Pencarian

Brand
LAKSANA
Penulis
Tim Redaksi
Kategori
Buku

Format
Soft Cover (13)

Bahasa
Indonesia (13)

Hasil: 1 - 13 dari 13
GRIDLIST
1.
Soft Cover, Desember 2019
Stock tidak tersedia
Undang-undang Dasar 1945 merupakan fondasi hukum negara Indonesia sehingga warga negara harus mengetahui, memegang teguh, dan mengamalkannya. Dalam kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistim ketatanegaraan. Hadirnya buku ini, menyajikan pengetahuan kepada Anda untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan isi UUD 45 beserta amandemennya, (I, II, III, dan IV). Buku ini merupakan paket komplet dilengkapi dengan ...
2.
Soft Cover, September 2019
Stock tidak tersedia
Meningkatnya pembangunan di Indonesia, ternyata juga dibarengi dengan meningkatnya kerusakan alam dan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Kondisi ini sangat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu untuk menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, pemerintah melakukan pembaruan terhadap UU No 23 Tahun 1997 ...
3.
Soft Cover, Februari 2019
Stock tidak tersedia
Untuk mewujudkan pelayanan public yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sngat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui bersama oleh khalayak. Buku ini berisi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Keduanya sangat berperan dalam membentuk ASN yang mampu ...
4.
No Image Available
Soft Cover, Januari 2019 Rp. 148.000 Rp. 118.400 (20% OFF)
Stock di Gudang Supplier
5.
Soft Cover, Desember 2018
Stock tidak tersedia
Kekayaan intelektual menjadi bagian yang memiliki andil paling besar bagi perekonomian negara. Oleh karenanya, setiap produk kekayaan intelektual harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Tanpda Hak Kekayaan intelektual (HKI), pencipta atau penghasil karya intelektual tidak bisa mendapatkan hak eksklusif dan manfaat secara ekonomi dari kekayaan secara optimal. Bahkan, karya tersebut berisiko dibajak atau diakui kepemilikannya oleh pihak lain. ...
6.
Soft Cover, September 2018
Stock tidak tersedia
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas tersebut mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, teknoligi, seni, dan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Undonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa peraturan terkait dengan hak dan kewajiban guru dan dosen pada ranah pendidikan Indonesia. ...
7.
Soft Cover, September 2018
Stock tidak tersedia
Buku ini hadir untuk memeudahkan pihak-pihak yang terkait dengan ketersedian barang/jasa pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, buku ini berisi berbagai aturan, teknis, hingga sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. Buku ini juga dapat memudahkan anda memahami peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari Perpres No. 54 tahun2010 dan keempat revisinya, hingga yang terbaru, yakni Perpres No.16 tahun 2018. ...
8.
No Image Available
Soft Cover, Februari 2018
Stock tidak tersedia
9.
Soft Cover, Januari 2018
Stock tidak tersedia
Mendirikan organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai wadah untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat termasuk 'bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur berbagai hal tentang ormas agar selaras dengan tujuan nasional. Buku ini menyajikan undang-undang tentang ormas dan yayasan secara lengkap, baik versi lama maupun terbaru disertai penjelasannya, seperti Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas ...
10.
Soft Cover, Januari 2018
Stock tidak tersedia
Pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk menentukan pemimpin yang akan membentuk pemerintahan serta memilih wakil rakyat guna mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E disebutkan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu secara berkualitas akan ...
11.
No Image Available
Soft Cover, Maret 2013 Rp. 30.000 Rp. 24.000 (20% OFF)
Stock di Gudang Supplier
Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar hukum negara. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya setiap warga negara Republik Indonesia mengetahui dan memegang teguh UUD 45 serta bertindak dan perperilaku sesuai hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan begitu, negara kesatuan Republik Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang damai, makmur, dan aman sentosa. Berbekal buku ini, Anda akan mampu mengetahui dan memahami isi UUD 45 beserta amandemennya yang  terus disempurnakan ...
12.
Soft Cover Rp. 70.000 Rp. 56.000 (20% OFF)
Stock di Gudang Supplier
Di indonesia, kita menerapkan pendidikan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan, sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,nasional,maupun global. ...
13.
Soft Cover Rp. 50.000 Rp. 40.000 (20% OFF)
Stock di Gudang Supplier
Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga, hal itu dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, serta sehajtera. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, pemerintah memberikan perlindungan hukum sekaligus mengatur berbagai hal mengenai desa, ...