Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 merupakan regulasi baru yang mengatur tentang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi pokok undang-undang ini di antaranya: • Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu • Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu; • Hak Memilih; • Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan; • Penyusunan Daftar Pemilih; • Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; • Kampanye; • ...

Peradilan militer merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang berat. Selain memeastikan adanya proses hokum yang adil bagi anggota militer dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hokum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer. Buku ini mengulas peradilan militer yang saat ini telah mulai direformasi. ...

Wacana komponen cadangan pertahanan ini sebenarnya sudah cukup lama muncul: sejak awal tahun 2000. Permasalahannya: bagaimana menempatkan komponen cadangan pertahanan itu sebagai bagian dari kerangka reformasi TNI yang profesional, tidak berpolitik, tidak berbisnis dan patuh pada supremasi sipil. Permasalahan ini belum terjawab. Imparsial sebagai salah satu lembaga hak asasi manusia (HAM) menggunakan HAM sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah di sektor keamanan yang juga ...

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Harus diakui bahwa kebijakn otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 adalh langkah pembaruan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintah daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal", seolah-olah oleh partai-partai , DPRD dan pemerintah ...

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara langsung yang pertama berlangsung sukses, damai, dan semua pihak menerima hasilnya dengan lapang dada. Jakarta mempunyai pemimpin yang dipilih secara langsung oleh warganya yang semakin matang dan dewasa dalam menetapkan pilihannya, itulah bobot penting yang tidak dimiliki daerah lain. Pada buku ini, pembaca semua bisa belajar menjadi seorang calon pemimpin yang sukses dalam memenangi pertarungan, belajar dewasa dalam menentukan pilihannya, dan belajar ...

Awalnya bor-bor raksasa ditancapkan ke bumi. Lalu hanya semburan kecil yang menggenangi sawah dan tanah kosong di sekitarnya. Namun, hari demi hari semburan lumpur panas dengan bau menyengat kian membesar. Jalan tol, jalur KA, pabrik, dan rumah penduduk pun tak luput dari terjangan lumpur itu. Puluhan ribu orang pun tunggang langgang dan merana kehilangan penghidupannya. Dengan berbekal solidaritas dan kepala dingin, mereka berjuang agar diperlakukan sebagai manusia. Berulang kali ...

Buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi literatur dalam upaya mensosialisasikan demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani kepada bangsa Indonesia?utamanya masyarakat kampus?di tengah arus transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeada ...

Buku ini menjelaskan secara detail perihal proses penetapan kebijakan DAU, landasan pemikiran alokasi DAU, formula penetapan besarnya DAU, sejarah transfer keuangan di Indonesia,serta proses politik penetapan DAU. Kesemuanya itu tidak dapat dipisahkan begitu saja dari proses penetapan secara akademis yang melibatkan beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Layak dibaca oleh para akademisi, pilitikus, usahawan, wartawan, dan masyarakat umum yang akan merasakan era Otonomi Daerah. ...

"Ada pelajaran yang harus diingat untuk mereka yang mau belajar," kata Osama bin Laden kepada John Miller dua tahun yang lalu. "Uni Soviet masuk ke Afganistan pada minggu terakhir tahun 1979. Dan dengan pertolongan Allah, bendera mereka dilipat beberapa tahun kemudian, dan dilemparnya dengan kehinaan. Setelah itu tidak ada lagi yang dinamakan Uni Soviet".Inilah buku yang membawa Anda untuk memahami Perang Afganistan, yang penuh intrik. Dikupas tuntas dalam sajian singkat dan padat. Sejumlah ...

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, ...

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan ...

Peraturan Presiden No. 54/2010 merupakan produk hukum terkini yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini sangat penting karena menjadi acuan resmi yang menggantikan aturan yang selama ini berlaku yakni Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Keppres No. 80/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 ...

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka ...