil Rakyat terkesan lebih banyak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat umum yang memilihnya. Semoga kesan itu tidak seluruhnya benar. Yang jelas, buku ini memperbincangkan masalah yang pernah trending topic yang banyak mendapat perhatian masyarakat luas, dan bahasanya mudah dipahami baik berpendidikan hukum maupun non-hukum. maupun setingkat pendidikan SMA ...

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan hak asasi manusia. Hukum pidana Indonesia dibuat pada zaman penjajahan Belanda sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Di samping itu, hukum pidana Indonesia juga tidak sesuai sosiologis saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Buku Pembaruan Hukum Pidana Indonesia ini membahas tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia dalam berbagai ...

"Menyambut Tahun Bahari 1996, KRI Arung Samudera berlayar mengelilingi dunia dengan misi memperkenalkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Diawaki oleh 16 anggota TNI AL beserta 1 orang wartawan, kapal ini membelah lautan, menghadapi tantangan badai, dan membawa pulang piagam penghargaan yang membanggakan negara. Bentangkan Layar, Terjang Ombak, Tembus Badai mengisahkan seluruh perjuangan KRI Arung Samudera secara detail, mulai berangkat dari Jakarta dan singgah di 17 ...

Proses pembuatan perjanjian internasional di Indonesia umumnya kurang mendapat apresiasi selayak pentingnya sifat "standard setting" yang merupakan esensi perjanjian internasional. Buku ini akan sangat membantu pembacanya memahami liku-liku proses pembuatan perjanjian internasional, termasuk ratifi kasinya jika diperlukan. Pemahaman yang baik oleh para "stakeholders" lebih memastikan kepentingan Nasional yang harus dicapai melalui perjanjian itu terjamin dari segi politik dan keamanan, ...

"Dunia akan menjadi lebih kosong, sepi, dan tak begitu adil tanpa kehadiran Chomsky." —Arthur Naiman, editor.   Noam Chomsky telah lama masuk daftar pengarang yang paling banyak dikutip sepanjang masa. Dikenal luas di luar negeri, sejauh ini Chomsky adalah kritikus sosial paling penting di seluruh dunia.   Buku ini merupakan kolaborasi dari empat seri "Real Story": Apa yang Sesungguhnya Diinginkan Paman Sam; Yang Kaya Sedikit dan yang Gelisah Banyak; Rahasia, Kebohongan dan ...

Di negara mana pun, konstitusi ekonomi merupakan perangkat peraturan tertinggi yang menjadi dasar setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi mengatur sejak soal penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dan perusahaan negara dalam kegiatan usaha. Selain merupakan konstitusi politik, UUD 1945 sesungguhnya juga sebuah konstitusi ekonomi. Ia merupakan rujukan utama dalam setiap kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, serta kegiatan usaha. ...

^INDONESIA adalah negara hukum.^ Itu komitmen yang ditegaskan sejak awal oleh para pendiri bangsa (founding fathers). Namun sayang, setelah lebih dari 70 tahun usia negeri ini, kondisi penegakan hukum masih karut-marut. Di sana-sini masih terjadi banyak ketimpangan. Parlemen, sebagai lembaga negara yang mewakili suara rakyat, turut menyumbangkan kiprahnya. Melalui tiga fungsi yang diembannya (legislasi, pengawasan, dan anggaran), berbagai peraturan perundangan terkait penegakan hukum ...

“Memulai dan menggagas ide dibentuknya Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik itu mudah, tetapi untuk mempertahankan dan menjadikannya sebagai lembaga peradilan internal partai yang independen dan kredibel itu susahnya bukan main.” -- Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Penggagas Ide Pendirian Mahkamah Partai di PKB, Sekretaris Jenderal DPP PKB (2008—2014) “Buku ini merupakan karya ilmiah tentang peran Mahkamah Partai ...