Undang-undang Dasar 1945 merupakan fondasi hukum negara Indonesia sehingga warga negara harus mengetahui, memegang teguh, dan mengamalkannya. Dalam kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistim ketatanegaraan. Hadirnya buku ini, menyajikan pengetahuan kepada Anda untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan isi UUD 45 beserta amandemennya, (I, II, III, dan IV). Buku ini merupakan paket komplet dilengkapi dengan ...

Meningkatnya pembangunan di Indonesia, ternyata juga dibarengi dengan meningkatnya kerusakan alam dan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Kondisi ini sangat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu untuk menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, pemerintah melakukan pembaruan terhadap UU No 23 Tahun 1997 ...

Untuk mewujudkan pelayanan public yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sngat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui bersama oleh khalayak. Buku ini berisi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Keduanya sangat berperan dalam membentuk ASN yang mampu ...

Buku ini hadir untuk memeudahkan pihak-pihak yang terkait dengan ketersedian barang/jasa pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, buku ini berisi berbagai aturan, teknis, hingga sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. Buku ini juga dapat memudahkan anda memahami peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari Perpres No. 54 tahun2010 dan keempat revisinya, hingga yang terbaru, yakni Perpres No.16 tahun 2018. ...

Masyarakat sangat memerlukan hadirnya suatu tatanan atau hukum yang dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman sosial. Dari sekian banyak cakupan hukum yang terkait dengan hal tersebut, hukum privat dan hukum publik yang paling bersinggungan dengan individu serta kepentingan umum. Dalam bahasa umum, hukum publik disebut juga sebagai hukum pidana dan hukum privat disebut juga sebagai hukum perdata. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hukum pidana? Apa perbedaannya dengan hukum perdata? Cari ...