- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 ...

Buku ini berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya. Selain UUD 45, buku ini merangkum nama-nama pahlawan Indonesia berdasarkan pengelompokannya (Pahlawan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Pahlawan Pergerakan Nasional Indonesia, Pahlawan Pembela Kemerdekaan Indonesia, Pahlawan Revolusi Indonesia, Pahlawan Nasional Indonesia, dan Pahlawan Proklamator Kemerdekaan Indonesia). Selain itu, peristiwa bersejarah seperti perlawanan rakyat terhadap penjajah, ...

Kita sering mendengar masyarakat mengeluh atas sistem pelayanan publik yang bertele-tele. Mereka merasa diperlakukan seenaknya oleh para birokrat, baik dari pemerintah, swasta hingga perusahaan. Buruknya pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat belum bisa diatasi dengan baik. UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 merupakan perangkat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dari perilaku birokrasi yang bermental 'korup'. Mulai dari urusan KTP hingga berbagai perizinan lainnya. ...

Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi. Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran. (Kompas, 30 Oktober 2008) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali menyuarakan penolakan terhadap RUU Pornografi yang telah diubah ...

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi telah menjadi suatu budaya buruk yang merusak sendi kehidupan bernegara. Korupsi yang terjadi dalam berbagai segi telah mengancam upaya bersama demi tercapainya tujuan hidup bangsa. Lembaga pemerintah yang telah ada sebelumnya ternyata belum bertindak secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan UU no 30 tahun 2002 menjadi penting untuk diketahui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pihak yang ...

Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 UU. RI. No. 21 Tahun 2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, 7/35/PBI/2005, 6/24/PBI/2004 ...