Setiap orang yang belajar Ilmu Hukum (Dogmatika Hukum) sudah barang tentu pernah mendengar atau mempelajari hukum sebab dogma negara hukum (asas negara hukum) merupakan salah satu dogma utama dalam ilmu hukum. Sebagai asas yang bersifat pokok, asas negara hukum sudah barang tentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengajaran Ilmu Hukum, termasuk di Indonesia.Secara sederhana, asas negara hukum mencita-citakan supremasi hukum, yang berarti setiap orang dan penguasa harus tunduk ...

Topik pengadaan tanah masih menjadi isu hangat hingga saat ini, apalagi Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum ingin mengubah Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 jo. Nomor 36 tahun 2005 karena dianggap menghambat dan memperlama kelancaran pembangunan infrastruktur, terutama dalam pembebasan tanah untuk jalan tol. Praktek pengadaan tanah untuk kepentingan umum (dahulu disebut pembebasan tanah) masih saja pihak rakyat pemilik tanah yang terkena lokasi pembangunan berada dalam posisi ...

BAGIAN PERTAMA tentang ASURANSI PADA UMUMNYA   Dalam Bagian Pertama tentang Asuransi Pada Umumnya terdiri atas 4 (empat) Bab masing-masing Bab I menguraikan landasan hukum asuransi, sejarah singkat asuransi, pengertian asuransi, tujuan asuransi, prinsip asuransi, jenis asuransi dan asuransi sosial. Bab II menguraikan asuransi rangkap dan reasuransi. Bab III menguraikan perjanjian secara umum mengenai berbagai asas kebebasan berkontrak, konsensualitas, kepastian hukum ...

Buku ini dimaksudkan untuk memamparkan berbagai perkembangan garis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pada masa awal kemerdekaan, masa orde baru maupun pada masa orde reformasi, karena dilihat dari pendekatan historis (historical approach) hubungan DPRD dengan Kepala Daerah telah mengalami pasang surut sejalan dengan pergeseran politik hukum otonomi dari desentralistik kepada sentralistik, maupun dalam ...

Penulis merasakan bahwa materi dari Hukum Agraria itu luas dan banyak sekali sehingga sesekali perlu juga mengadakan suatu test mandiri apakah sudah menguasai materi-materi yang sudah ada dalam masyarakat dan oleh Penulis telah dituangkan dalam sejumlah buku yang diterbitkan oleh Penerbit Mandar Maju. Sesungguhnya tidak semua dari 23 buku yang sudah Penulis tuangkan dalam buku-buku akan dapat dibahas, namun dari 450 pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan kiranya cukup memadai untuk ...

Fenomena pelacuran tidak sekadar menunjukkan adanya pola relasi gender yang timpang, mesin pengeruk uang, dan kelompok sosial yang selalu mendapat cacian dan hujatan, tetapi lebih dari itu, ia memiliki dimensi kemanusiaan yang perlu diperhatikan dengan cara empati agar kita tidak terjebak ...

PENDIDIKAN POLITIK merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Khususnya diarahkan pada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang otonom bebas dan pada sosialisasi diri (pengembangan dimensi sosialnya), dalam kaitannya dengan statusnya selaku warga negara di suatu negara. Aktualisasi diri dapat ditafsirkan sebagai mengaktualkan segala bakat dan kemampuan, sehingga pribadi bisa berkembang, lalu menjadi aktif kreatif, berkarya. Aktualisasi diri dengan sendirinya juga ...

Buku ini disusun untuk memudahkan mahasiswa/pembaca memahami berbagai konsep-konsep Ilmu Politik terapan. Dengan cara memahami berbagai konsep tersebut dengan sejumlah kriteria/tolok ukurnya, akan memudahkan untuk melihat sejauh mana terjadi kesenjangan (diskrepansi) antara idealisme dan kenyataan (antara Das Sein dan Das Sollennya). Dengan cara itu pula dapat dipikirkan sejumlah pemikiran-pemikiran untuk mencari solusi agar diskrepansi antara idealisme dan kenyataan itu dapat didekatkan ...

HUKUM PENERBANGAN berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009 Bagian Pertama ini bermaksud menguraikan substansi UURI No. 1 Tahun 2009, sebab tanpa mengetahui latar belakang dan suasana kebatinan saat pembahasan UURI No. 1 Tahun 2009, pembaca tidak dapat mengerti dengan baik norma hukum yang tercantum di dalam UURI No. 1 Tahun 2009, karena itu dalam uraian ini juga disertai dengan kasus yang pernah terjadi sebagai acuan, sumber dan referensi. Berdasarkan maksud tersebut di atas, dalam buku ini ...

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan, penegakannya masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang mendasarinya. ...

Perbincangan dalam buku ini di bagi dalam enam bagian besar dan dimulai dengan pengantar akan hak asasi manusia serta kajian teoretis yang berkaitan dengan peradilan HAM. Pada bagian kedua, fokus perbincangan beralih kepada pelaksanaan yuridiksi pengadilan pidana menurut standar internasional dan pelaksanaan yuridiksi pengadilan pidana Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat. Yang kemudian disusul dengan pemaparan akan kejahatan HAM berat di Indonesia, baik yang sudah diproses melalui ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...

Korban kejahatan dalam kajian teoretis dan praktik peradilan pidana posisinya teramat asing dan diasingkan. Akan tetapi walaupun demikian korban kejahatan peranannya teramat penting dalam proses pidana. Bertitik tolak dari aspek demikian, maka seharusnya sistem peradilan pidana pada umumnya dan peradilan pidana di Indonesia pada khususnya hendaknya memberikan ruang gerak yang cukup luas terhadap eksistensi korban tersebut. Filsafat pemidanaan yang dijatuhkan hakim Indonesia yang bersifat ...

Kandungan buku ini adalah teori yang telah saya bangun dan sekaligus telah saya pertahankan dalam Disertasi Doktor Hukum Anti Korupsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Spesialisasi Hukum Anti Korupsi. Dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat hukum materiil pidana korupsi yang diatur dalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat yang kemudian ...

Buku ini berisikan komentar dari Prof. Dr. Jimly Ashshiddiqie, S.H. terhadap UUD 1945 dimulai dari pembukaan hingga alinea per alinea, bab per bab, pasal per pasal maupun ayat per ayat. Komentar itu memberi gambaran dan argumentasi yang kuat/lugas terhadap dasar Negara RI, baik ditinjau dari filosofis, sosio-historis, sosio-politik, sosio-yuridis, maupun sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. ...