Pengantar Ilmu Hukum ...

  Salah satu metode penelitian ilmu-ilmu social adalah studi kasus. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why; peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidikil dan bilamana focus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus digunakan dan menjadi strategi penelitian dalam bidang ilmu psikologi, sosiologi, ...

Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jikapersoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakanpemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007).  Kepadatan pendudukdan rendahnya kualitas penduduk, dapat menimbulkan berbagai masalahkependudukan: kelaparan, kematian, kriminalitas, dan sebagainya. Bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akanmenjadi aset yang sangat bermanfaat bagi pembangunan, namun ...

Kekayaan intelektual menjadi bagian yang memiliki andil paling besar bagi perekonomian negara. Oleh karenanya, setiap produk kekayaan intelektual harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Tanpda Hak Kekayaan intelektual (HKI), pencipta atau penghasil karya intelektual tidak bisa mendapatkan hak eksklusif dan manfaat secara ekonomi dari kekayaan secara optimal. Bahkan, karya tersebut berisiko dibajak atau diakui kepemilikannya oleh pihak lain. ...

Buku pedoman undang-undang Pemilihan Umum terbaru (2017) yang digunakan dalam Pemilu 2019, beserta undang-undang Pemilihan Umum sebelumnya (2011 dan 2015), dan dilengkapi dengan penjelasan detil, serta pengetahuan umum mengenai serba-serbi pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi. ...

Buku ini diberikan judul Perwakilan dan Kuasa dengan urut-urutan Perwakilan lebih dahulu karena yang dimaksud dengan kuasa di sini adalah Kuasa yang merupakan bagian dari perwakilan (berdasarkan perjanjian), yang tidak lain adalah perwakilan berdasarkan kuasa/perjanjian. Selain berdasarkan kuasa/perjanjian, perwakilan juga dapat didasarkan pada undang-undang. Lembaga Perwakilan memiliki ciri yang unik, di mana antara yang bertindak dan yang menerima akibat hukumnya adalah dua orang yang ...

Buku ini khusus membahas mengenai rapat kreditor yang di atur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Hal ini di lakukan karena berdasarkan pengamatan penulis. ...

KEBIJAKAN EKSEKUSI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORAS ...

Apa itu korupsi? Buku ini adalah upaya melibati pertanyaan itu. Dengan melacak jauh ke masa silam, suatu horizon terbentang untuk memahami lintasan perkembangan arti korupsi hingga hari ini. Pengertian korupsi terjahit integral dengan cita-cita tatanan dan tata-kelola yang baik, tidak lekang oleh waktu, dan bukan monopoli tradisi kebudayaan atau peradaban tertentu. Korupsi berkembang menjadi konsep khas yang digulati para filsuf, teolog, pujangga, negarawan, aktivis, pembaharu, dan para ilmuwan ...

MELAWAN KORUPSI ...

Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertaggungjawaban pidana koorporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia. Buku ini juga membaas peranan kepolisian negara republik indonesia, kejaksaan negara dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban. ...

Buku ini disusun secara sederhana dan sistematis sehingga dapat digunakan dan dipahami sebagai bahan pembelajaran bagi kalangan mahasiswa, profesional, atau peminat bidang hukum lainnya. Pada umumnya, sebuah sengketa diselesaikan secara Litigasi dan non- Litigasi. Seiring dengan isi Pasal 88 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, buku ini khusus mengupas penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi dengan menggunakan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal ini tentunya ...

"Hukum bisnis merupakan aturan yang berlaku bagi para pelaku usaha, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang apabila dilanggar maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi (hukuman), atau tuntutan ganti rugi, atau denda, atau pembatalan suatu perjanjian. Pembahasan materi-materi hukum bisnis senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan para pebisnis, atau calon-calon pebisnis maupun masyarakat pada umumnya. Isi buku ini bukan saja mengolah atau membahasakan undang-undang menjadi bahasa yang lebih mudah ...

"Pembuktian memiliki tempat yang sentral dalam rangkaian proses beracara di peradilan. Di dalam negara yang menganut prinsip-prinsip hukum, maka berbagai sengketa dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan, wajib diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Kedua sarana ini, pada dasarnya memiliki segi pembuktian masing-masing dengan karakter dan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai bagian dari hukum acara atau ...

Buku ini hadir untuk memeudahkan pihak-pihak yang terkait dengan ketersedian barang/jasa pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, buku ini berisi berbagai aturan, teknis, hingga sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. Buku ini juga dapat memudahkan anda memahami peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari Perpres No. 54 tahun2010 dan keempat revisinya, hingga yang terbaru, yakni Perpres No.16 tahun 2018. ...

Notaris adalah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah ...

Mempertimbangan bahwa  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan yang dilakukan sangat penting guna memperbaiki ...

Buku Wajib Pengadaan: Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 ini Membahas: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, mencakup: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang Jasa Bab III Pelaku Pengadaan Barang Jasa Bab IV Perencanaan Pengadaan Bab V Persiapan Pengadaan Barang Jasa Bab VI Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Barang Jasa Melalui Swakelola Bab VII Pelaksanaan Persiapan Pengadaan ...

Buku ini tergolong angka di Indonesia. Betapa tidak, tradisi menulis tentang materi hukum di negeri ini masih di dominasi oleh metode normatif-edukatif. Metode ini tidak memperkaya pemahaman kita mengenai hukum yang sesungguhnya, yang jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum yang lebih ril. (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo) Selain ...