Hukum Dagang merupakan mata kuliah pokok dan wajib diprogramkan oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum se Indonesia. Meskipun istilah “dagang” sendiri tidak dijumpai lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sebagai asal-muasal munculnya istilah “Hukum Dagang”, namun mata kuliah Hukum Dagang masih tetap ada berdampingan dengan mata kuliah Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis. Oleh karena itu, sekarang amat sangat banyak buku-buku literatur Hukum Dagang yang disusun oleh para sarjana ...

Bangsa Indonesia telah meniti sebuah sejarah panjang dalam men-capai taraf perkebunan yang ada saat ini. Perkebunan dengan selu-ruh dimensinya yang mencakup kornunitas, perdagangan, industri, dan areal perkebunan itu sendiri telah menorehkan warna tersendiri dalam sejarah Indonesia. Peran penting perkebunan akan semakin meningkat di masa depan. Krisis energi dunia telah menempatkan posisi perkebunan pada tingkat yang sangat penning. Oleh karena itu, bidang perkebunan merupakan salah satu ...

Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang sering digunakan oleh mahasiswa hukum, baik mahasiswa S-1, S-2, maupun S-3. Mengingat betapa pentingnya penelitian hukum normatif, maka mahasiswa perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni untuk melakukan penelitian hukum. Karenanya, di dalam kurikulum pendidikan tinggi Ilmu Hukum, matakuliah Metode Penelitian Hukum menjadi matakuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa yang mempelajari Ilmu Hukum. Bahkan, sebelum ...

Buku ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh DIPA UIN Saizu selama dua tahun, dan poin utama buku ini menjelaskan pembaruan hukum wakaf di Indonesia dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan wakaf. Melalui buku ini penulis menawarkan berbagai aspek kebaruan dan metode pembaruan. Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa pembaruan hukum wakaf di Indonesia terjadi pada empat aspek, yakni aspek peraturan hukum, aspek pemahaman (substansi ajaran wakaf), aspek ...

Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aspek penting pada suatu organisasi,  termasuk dalam konteks pemerintahan. Tetapi dalam aspek ini juga berpotensi terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Untuk memahami isu inilah, dan untuk mencari jalan mengatasinya, maka buku ini hadir di hadapan pembaca. Buku ini dilengkapi dengan teori dan data-data terkini tentang suap dan gratifikasi sebagai salah satu tipologi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, daftar tersangka yang ...

Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan mencakup penerapan hukum perdata dan hukum Teori dan Aplikasinya di Indonesia pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Karena hukum kesehatan mencakup semua aturan hukum yang secara ...

Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia merupakan bagian yang strategis dalam menjaga martabat hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam rangka merealisasikan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Pada tahun 2014 penulis telah menulis buku tentang pengawasan badan peradilan di Indonesia,hanya saja pada saat ini banyak terjadi perubahan-perubahan mengenai lompatan besar di bidang digitalisasi. Oleh sebab itu buku ini mencoba menjelaskan perubahan di dunia ...

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia, merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Sementara itu, bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminal pun menunjukkan gejala yang sama dengan orang dewasa pada umumnya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ...

Kisah Antasari adalah tragedi yang menjamu kita dengan pelajaran berharga; bahwa pada suatu masa hukum dan politik begitu kisruh berkelindan dan menggejala di Indonesia. Hukum dan politik berkolaborasi dalam sebuah formula bernama “pengadilan naratif”—yaitu suatu sistem peradilan yang hanya berbasis pada prasangka, bukan bukti, di mana prasangka-prasangka itu terus-menerus dikampanyekan... ...

Buku Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia yang ada di tangan pembaca sekarang ini ditulis guna untuk menambah referensi dan pengetahuan semua lapisan masyarakat terutama bagi mahasiswa yang mempelajari Kapita Selekta Hukum Pidana. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari XIV bab yang terdiri dari: BAB I Kapita Selekta Hukum Pidana; Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking); Bab III Kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam Hukum Pidana; Bab IV Pertanggungjawaban Pidana; ...

Etika Profesi Hukum adalah salah satu matakuliah wajib di Fakultas Hukum. Profesi hukum adalah profesi yang terhubung dengan semua aspek kehidupan, karena sejak lahir hingga mati, manusia selalu berhubungan dengan hukum. Profesi hukum juga bersentuhan langsung dengan hak dan kewajiban orang lain. Profesi ini yang menentukan kapan hak seseorang dicabut, dan kapan seseorang harus memenuhi kewajibannya. Karena begitu intim dengan kehidupan umat manusia, maka profesi hukum harus dijalankan ...

Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat menjadi advokat yang benar-benar berkualitas dan profesional. Guna menunjang kebutuhan tersebut, buku ini menyajikan ilmu-ilmu praktik yang tidak umum diajarkan di Fakultas Hukum. Anda akan mempelajari teknik-teknik menyusun teori kasus atau arah pembelaan untuk persidangan, teknik bertanya kepada saksi atau ahli yang jitu (cross-examination), prinsip dan asas yang wajib dikuasai ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk Bab Ill Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Bab IV Pembagian Wilayah Bab V Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan ...

BUKU YANG MENYAJIKAN SEJUMLAH MASALAH AKTUAL YANG TERJADI DI DALAM AKTIVITAS PT YANG MENYANGKUT SAHAM, PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, BAIK ITU BERDASARKAN APA DIATUR DALAM PERATURAN PER ...

Interpol adalah sebuah organisasi internasional di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan negara-negara. Tujuan organisasi ini adalah untuk melakukan kerja sama di bidang kepolisian yang lebih efektif dalam pemberantasan kejahatan internasional dan transnasional. Kejahatan internasional adalah kejahatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang terdiri dari : kejahatan genosida, kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang, dan ...

Pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu fase dari siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (manajemen aset). Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut dibutuhkan adanya barang maupun jasa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan pemerintah Buku ini disusun untuk mengisi ranah akademis maupun praktis terhadap adanya kebutuhan buku mengenai pengadaan barang dan jasa. Materi yang ...

Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia ...

Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru Pembaruan Hukum Pajak merupakan buku yang mengkaji secara mendalam Undang-undang Pajak sebagai pelaksanaan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil dari pengkajian tersebut, ternyata hukum pajak merupakan ilmu hukum yang berdiri sendiri terlepas dari hukum administrasi. Sebagai contoh, misalnya; subjek hukum pajak lebih luas daripada subjek hukum administrasi, objek hukum pajak berbeda dengan objek hukum administrasi, dan ...

Materi dalam buku yang berjudul Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Konstitusi, serta dalam praktik dan putusan Mahkamah ...