Reformulasi Kontekstual Kerugian Keuangan Negara & Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu kejahatan serius (seriousness crime), merupakan penggerusan terhadap hak ekonomi, hak sosial masyarakat dan sangat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan bangsa dan negara menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara “extra ordinary.” Walau masalah ini telah menjadi keprihatinan bersama ...

Perubahan lanskap kejahatan di Indonesia berlangsung seiring dengan transformasi sosial, politik, teknologi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kejahatan tidak lagi hadir sebagai peristiwa tunggal yang dapat dijelaskan hanya melalui pelaku dan pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang berakar pada ketimpangan struktural, relasi kuasa, dinamika budaya, serta praktik-praktik institusional dalam sistem keamanan dan peradilan pidana. Dalam konteks ini, kriminologi dituntut untuk ...

Buku ini disusun untuk membantu mempermudah para mahasiswa dan pembaca dalam mengkaji tema Pengujian dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Tujuan lain dari penulisan buku ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami undang-undang dan teknik penyusunannya. Dalam buku ini penulis membahas mulai dari pengertian dan landasan hukum pembentukan undang-undang; tahapan proses pembentukan undang–undang; pengujian perundang-undangan; asas, sumber, dan persidangan hukum acara mahkamah ...

Kartel merupakan kesepakatan antara para pelaku usaha sejenis untuk melakukan pengaturan secara bersama-sama dengan tujuan menekan persaingan atau menghilangkan persaingan sama sekali di antara para pelaku usaha tersebut, sehingga mereka meraih keuntungan yang besar dan mempertahankan posisinya di pasar yang bersangkutan. Praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha hampir selalu dilakukan secara lisan dengan tujuan meniadakan bukti. Sulitnya menemukan bukti langsung berupa ...

Hukum (the Law) tidak melulu berarti kaidah dan asas hukum (legal substance) an sich, tetapi hukum pada hakikatnya juga adalah suatu teori, filsafat atau ilmu dalam dan di balik kaidah dan asas hukum. Hanya saja teori, filsafat dan ilmu dalam hukum sekalipun sui generis terhadap teori, filsafat, dan ilmu pada umumnya, namun teori, filsafat atau ilmu dalam hukum memiliki karakteristik yang istimewa. Cukuplah bagi orang hanya memahami hukum itu, mematuhinya dalam kehidupan sehari-hari dan orang ...

Isi buku ini cukup menarik dan komprehensif karena berisi kajian yang membahas teori hukum tata ruang secara umum, hubungan penataan ruang dengan hukum tanah dan lingkungan hidup, hukum perizinan, kerjasama antar daerah, dan peranan swastra dalam penataan ruang. ...

Buku ini disusun untuk mata kuliah Hukum Koperasi. Yang dibahas tidak hanya Hukum Koperasi, tetapi juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Buku ini membahas UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Isi buku ini: (1) Pendahuluan; (2) Landasan, Asas, dan Tujuan; (3) Fungsi , Peran, dan Prinsip Koperasi serta Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan; (4) Pembentukan dan ...

Referensi atau buku teks yang khusus membahas Hukum Tata Ruang masih sangat langka dalam dunia perbukuan di Tanah Air. Padahal, banyak program studi yang sangat membutuhkan buku teks ini, contohnya seperti Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, dan studi Landscape Architecture yang mulai populer di Indonesia. Penyusunan buku ini merupakan langkah awal dalam upaya memenuhi keperluan akan buku teks yang membahas hukum tata ruang pada lingkup akademik, baik untuk para dosen, mahasiswa, maupun bagi ...

Mendukung terbitnya buku ini. Penjelasannya sangat lengkap bahwa memang kita, Indonesia, berada di bawah telapak kaki yahudi AS. Dengan kondisional begitu, keharusan revolusi menjadi keniscayaan, maka hantam terus Gi!. Hariman Siregar Tokoh Malari 1974 Sangat baik dan dahsyat buku yang di tulis Bung ES ini untuk dibaca kaum muda yang masih bersih dan berani demi Indonesia lebih baik. Buku ini akan menjadi inspirasi segar untuk melawan kebodohan pengelola negara dan partai politik ...

Buku ini memberikan komentar yang kritis terhadap Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimulai dari Undang-Undang tentang Hak Cipta (UU No. 19 Thn. 2002), UU No. 4 Thn. 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP No. 29 Thn. 2004), UU tentang Hak Paten (UU No. 14 Thn. 2001), UU tentang Merk (UU No. 15 Thn. 2000), UU tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Thn. 2000), UU tentang Desain Industri (UU No. 31 Thn. 2000), UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 ...

Buku ini menyajikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar pembubaran, proses pelaksanaan likuidasi, proses administrasi dalam pengakhiran status badan hukum, serta hak dan kewajiban dari likuidator sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan likuidasi berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait. Buku ini merupakan pengantar dasar untuk memahami konsep pembubaran, likuidasi, dan pengakhiran status badan hukum PT secara utuh yang disertai ...

Buku Kesatu Undang-undang Pidanna Khusus Periode Tahun 1951 - 1990 Buku Kedua Undang-undang Pidana Khusus Periode Tahun 1991 - 2000 Buku Ketiga Undang-undang Pidana Khusus Periode 2001 - 2010 ...