Buku ini ditujukan terutama untuk mahasiswa ilmu hukum tingkat pascasarjana,baik program magister maupun doktor,mahasiswa strata satupun dianjurkan untuk membaca buku ini,tujuanya tak lain supaya mereka dapat memahami apa yang dipelajari serta lebih siap saat berencana melanjutkan jenjang study nya. ...

Buku ini terdiri dari pendahuluan; pengantar hukum pengawasan; pengawasan melekat; pengawasan fungsional; pengawasan masyarakat; pengawasan politis; pengawasan peradilan; pengawasan ombudsman; dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara sesuai UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ...

Lahan merupakan sarana paling pokok dalam produksi pangan, dan di tengah laju pertumbuhan penduduk Indonesia—yang juga berarti meningkatnya kebutuhan pangan rakyat—ketersediaan lahan menjadi semakin penting. Apalagi dengan predikat negara agraris dan 44% rakyat yang bekerja di sektor pertanian, permasalahan akses lahan untuk petani harus lebih diperhatikan oleh semua pihak, terutama pemerintah. Meningkatnya jumlah petani gurem (petani yang memiliki luas lahan garapan di bawah 0,5 hektare) ...

Kehadiran buku ini di harapkan dapat berguna tidak hanya sebagai pendamping mahasiswa fakultas hukum semester awal dalam mengenal dan mempelajari ilmu hukum secara mendalam. Melainkan juga dapat dimanfaatkan juga oleh seluruh mahasiswa fakultas hukum di berbagai tingkat, karena pembahasan yang luas dan lengkap. ...

Hukum yang mengatur hubungan natar masyarakat tepatnya adalah hukum perdata. Dalam lingkup hukum perdata terdapat perihal yang di atur, antara lain mengenai hukum perorangan dan kebendaan. Hukum perorangan antara lain meliputi kedudukan seorang anak sebgaai subjek huku, perolehan hak, perihal mewakili kepentingan yang menyangkut lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili dan lainnya hingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnya pun berubah sejalan pada ...

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Di dalam melakukan kebebasan untuk menerbitkan suatu persetujuan atau perjanjian umumnya diserahkan kepada pihak secara lisan atau tertulis, akan tetapi bisa juga melalui perantara pejabat umum (notaris). Bahkan undang-undang membebaskan para pihak ...

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademi, mahasiswa, penyelenggaraan lelang, birokrat,pemerintahan, dan peminat hukum lainya yang berkeinginan memahami ketentuan hukum pelelangan di Indonesia dan untuk melengkapi khazanah perbendaraan perpustakaan. ...

Buku Edisi Ketiga ini lebih berbeda dengan edisi sebelumnya. Pembahasannya lebih luas dan ada penambahan bab baru tentang perkembangan kawasan pariwisata dengan penataan ruang sehingga lebih memperkaya buku ini sebagai literatur bagi mahasiswa maupun para praktisi terkait hukum agraria dan Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. ...

Buku ini menjelaskan tentang apa itu asuransi, bagaimana cara mendaftarnya, apa manfaat memiliki asuransi, dan hukum hukum apa yang mengaturnya? Juga membahas tentang bagaimana cara melakukan klaim asuransi dalam jenis asuransi kesehatan dan ketenagakerjan. Asuransi kesehatan dalam hal ini adalah BPJS kesehatan yang baru baru ini menjadi topik perbincangan hangat dalam masyarakat. BPJS menjadi perbincangan karena biaya iuran yang dapat di pilih sendiri oleh masyarakat tergantung kemampuan ...

Hukum pidana terus berkembang dengan pesat mengikuti perubahan teknologi yang semakin canggih dan luasnya pola hubungan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan perubahan KUHP di Nederland hampir diakukan setiap tahun, sehingga KUHP mereka tetap menjadi modern walaupun umurnya sudah lebih dari satu abad. Lain halnya di Indonesia, dengan KUHP yang sudah sangat ketinggalan zaman, maka menjamurlah undang-undang di luar KUHP, sehingga akibatnya adalah perundang-undangan pidana menjadi rancu, tumpang ...

Reforma Agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 dan pelaksanaannya dapat berhasil jika dilakukan bukan hanya akses ke lahan, namun juga ke instrumen penunjang lahan/tanah. Kebijakan keagrariaan harus mengarah dan memihak rakyat dan petani (kaum marginal) bukan memihak kaum kapitalis. ...

Buku ini membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia. Di dalamnya dipaparkan tentang pengertian dan pembidangan hukum lingkungan, posisi hukum lingkungan dalam konteks ilmu hukum, teori-teori pengembangan hukum lingkugan , latar belakang pengembangan hukum lingkungan , norma-norma, asas-asas, hak dan kewajiban, kewenangan dan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian ...

Siapa yang tidak kenal Soekarno?  Kehidupan Presiden Pertama Indonesia ini selalu menarik untuk diketahui, baik kehidupan yang berhubungan dengan bangsa maupun pribadinya. Soekarno memiliki pesona yang luar biasa, sehingga kehidupannya pun selalu diwarnai oleh kisah cinta. Namun, tahukah Anda, siapa sosok yang telah mengajarkan Soekarno tentang cinta? Dialah Sarinah, wanita yang telah menginspirasi Soekarno untuk berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Bahkan, namanya terus diabadikan ...

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perdagangan, industri, dan keuangan akhir-akhir ini, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase makin ...

This book examines the legal accountability associated with government policies in the Indonesian legal system. It explores legal issues with regard to law making and law enforcement, specifically the events that resulted in the unjust charges leveled against several government officials in the aftermath of the 1997 economic meltdown. Using a comparative study of central bank responses during financial crises in Malaysia, the United Kingdom, the United States of ...

Penyadapan merupakan tindakan yang melanggar zona privasi; tindakan yang dilarang; memiliki karakter yang khusus dan berbeda dengan upaya paksa lainnya karena dilakukan dengan cara rahasia, tidak terlihat, dan tidak terasa. Terkadang, penyadapan juga dapat disalahgunakan dan melanggar HAM. Penyadapan dipandang sebagai tindakan yang mengurangi privasi, tetapi tetap dipergunakan oleh aparat penegak hukum di mana pun di dunia ini sebagai salah satu instrumen upaya paksa dengan pertimbangan adanya ...