Kepala Daerah sepanjang sejarah keberadaannya dipandang sangat strategis karena fungsi dan kewenangannya sangat penting dan menentukan baik sebagai alat pemerintahan pusat maupun alat pemerintahan daerah. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah telah meletakan peranan Kepala Daerah sebagai peran kunci. mengingat Kepala Daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem ...

Pada garis besarnya, buku ini berisikan penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 (empat belas) bab besar. Bab pertama membahas tentang surat kuasa, mengenai pengertian, jenis dan bentuknya. Bab dua sampai bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab lima tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim. Bab enam tentang tata ...

Isi buku ini: - Mengangkat isu baru/permasalahn yang terjadi dalam hukum perburuhan, misalnya outsourching. - Pembahasan tentang pembatalan beberapa ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan oleh MK. - Merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Membahas hukum perburuhan tidak hanya dari segi hukum materiil, tapi juga dari hukum formil. - Memuat kasus-kasus penting di bidang hukum. ...

Buku ini membahas: pengertian perdagangan dan hukum dagang, bentuk dan perantara dalam perdagangan, perusahaan dan pengusaha, bentuk-bentuk perusahaan, kepailitan, HAKI, merger, konsolidasi dan akuisisi, serta surat-surat berharga. ...

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar`Iyah ...

Buku ini membahas tentang delik-delik tertentu di dalam KUHP, meliputi: delik-delik kekerasan, delik terhadap nyawa, delik penganiyaan, delik pencurian dengan kekerasan, delik pemerasan, pengancaman, kejahatan jabatan dengan paksaan, delik kekayaan, delik penggelapan, delik penadahan, delik pemalsuan, delik kesusilaan, delik penghinaan, delik yang berkaitan dengan kerusuhan ...

Buku ini membahas hukum ketenagakerjaan Indonesia secara menyeluruh, meliputi: asas, hakekat, sifat, dan kedudukan hukum ketenagakerjaan; sejarah dan politik hukum ketenagakerjaan; sumber-sumber hukum ketenagakerjaan; hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja, upah, jamsostek, PHK, perselisihan hubungan industrial. ...

Buku ini memaparkan: uraian berupa langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD; berbagai kesulitan dalam menghimpun PAD; fenomena perda yang melahirkan pungli yang tidak bertanggung jawab/tidak berorientasi pada kepentingan umum, hanya untuk mengejar PAD saja; dan uraian lengkap pembatalan perda tersebut. ...

Buku ini membahas tentang kejahatan komputer dan cyber; e-commerce: tinjauan dari perspektif hukum; e-commerce: tinjauan dari segi hukum; kontrak bisnis melalui komputer (electronic contract); kajian yuridis normatif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ...

Di dalam buku ini dibahasa secara terpadu dan utuh aspek-aspek hukum jaminan yang dikenal dan berlaku positif di tanah air, meliputi hak tanggungan, jaminan fidusia, pegadaian, dan jaminan hipotek. ...

Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 UU. RI. No. 21 Tahun 2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, 7/35/PBI/2005, 6/24/PBI/2004 ...

Pengantar Hukum Internasional karya Profesor Starke sudah sejak lama diakui sebagai sebuah buku standar yang menyajikan suatu tinjauan luas yang dapat dan menarik atas pokok permasalahan yang berkembang pesat dan yang manfaat praktisnya semakin meningkat di tahun-tahun terakhir ini. Edisi baru senantiasa berpegang pada tradisi penulisan ini, dengan mengambil manfaat dari pengalaman praktek yang luas dari penulis untuk menjadikan buku ini up-to-date. Di antara beberapa perkembangan baru, buku ...

- KUH Perdata - UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - UU Kepolisian - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Peneyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uag - Amandemen UU Bank Indonesia - Himpunan Peraturan Kesehatan - UU Pemerintahan Daerah 2004 & PP PILKADA 2005 - UU Perimbangan Keuangan ...

- KUH Perdata - UU 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - UU Kepolisian Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - Himpunan Peraturan Kesehatan - UU Pemerintahan Daerah 2004 7 PP PILKADA 2005 - UU ...

Buku ini mengkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup hukum kepailitan, dimulai dari pengantar hukum kepailitan, kepailitan perorangan, kepailitan bagi suami istri, dan kepailitan badan hukum, sampai pada akibat dan prosedurnya. Disamping itu, dipelajari tentang keberadaan dan kompetensi pengadilan niaga sebagai lembaga penegak hukum di bidang kepailitan, serta tugas, wewenang, dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan. Buku yang berkualitas ini patut dibaca ...

Semakin signifikannya supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menimbukan konsekuensi logis ditegakannya supremasi hukum. Ironisnya, masih banyak pihak yang tidak mampu menyikapinya dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah karena hukum diinterpretasikan secara sepihak tanpa mengikuti kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang semestinya berlaku. Buku ini mecoba menjawab realitas tersebut dengan mengupas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia) ...

Hukum Kontrak (contract of law; bahasa Inggris) atau overeencomstrech (dalam bahasa Belanda) mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan ...