Buku Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis Karya Zainal Abidin Bagir, Jimmy Sormin. Membahas perihal Moderasi Beragama, sebagai program resmi pemerintah yang giat dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir ini, adalah bentuk kehadiran negara untuk menanggapi realitas keagamaan mutakhir Indonesia. Isu-isu itu mencakup intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama, hingga politisasi dan ancaman kekerasan dari kelompok agama. Bagian Pertama buku ini menggali ide moderasi ...

Menyandingkan Soekarno dan NU dalam spektrum politik kebangsaan yang mencita-citakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, sepintas tampak mengada-ada. Soekarno adalah seorang nasionalis sejati, sementara NU adalah lembaga keagamaan tradisional yang kelahirannya lebih karena faktor paham keagamaan. Akan tetapi, buku ini membuktikan bahwa keduanya justru bertemu dalam satu titik yang sama dan sebangun: nasionalisme. Soekarno memosisikan nasionalisme dalam usaha perlawanannya ...

Permasalahan mengenai keragaman (agama, budaya, adat, bahasa, dan sebagainya) telah ada sejak awal sejarah Indonesia, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik setiap periode sejarah, masalah-masalah itu mengambil bentuk berbeda-beda. Dalam perkembangan terakhirnya, gejala ini tak bisa dilepaskan dengan makin terbuka luasnya ruang kebebasan setelah Reformasi 1998. Meskipun secara umum bisa dikatakan bahwa hubungan antarkomunitas agama di Indonesia berjalan dengan cukup baik, tak bisa dipungkiri ...

Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...

Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...

Sebelum sampai pada putusan yang disepakati bersama, diperlukan lobi dan diplomasi yang tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Sebagai bagian dari kegiatan komunikasi yang tidak resmi, bentuk komunikasi yang terjadi adalah komunikasi informal, yaitu suasana pertemuan saat komunikasi lobi tersebut berlangsung. ...