Sejak tahun 2014 pengelolaan barang milik negara/daerah untuk pertama kali pengaturannya diatur melalui Peraturan Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemer-intah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan khusus untuk pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seiring dengan waktu PP No. 6 Tahun 2006 tentang ...

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi ...

Isu-isu yang dibidangi Komisi I DPR RI terkait dengan hard power atau yang langsung berelasi dengan kedaulatan, marwah dan martabat NKRI: pertahanan keamanan nasional, politik luar negeri Indonesia, dan komunikasi informasi. Cakupan kerja Komisi I tersebut menuntut sebuah standar pemahaman, pengetahuan, jaringan dan visi strategis seorang wakil rakyat yang tinggi. Dengan tanggung jawab demikian tak heran jika mayoritas anggota Komisi I DPR RI diisi oleh wakil rakyat tipikal pemikir. ...