Dalam rangka turut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui sebuah buku, kami mencoba menyajikan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kompilasi yang saling berhubungan, yang tentu saja dengan tiada keberanian untuk mengubah satu kata pun. Buku yang kami terbitkan ini kami beri judul Undang-Undang Desa. Untuk mengingatkan bahwa ini adalah terbitan TSmart. Satu hal, kelebihan yang kami tawarkan, beberapa kompilasi yang kami sajikan berupa suplemen dalam bentuk ...

Buku yang kami terbitkan ini kami beri judul Undang-Undang Pemerintah Daerah Lengkap. Untuk mengingatkan bahwa ini adalah terbitan TSmart. Satu hal, kelebihan yang kami tawarkan, beberapa kompilasi yang kami sajikan berupa suplemen dalam bentuk CD. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi ...

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Sebagai salah satu komponen terpenting, profesionalisme ASN sering kali dipertanyakan. ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan ...

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor ...

Bagaimana Indonesia menetapkan undang-undang untuk ketenagakerjaan? Buku ini berisikan himpunan peraturan perundang-undangan republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya disertai peraturan yang terkait. - Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan - Penjelasan atas undang-undang RI nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh - Undang-undang RI nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian ...

Buku yang ada di hadapan Anda ini adalah buku yang memuat berbagai peraturan dan keputusan perundang-undangan negara kita tentang undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum acara pidana. Memahami dan menaati isi buku ini adalah kewajiban setiap warga negara yang baik dan taat serta sadar hukum. Dengan memahami dan mengamalkannya, berarti kita telah menjadi warga negara yang baik dan "melek hukum". ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Susunan Kabinet Kerja 2014-2019, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, Profil Kementerian Kabinet Kerja, Lembaga Setingkat Menteri, dan Profil lengkap Presiden dan wakil Indonesia dari masa ke masa. ...

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna mefindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kernudian ditetapkan Undang-Undang R1 Nornor 35 Tahun 2014 tentang Penthahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhndungan ...

PANCASILA 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ...

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berikut Pokok-Pokok dari UU No. 5/2014 tentang ASN: Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b. ...

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Seiring perjalanannya, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review UU No. 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI ...

Bagan Pemerintahan Daerah Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ...

Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang menggabungkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga, dapat memahami perubahan secara substantif tanpa harus repot menyiapkan beberapa dokumen, perubahan. Selain itu, terdapat highlight warna dan catatan kaki yang ...

Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini disusun guna melengkapi Buku 1, 2 dan 3 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang baru, mulai dari penganggaran, pedoman teknis, pengelolaan keuangan, pedoman pembangunan, kewenangan desa, pendampingan desa, BUMDes dan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Semoga dengan tambahan Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini dapat mempermudah ...

- ...