Kehadiran buku ''Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD'' ini merupakan pedoman yang menguraikan secara lengkap tata cara dan persyaratan-persyaratan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga buku ini dapat dijadikan sumber referensi dalam penegakan hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD baik bagi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, KPU/Bawaslu Provinsi, KPU/Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK/Panwaslu Kecamatan, atau ...

Penegakan hukum pidana merupakan usaha mempertahankan dan menjalankan fungsi hukum pidana itu sendiri. Prinsip utama di dalam penegakan hukum pidana adalah asas-asas hukum pidana yang harus dipedomani oleh para pengguna hukum pidana (hakim, jaksa, polisi, advokat hukum, akademisi, maupun masyarakat) guna menjamin kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan daripada hukum pidana. Hal ini hanya dapat dicapai apabila para pengguna hukum pidana memahami hakikat daripada hukum pidana ...