Undang-Undang Perkoperasian 2012 (UU RI No.17 Tahun 2012) ...

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Hard Cover) Best Seller ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman mengenai Ukuran Dampak penting Keputusan Kepala Bapedal No: Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Soslal dalam Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak ...

Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Masuk Atau Keluar Wilayah Indonesia Yang Tidak Melalui Pemeriksaan Oleh Pejabat Imigrasi Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dapat Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 1 Tahun Dan Atau Pidana Denda Paling Banyak Rp 100Juta. ...

"Buku ini sangat sangat cocok untuk dijadikan pegangan para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah karena memiliki susunan yang sama dengan naskah perpres yang ada di website LKPP" Andik Yulianto, Konsultan E-Procurement & pengelola blog Ipse.blogdetik.com "Buku yang bermanfaat bagi para praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah karena memuat alamat dan kontak penting tentang sertifikasi, pelatihan, serta konsultansi pengadaan." Emir Suryo Guritno, SH, Praktisi Hukum Pengadaan ...

Buku ini berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan empat Amandemen. Buku ini juga menyajikan susunan Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa, hingga susunan kabinet Republik Indonesia dari Kabinet Presidentil sampai Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan struktur ketatatnegaraan Republik Indonesia. Mulai dari tugas dan wewenang Pemerintah Daerah. Buku ini dilengkapi ...

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009    ...

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh ...

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan. melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama. bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja sama secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu. perlu pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Untuk itu. pemerintah perlu mengesahkan ...