Kejahatan merupakan fenomena yang komplek dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi cukup sulit sekaligus menantang. Saat ini ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang, banyak pengulas baik dari pengamat sosial maupun pejabat publik yang menyatakan bahwa penggunaan common sense sudah cukup menjelaskan alasan mengapa kejahatan dan pelanggaran hukum tetap terjadi, meskipun sanksi pidana semakin diperberat. ...

Buku ini merangkum isu produk halal bagi umat Muslim. Halal atau haram mengandung nilai-nilai ritual atau ibadah sebagaimana diyakini para pemeluknya. Mengapa halal begitu penting, karena halal adalah bagian dari gaya/cara hidup yang telah diatur dalam Islam. Tujuannya pasti untuk kebaikan manusia. Halal yang dimaksud meliputi halal zatnya. Halal cara memperolehnya. Halal cara memprosesnya. Halal pada penyimpanannya maupun cara penyajiannya. Isu lain yang seringkali menjadi wacana publik ...

Amandemen UUD 1945 NKRI Harga Mati + Perppu Ormas ...

- Teks Lagu Indonesia Raya 3 Stanza - Atlas dan Profil Lengkap Provinsi-provinsi di Indonesia - Profil dan Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK (Reshuffle Jilid III) - Sejarah Nusantara Sejak Tahun 400 M - Data Geografis Indonesia - Teks Asli Proklamasi - Profil Seluruh Presiden dan Wapres RI - Atribut Negara (Dasar & Lambang Negara; Bendera Negara; Bahasa Negara; Lagu Kebangsaan) - Lembaga-lembaga Negara dan Komisi-komisi Negara - Tata Urutan Perundang-undangan - ...

Akses perkreditan merupakan salah satu kebijakan dan program pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan agar dapat memberikat tingkat kehidupan yang baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudahan-kemudahan pemerintah dalam berbagai regulasi di bidang perkreditan merupakan langkah strategis dalam mencapai sasaran dari program ease of doing business. Kredit yang disalurkan lembaga bank memiliki keragaman, baik yang bertujuan produktif maupun konsumtif. Berbagai ragam fasilitas kredit ...

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Buku ini memuat Undang-Undang Hukum Dagang da dilengkapi dengan UU RI No 4 tahun 1971 tentang perubhan dan penambahan atas pasal 54 kitab Undang-Undang Dagang. ...

Dalam buku ini diulas sejauhmana peranan peradilan menangani case law tentang penerapan etika dalam kegiatan bisnis. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis dapat dipahami melalui upaya pemerintah menerapkan Demokrasi Ekonomi NKRI sebagaimana diamanatkan sila ke 5 Pancasila yakni landasan etika normatif bersifat konstitusional, karena sila ini adalah etika “rechts idea” menuju tercapainya kemakmuran berkeadilan. ...

Buku UUD 1945 terdiri dari makna dan lambang Pancasila, penjelasan UUD 1945 Negara Indonesia secara umum. Sistem Pemerintahan Negara, Profil Singkat Presiden Indonesia, Susunan Kabinet Negara Indonesia, Sistem Administrasi Negara, Trias Politica, dan Lembaga ketatanegaraan. ...

Buku panduan mengurus sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa tanah bisa dijadikan referensi para pelaku bisnis yang berkaitan dengan tanah, akademisi, praktisi hukum serta masyarakat luas pada umumnya. Mengintat permasalahan tanah termasuk rumit, sedangkan manfaatnya termasuk yang fundamental dalam kehidupan. ...

pemahaman terhadap konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan segala peraturan dan ketentuan yang menyangkut ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Konstitusi adalah hukum dasar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Setiap peraturan perundang-undangan merujuk pada konstitusi sebagai acuannya. Materi dalam buku ini dipaparkan dalam sepuluh bab, yaitu (1) Sejarah Pertumbuhan Konstitusi, (2) Teori Konstitusi, (3) Perubahan Konstitusi, ...

Edisi Kedua buku ini disusun dan diterbitkan dalam situasi pemberantasan korupsi tengah mengalami distorsi antara dua pilihan yang telah berjalan tidak seimbang yang tidak mencerminkan prinsip “balanced probability principle”  antara  strategi pencegahan dan penindakan represif. Distorsi strategi tersebut bukan kesalahan pimpinan KPK, melainkan karena tuntutan masyarakat luas yang lebih menyukai “hasil tangkapan” ikan kakap daripada “tontonan” musik ...

“Saat ini kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi. Bersamaan dengan ini, kehidupan juga semakin kompleks yang mengakibatkan munculnya beragam masalah yang menuntut penyelesaian hukum. Karena itu, siapa pun perlu memahami aturan hukum dan  hak-haknya, setidaknya yang paling mendasar. Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan itu. Berbeda dengan buku hukum pada umumnya, buku ini membahas hukum dengan bahasa sederhana untuk memudahkan masyarakat luas memahaminya. Semoga ...

Buku ini pada mulanya adalah merupakan catatan-catatan lepas dan bahan-bahan kuliah yang penulis siapkan untuk disampaikan dalam matakuliah “Hukum Perdata Islam di Indonesia” (HPI) bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN SU Medan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut kembali dikumpulkan dengan perbaikan di sana sini serta penyempurnaan yang disesuaikan dengan Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam tahun 1998. Sebenarnya buku yang membahas hukum perkawinan Islam cukup ...

Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pe ...

SKMHT adalah surat kuasa dari pemilik jaminan atau agunan/pemberi hak tanggungan yang memberikan kuasa kepada penerima hak tanggungan untuk bertindak mewakili atau sebagai kuasa dari pemberi hak tanggungan untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). SKMHT diperlukan kalau ada jeda waktu tanah jaminan tidak bisa dibebani hipotek/APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), karena sertifikatnya masih nama developer. Kemudian pihak bank atau kreditor dapat mewakili pemberi jaminan ...

Hukum Acara Perdata yang berlaku sampai saat ini merupakan bentukan pemerintahan Kolonial Belanda yang bersumber pada HIR (Het Herziene Indonesische Reglement) berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBG (Reglement Buitenggewesten) yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Meskipun dibentuk pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, namun masih berlaku sampai saat ini dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum keperdataan di Indonesia. Hal ini dikarenakan di sampung ...

Penerapan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kontradiktif yang menimbulkan sebuah dealektika, baik itu dari para akademisi dan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Praktik perbankan syariah harus memiliki beberapa aspek, antara lain aspek moral, aspek sosial, dan aspek dimensi religiusitas, yang dari kesemua aspek tersebut memiliki tujuan akhir berupa kesejahteraan. Selain itu juga, adanya perbankan syariah ini, untuk memberikan perubahan dan melepaskan diri dari ...

Meningkatnya pembangunan di Indonesia, ternyata juga dibarengi dengan meningkatnya kerusakan alam dan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Kondisi ini sangat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu untuk menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, pemerintah melakukan pembaruan terhadap UU No 23 Tahun 1997 ...

A Modern Law Of Nations Pengantar Hukum Modern Antarbangsa ...

Konstitusi merupakan aturan mendasar yang mengatur fungsi dan kewenangan organ-organ negara serta hubungan antara negara dan rakyatnya. Sebagaimana layaknya pohon yang hidup (living tree), konstitusi harus dapat terus tumbuh dan berkembang dengan mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, seluruh konstitusi yang terkodifikasi di dunia dapat dikatakan memiliki klausa amendemen yang mengatur mekanisme untuk mengamendemen konstitusi melalui jalur formal ...