1 ...

Kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat secara khusus diatur di da[am Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara memiliki kesempatan hidup yang nyaman dan damai sejahtera, dengan menempati rumah yang layak huni di tingkungan/kawasan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dalam studi Ilmu Hukum, pedoman pokok tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini secara khusus dipelajari pada Fakultas Hukum, yakni Hukum Perumahan. Buku ...

Buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis, yaitu diawali dari Hukum Agraria yang berlaku pada masa penjajahan Belanda di Indonesia hingga pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Per-aturan Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksana ...

Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dilihat dari segi mana pun baik sosial. politik atau kultural. Pertumbuhan populasi dan ekonomi telah melahirkan berbagai ekses di dalam hal kepemilikan (hak) dan kewajiban atas tanah apakah itu sosial ataupun individual. Dalam hal ini. Pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah yang timbul dengan menata masalah paling strategis ini dengan mempertegas kepastian hukum atas hak dan kewajibannya melalui ...

1 ...