Sengketa-sengketa internasioanal dalam era globalisasi dewasa ini memang sangat rentan terjadi dipicu oleh berbagai macam perbenturan kepentingan (conflict of interest) antar negara yang kerap timbul. Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya tentunya mutlak diperlukan agar sengketa-sengketa tersebut tidak meluas dan berkepanjangan yang lambat laun dapat mengancam perdamaian dunia. Untuk menghadapinya tentu saja diperlukan aturan-aturan penyelesaian sengketa internasional yang berdasarkan ...

Buku yang ada dihadapan pembaca membicarakan Hukum Perdata Islam atau yang biasa disebut figh muamalah, baik dalam pengertian umum maupun khusus. Hukum Perdata Islam dalam pengertian umum adalah norma hukum yang memuat: (1)munakahat (hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat hukumnya), (2) wirasah atau faraid (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta ...

Buku ini memaparkan berbagai hal penting yang ber-kaitan dengan kepaniteraan Peradilan Agama, mulai dari pengertian, fungsi, tugas dan klasifikasi kepani-teraan, administrasi pengadilan dan perkara, tugas kepaniteraan dalam membantu hakim, sampai tugas-tu ...

Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Benang merah pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam buku ini adalah: 1. Pengantar tentang sistem keuangan, perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia. 2. Sumber dana perbankan di Indonesia. 3. Jasa-jasa perbankan. 4. Kredit bank dan jaminan. 5. Surat-surat berharga dan warkat perbankan dalam ...

Kemajuan tehnologi atau berkembangnya ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran ilmu bidang penelitian. Apa dan bagaimana tekhnik dan cara penelitian yang tepat ? Buku ini memuat method content analisys, metode penelitian deskriptif, kualitatif, penelitian hukum, serta strategi pengembangan penelitian perguruan tinggi. ...

Buku ini menyajikan sebuah analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai berbagai aspek hukum keluarga dalam kerangka hukum Islam. Pembahasan utama dalam buku ini antara lain: Perkawinan; Putusnya perkawinan; Hadanah dan perwalian; Hukum kewarisan; ...

Buku ini adalah buku pertama yang membahas soal pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan hukum Islam secara komprehensif dan mendalam. Selain membahas berbagai materi hukum dan elaborasinya, penulis juga membandingkan ketentuan hukum positif di Indonesia ...

Hukum lingkungan, tidak seperti bidang hukum hukum lainnya, merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang masih sangat muda usianya, yang perkembangannya baru terjadi pada dasa warsa terakhir ini. Akibatnya, sampai saat ini perbendaharaan buku tentang hukum lingkungan masih sangat terbatas, sehingga mempersulit baik para ilmuwan mauapun para praktisi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap tentang hukum lingkungan. Oleh karena itu, buku "Hukum Lingkungan Indonesia" ini diharapakan dapat ...

Semakin signifikannya supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menimbulkan konsekuensi logis ditegakkannya supremasi hukum. Ironisnya, masih banyak pihak yang tidak mampu menyikapinya dengan baik. Salah satu penyebabbnya adalah karena hukum diinterpretasikan secara sepihak tanpa mengikuti kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang semestinya berlaku. Buku ini mencoba menjawab realita tersebut dengan mengupas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia) ...

Hak atas tanah dikuasai negara dan digunakan untuk usaha negara atau untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam buku ini dibahas praktek pengelolaan tanah, dasar hukum, prosedur dan persyaratan hak pengelolaan, objek hak tanggungan,dan bagaimana pemerolehan hak pengelolaan tanah pada pihak ketiga? Bermanfaat bagi mahasiswa, dan praktisi bidang pertahanan. ...

Alam mempelajari bidang apa saja, mahasiswa harus memahami dan menguasai hal-hal yang mendasar dalam bidang studi tersebut. Tanpa penguasaan materi dasar, akan sulit bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya pada tingkat lebih lanjut. Mengingat pentingnya materi dasar ilmu hukum, maka disusunlah buku ini sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang menekuni kajian bidang studi hukum. Buku ini disusun secara sistematis dan komprehensif untuk memudahkan pembaca dalam ...

Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986—yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum” (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling). Buku ajar (textbook) ini berisi bahasan mengenai: Sejarah, tujuan, dasar hukum ...

Buku ini menyajikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar pembubaran, proses pelaksanaan likuidasi, proses administrasi dalam pengakhiran status badan hukum, serta hak dan kewajiban dari likuidator sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan likuidasi berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait. Buku ini merupakan pengantar dasar untuk memahami konsep pembubaran, likuidasi, dan pengakhiran status badan hukum PT secara utuh yang disertai ...

"Betapa tidak sederhananya sebuah praktik korupsi. Ada kompleksitas yang melingkupinya, termasuk dalam penegakan hukumnya, karena pelaku korupsi tidaklah sendiri. Para pelaku itu juga bukan orang-orang bodoh. Perkara korupsi adalah extra-ordinary crime sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Buku ini mengulas tentang praktik kejahatan korupsi dan tindak pidana lainnya, serta berbagai kebijakan dan langkah penanggulangannya, terutama dari perspektif kejaksaan. Sebagai seorang ...

Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam ...