Tulisan ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan hukum perkawinan beda agama dan didukung dengan fakta fenomena-fenomena empirik di lapangan masih terjadinya perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat yang telah terpola dalam kehidupan lembaga hukum perkawinan di Indonesia, juga menjadi salah satu alasan ditulisnya masalah ini, di samping alasan-alasan teknis lainnya. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 8 ...

Buku ini diterbitkan secara sederhana agar mudah dipahami. dan buku ini membahas pengelolaan sumberdaya air yang sudah dilakukan sejak dulu, dan secara perlahan pengelolaan sumberdaya air berubah dari hanya untuk irigasi kemudian berkembang sangat komplek bagi naynak sektor seperti untuk air domesti, industri, energi, pariwisata dan juga lingkungan. Bahkan penggunaan di sektor pertanian, pangan dan perikanan. Dan bab 2 membahas tentang betapa pentingnya air untuk kehidupan makhluk hidup, ...

Beberapa kelompok Yahudi Ortodoks mengutuk cita-cita zionisme yang ingin mendirikan negara Yahudi di Palestina. Mereka menganggap hal itu sebagai penciptaan berhala baru. Akan tetapi, respons berbeda datang dari masyarakat Yahudi. Mereka mendukung cita-cita para zionis tersebut. Perseteruan di antara keduanya pun tak dapat dihindari. Di satu sisi, Yahudi Ortodoks semakin mempersempit ruang gerak zionisme. Sementara di sisi lain, kaum zionis semakin bertambah banyak. Zionisme telah menjadi ...

I read the book with interest: Nurhamin has clearly done a great deal of careful statistical work in preparing his work. —Dr. Simon Philpott (Senior Lecturer in International Politics Faculty of Humanities and Social Sciences Newcastle University, United Kingdom) Buku ini memadukan pengalaman, kemampuan dan pergulatan batin menjadikan tulisan ini sangat istimewa membangun khasanah pengetahuan demokrasi lokal khas Indonesia. —Yessy Yatty Momongan (S.Th, M.Si (Ketua KPU Provinsi ...

Reforma Agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 dan pelaksanaannya dapat berhasil jika dilakukan bukan hanya akses ke lahan, namun juga ke instrumen penunjang lahan/tanah. Kebijakan keagrariaan harus mengarah dan memihak rakyat dan petani (kaum marginal) bukan memihak kaum kapitalis. ...

Buku ini membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia. Di dalamnya dipaparkan tentang pengertian dan pembidangan hukum lingkungan, posisi hukum lingkungan dalam konteks ilmu hukum, teori-teori pengembangan hukum lingkugan , latar belakang pengembangan hukum lingkungan , norma-norma, asas-asas, hak dan kewajiban, kewenangan dan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian ...

“Mana yang lebih penting, menyeret para koruptor dan memenjarakan mereka, atau melakukan pencegahan korupsi?” Sudah lama kita mengenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun sayangnya, fokus kita sejauh ini hanya pada isu korupsi. Akibatnya, dua yang lainnya (kolusi dan nepotisme) nyaris terabaikan. Padahal potensi dan dampak yang ditimbulkan oleh keduanya sama berbahaya dengan tindak korupsi. Sebenarnya, apa sumber dari ketiga penyakit negara itu? Jawabannya adalah ...

Buku ini membahas mengenai perlindungan HAM oleh MKRI pada term pertama 2003-2008 di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie (the Jimly Court) melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang. Perubahan UUD NRI 1945 mentransformasikan HAM sebagai hak-hak alamiah menjadi ketentuan-ketentuan konstitusional dan sekaligus membentuk MKRI dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. ...

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perdagangan, industri, dan keuangan akhir-akhir ini, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase makin ...

Teori keadilan bermartabat dibangun dan dirumuskan secara spesifik berdasarkan pemikiran-pemikiran hukum dan sistem hukum yang berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia, terutama pemikiran-pemikiran hukum yang berdasarkan pada sumber dari nilai-nilai Pancasila. Harapannya, teori ini bisa dijadikan sebagai alternatif baru untuk memecahkan berbagai persoalan hukum positif, baik di bidang pemikiran maupun pelaksanaannya. Secara sistemik, Teori Keadilan Bermartabat dapat dikonsepsikan ...

”Kita membangun koperasi supaya koperasi membangun kemakmuran masyarakat”   Dr. Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia telah memberikan teladan berkoperasi yang baik melalui bukunya ini, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Mohammad Hatta dengan tuntas mengupas pedoman, falsafah, dan dasar praktis berkoperasi. Inilah warisan pemikiran visioner Mohammad Hatta yang mengandung nilai-nilai luhur berkoperasi yang layak dipedomani dan ditiru para penggiat koperasi, ...

Penyadapan merupakan tindakan yang melanggar zona privasi; tindakan yang dilarang; memiliki karakter yang khusus dan berbeda dengan upaya paksa lainnya karena dilakukan dengan cara rahasia, tidak terlihat, dan tidak terasa. Terkadang, penyadapan juga dapat disalahgunakan dan melanggar HAM. Penyadapan dipandang sebagai tindakan yang mengurangi privasi, tetapi tetap dipergunakan oleh aparat penegak hukum di mana pun di dunia ini sebagai salah satu instrumen upaya paksa dengan pertimbangan adanya ...

Buku ini menyajikan masalah dan pokok-pokok pikiran yang tercantum di dalamnya kepada forum hukum Indonesia guna memperoleh kajian kritis dari para pakar hukum Indonesia, dan juga para penstudi Filsafat Ilmu. Telaah dan diskusi tentang landasan kefilsafatan dan sifat-sifat khas Ilmu Hukum dan membuka atau memperluas kemungkinan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan baik tentang Ilmu Hukum itu, tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, tentang manfaatnya, tentang daya ...

Praktik Class Action Di Indonesia ...

Tindak pidana pers adalah kelompok tindak pidana mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum. Tersebar di KUHP dan di peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelesaian kasus pidana pers tidak bisa dipaksakan dengan UU Pers. Tindak pidana pers bukan lex specialis dalam UU Pers. Meskipun dengan alasan harus terlebih dulu menggunakan hak jawab dan usaha mediasi. Tidak menggunakan hak jawab atau mediasi bukan alasan peniadaan penuntutan. Hak jawab sekedar hak untuk ...