Kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia (the creation of human mind) merupakan kekayaan intelektual manusia yang wajib dilindungi. Kekayaan intelektual ini mendapatkan hak yang kemudian disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi para pemilik intelektual dalam hak yang cukup eksklusif. Hak eksklusif tersebut berupa peraturan terhadap pelanggaran intelektual. Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan ...

• Sistem Pemilu • Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) • Ambang Batas Parlemen • Metode Konversi Suara Alokasi Kursi Per Dapil • Jumlah Anggota KPU Provinsi & KPU Kabupaten/Kota • Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kabupaten/Kota • Jumlah Kursi dan Dapil Anggota DPR RI & DPRD Provinsi • Persyaratan dan Verifikasi Capres dan Cawapres • Persyaratan dan Verifikasi Parpol Tugas, Wewenang, dan Kewajiban ...

Ejaan Bahasa Indonesia (disingkat EBI) adalah ejaan bahasa Indonesia yang pernah berlaku sejak tahun 2015 hingga 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 (efektif 26 November 2016) tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini digantikan oleh Ejaan yang Disempurnakan edisi kelima yang berlaku mulai 16 Agustus 2022.I. PUEBI adalah pedoman yang digunakan untuk bisa mengeja kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar. Ejaan ...

UUD 1945 Amandemen Dengan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 (Reshuffle) ...

Sesuai dengan landasan filsafat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam Undang-undang ini ...

UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau yang disebut cyber law, digunakan Untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun ...

Mengupas tuntas Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dilengkapi pula penjelasan tentang KUHP Buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan KUHP Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. ...

Buku Strategi Sukses Ujian Profesi Advokat memuat semua pembahasan, materi, soal yang akan keluar saat ujian profesi advokat. Sinopsis Buku Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat sebagai penegak hukum wajib memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat Pencari keadilan. Buku ini ini selain terdiri dari macam-macam tipe soal Ter-Update sesuai dengan materi ...

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara saksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk ...

Buku ini berisi tugas dan wewenang Polri di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republk Indonesia tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai peraturan organik atau pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2002 ...

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada hakikatnya sebagai bagian khusus dari KUHPer. KUHD merupakan salah satu referensi penting di Indonesia selain kodifikasi hukum lain yang telah ada (KUHPer, KUHP dan KUHAP). KUHD berisi tentang perdagangan secara umum; jenis perseroan; bursa perdagangan; ekspeditur atau pengangkutan barang dagangan baik melalui kapal laut, kapal udara maupun perjalanan darat; surat wesel dan catatan lain dalam transaksi perdagangan; asuransi dan pertanggungan pada ...

Buku ini merupakan buku yang menghimpun tiga kitab utama dari undang-undang hukum di Indonesia. Ketiga kitab utama yang terdapat di dalam buku ini ialah sebagai berikut: KUHPer - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...

Dalam rangka turut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui sebuah buku, kami mencoba menyajikan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kompilasi yang saling berhubungan, yang tentu saja dengan tiada keberanian untuk mengubah satu kata pun. Buku yang kami terbitkan ini kami beri judul Undang-Undang Desa. Untuk mengingatkan bahwa ini adalah terbitan TSmart. Satu hal, kelebihan yang kami tawarkan, beberapa kompilasi yang kami sajikan berupa suplemen dalam bentuk ...

Buku yang kami terbitkan ini kami beri judul Undang-Undang Pemerintah Daerah Lengkap. Untuk mengingatkan bahwa ini adalah terbitan TSmart. Satu hal, kelebihan yang kami tawarkan, beberapa kompilasi yang kami sajikan berupa suplemen dalam bentuk CD. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi ...

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Sebagai salah satu komponen terpenting, profesionalisme ASN sering kali dipertanyakan. ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan ...

Buku Himpunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat tepat dijadikan pedoman bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa di Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan semua instansi yang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dana APBN/APBD, juga oleh para penyedia barang dan jasa baik perusahaan swasta maupun perorangan. Dilengkapi dengan Highlight warna agar mudah dipahami. ...

"Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya - Bagan dan Sejarah Undang-Undang Pemerintah Daerah di Indonesia - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah " ...

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor ...

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara agar ...