Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebab, melalui tahapan pembuktian, terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law ...

Dalam era globalisasi, kejahatan tidak lagi mengenal batas negara, sehingga fenomena kejahatan transnasional makin mengancam stabilitas global dan menguji batasan hukum negara, termasuk Indonesia. Buku Hukum Pidana Transnasional hadir dengan menyajikan berbagai pembahasan kejahatan transnasional berdasarkan penggabungan hukum pidana domestik, hukum pidana negara asing, dan hukum internasional. Hal itu bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan transnasional. Sebagai panduan ...

Sinopsis : Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan bagian dari Pengantar Ilmu Hukum (PIH) karena merupakan bagian kecil dari ilmu hukum di dunia. Akan tetapi, keduanya memiliki relevansi atau hubungan yang signifikan karena memiliki objek yang sama, yaitu hukum. Adapun buku ini pada prinsipnya menyuguhkan pelbagai materi terkait mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk memahami tata hukum di Indonesia dengan segenap seluk-beluknya. ...

KUHP 2023 dan KUHAP merupakan gabungan dua kitab undang-undang di bidang pidana. KUHP 2023 menjadi hukum materiel (hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum), sedangkan KUHAP menjadi hukum formal/acara. BukU ini menjadi referensi utama dan dibutuhkan oleh hakim, advokat, jaksa, polisi, mahasiswa, dan masyarakat umum, serta lembaga instansi penegak hukum di Indonesia. KUHP 2023 terdiri atas dua buku. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri atas Bab -Bab VI dan Pasal 1-Pasal ...

Buku Hukum Perizinan merupakan panduan komprehensif yang menyajikan pemahaman mendalam terhadap sistem perizinan di Indonesia. Pada bab per bab, pembaca akan diarahkan melalui konsep hukum perizinan, peran hukum dalam sistem perizinan, dan penerapan perizinan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan studi kasus yang relevan, buku ini menjadi panduan esensial bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan semua yang terlibat dalam dunia perizinan di indonesia. Secara terperinci, pembaca akan ...

Sinopsis : Eksplorasi yuridis zakat dan wakaf tersaji secara komprehensif dalam buku Hukum Zakat dan Wakaf. Penulis mengorganisasi pembahasan dalam dua bagian yang berisi mulai dari esensi zakat dan wakaf hingga praktiknya di Indonesia. Dengan pendekatan sistematis, pembaca akan menguasai konsep hukum zakat dan wakaf serta penerapan keduanya. Kajian holistik tentang perkembangan hingga era modern dapat menjadi rujukan utama dalam pemahaman menyeluruh terhadap penerapan hukum zakat dan wakaf. ...

Sinopsis : KUHP Lama sudah berlaku di Indonesia selama 78 tahun. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah merancang, menetapkan, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Buku ini membahas gambaran sekilas KUHP Lama dan KUHP Baru terkait ...

Buku Hukum Acara Peradilan Pajak: Teori dan Praktik merupakan sebuah panduan komprehensif yang membahas sistem peradilan pajak di Indonesia. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami aspek-aspek kunci seperti negara hukum, trias politica, hukum administrasi negara, dan peran penting yang dimainkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Buku ini juga menjelaskan tata cara persidangan dalam berbagai jenis sengketa perpajakan. Bab-bab awal buku ini membahas ...

Buku ini mengulas secara komprehensif tentang hukum pembuktian di pengadilan niaga, khususnya dalam mengadili permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), Serta permohonan lain yang diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di dalamnya akan dimuat pembahasan mendalam mengenai permohonan pencabutan kepailitan, permohonan pengesahan (homologasi) perdamaian yang tercapai dalam proses kepailitan dan PKPU, serta permohonan pembatalan perdamaian, dan ...

Buku ini membahas secara komprehensif mengenai Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law dan Sistem Hukum Kontinental atau Civil Law, hingga lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pokok-pokok bahasan dalam buku ini meliputi pengertian perseroan terbatas sampai pembahasan mengenai pendirian, anggaran dasar, serta status badan hukum perseroan terbatas. Buku ini juga membahas karakteristik ...

Sinopsis : Buku ini nyata-nyata ditulis sebagai ikhtiar scientific serius guna memberi tambahan referensi kepada mereka yang hendak melakukan studi mendalam perihal konstitusi. Menariknya, buku ini juga enak dibaca oleh orang kebanyakan. Tidak mudah untuk melahirkan tulisan demikian jika Anda bukan orang yang terbiasa menulis. Memahami sesuatu adalah satu hal. Menuangkan pemahaman itu ke dalam tulisan, lebih-lebih yang enak dibaca, sehingga pembaca paham akan maksud penulisnya adalah hal ...

Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, mengembangkan harmonisasi dalam hubungan antarunsur lingkungan, serta memperkuat ketahanan lingkungan yang ...

Dalam perkembangannya, kegiatan keruangangkasaan tidak hanya terbatas untuk tujuan militer dan riset keilmuan, tetapi meluas ke bidang lain, seperti telekomunikasi, penyiaran, metereologi, dan penginderaan jarak jauh. Hukum ruang angkasa telah menjadi sistem hukum baru berbasis teknologi yang merupakan cabang dari hukum internasional. Hukum ruang angkasa bukan hanya didasarkan atas prinsip-prinsip hukum umum yang sudah mapan, baik dalam hukum nasional maupun internasional, melainkan juga ...

Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan tersebut merupakan tantangan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing ...

Sinopsis : Hukum acara materil dan formil merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hukum materil tidak akan berfungsi atau berguna di tengah kehidupan bermasyarakat apabila tidak ada hukum formil yang mengatur pelaksanaannya. Hukum formil dimaknai sebagai hukum acara adalah motor penggerak dari diberlakukannya hukum materil. Pemahaman hukum formil harus berbanding lurus dengan pemahaman hukum materil dan begitu pula sebaliknya, agar suatu perkara yang diadili di ...

UU RI No. 1 Tahun 2024 ini semakin menyempurnakan norma dan melengkapi materi yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11l Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi: 1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;2. sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;3. Transaksi Elektronik sebagaimana ...

Kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu jabatan penting di setiap negara. Pengisian jabatan kenegaraan merupakan salah satu kajian penting dalam Hukum Tata Negara dengan pembahasan mengenai pengangkatan melalui pemilihan (elected), pengangkatan (appointment), dan keturunan pada sistem monarki. Ulasan mengenai syarat untuk menduduki jabatan penting seperti kepala negara dan kepala pemerintahan seringkali terlewatkan. Di Indonesia, syarat untuk menjadi Presiden Indonesia tertuang ...

Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan yang mulia. Semua bidang tanah diharapkan dapat terdaftar dalam kegiatan penyertifikatan tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan jaminan atas ...

Mengapa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Islam (HAPI) perlu dipelajari? Di samping karena HAPI sebagai mata kuliah wajib, pokok, dan urgen, alasannya adalah karena masalah kepastian hukum, yakni pembuktian pidana mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada keraguan dalam bidang pidana. Hukum pidana yang menyangkut nyawa dan harga diri manusia harus didasarkan atas sebuah kepastian, bukan asumsi, perkiraan, dan persangkaan belaka. Bahkan, sanksi pidana wajib ...