Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) mewajibkan pelindungan Paten untuk produk farmasi dan proses pembuatan produk farmasi diterapkan bagi semua Negara Anggota WTO. Ketentuan Persetujuan TRIPs menjadi norma standar umum minimal yang berlaku pada setiap sistem hukum berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, termasuk pengaturan mengenai Paten. Berdasarkan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, terdapat 3 (tiga) fleksibilitas terhadap Paten, yaitu: Impor ...

Perlindungan Merek terkenal menjadi isu penting dalam perdagangan antar negara dan perlindungan Merek terkenal terhadap dilusi - terjadinya kasus-kasus pengaburan atau pencemaran suatu Merek seringkali menjadi perdebatan di berbagai negara termasuk Indonesia.    Dilusi adalah pelemahan kekuatan atau keefektifan Merek dagang yang disebabkan oleh penggunaan Merek pada produk yang tidak berkaitan, (biasanya). Mengaburkan sifat daya pembeda suatu Merek dagang atau mencemarkan ...

Model pengelolaan desentralisasi asimetris ala NKRI yang diajukan Tim LIPI, sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah dan kepentingan pusat. Walaupun daerah itu berstatus otsus atau istimewa, tidak boleh ada negara dalam negara, dan kesejahteraan masyarakat haruslah yang nomor satu, bukan kesejahteraan elite. Distorsi dalam pengelolaan desentralisasi asimetris di Indonesia bisa dikoreksi dengan memperbaiki persoalan kewenangan, kelembagaan, keuangan, korbinwas, politik dan ...

Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengakomodasi dukungan terhadap penerapan e-government yang sudah dilaksanakan oleh Negara-negara ...

Tulisan tentang Tujuan Pembangunan berkelanjutan dan keamanan kolektif menjadi pintu masuk untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Oleh karenanya, Masyarakat inklusif yang selama ini dipandang sebagai konsepsi ideal namun utopis perlu didorong untuk lebih tampil. Sebagaimana kita ketahui, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), agenda untuk menciptakan perdamaian dan keadilan serta institusi kuat yang tidak disebutkan dalam tujuan pembangunan milennium menjadi poin keenam belas. ...

Pertanyaan bagaimana kiprah politik luar negeri Indonesia setelah 20 tahun reformasi menjadi pemantik lahirnya buku bunga rampai ini, sesuai kajian yang ditekuni oleh sebagian para peneliti bidang politik internasional di Pusat Penelitian Politik LIPI. Goresan analisis, mereka tuangkan dalam tujuh bab yaitu: 1) "Pendekatan Politik Luar negeri Indonesia: Bilateral atau Multilateral" 2) "Poros  Maritim Dunia dan Politik Luar negeri Indonesia", 3) "Politik ...

Mewujudkan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur berupa jaringan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara.  Salah satu fasilitas publik yang tidak kalah pentingnya di zaman digital ini adalah infrastruktur telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi di seluruh wilayah ...

Pada buku ini, akan diuraikan beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi baik secara teoretis dan konseptual maupun penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik berhukum di pengadilan sebagai tahap pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana yang dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim. Proses ini dimulai ketika perkara yang sedang ditangani dimajukan ke pengadilan untuk ...

Pada 1950-an Indonesia bereksperimen menerapkan Demokrasi Parlementer—lazim disebut demokrasi liberal—guna membawa negara baru itu keluar dari berbagai masalah. Namun, selama 1950–1959, perdebatan demi perdebatan tak kunjung padam dan tujuh kabinet silih berganti mengendalikan negeri. Kendati harus diakui bahwa selama periode tersebut Mahkamah Agung punya gigi, jaksa dan hakim bertaji, dan hak asasi manusia dihormati, rongrongan pun muncul. Pada 17 Oktober 1952, dua tank mengarahkan ...

Buku ini berisikan isi dari Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ...

Undang-undang Dasar 1945 merupakan fondasi hukum negara Indonesia sehingga warga negara harus mengetahui, memegang teguh, dan mengamalkannya. Dalam kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistim ketatanegaraan. Hadirnya buku ini, menyajikan pengetahuan kepada Anda untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan isi UUD 45 beserta amandemennya, (I, II, III, dan IV). Buku ini merupakan paket komplet dilengkapi dengan ...

Buku Ini Terdiri Atas 20 Bab Meliputi Definisi Ilmu Politik, Pendekatan-Pendekatan Dalam Ilmu Politik,Teori-Teori Politik,Memahami Negara, Demokrasi, Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Konstitusi, Sistem Pemerintahan, Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif, Partai Politik, Pemilihan Umum, Sistem Politik, Komunikasi Politik, Dan Hak Asasi Manusia. ...

Buku ini membahas bagaimana memahami konsep kekuasaan kehakiman di indonesia, tugas dan wewenang hakim dalam lembaga peradilan, serta bagaimana upaya hakim untuk mewujudkan keadilan dalam putusan yang di jatuhkannya. ...

Buku ini menjelaskan tentang teori dan praktik peradilan perdata meliputi bagaimana mengetahui, menangani, dan menyelesaikan perkara perdata perdata di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan di mahkamah agung. ...

Buku ini disusun untuk membantu calon peserta Ujian PPAT agar dapat memahami norma-norma huku yang diujikan dalam bentuk tanya jawab dan soal-soal yang pernah diujikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. ...

Buku ini merupakan buku ajar yang terdiri atas 2 (dua) jilid yang diajarkan pada mata kuliah Hukum Islam Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah) dan Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari’ah, maupun pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Di dalam buku Hukum Islam Jilid Pertama ini berisikan materi-materi mengenai konsep-konsep hukum Islam seperti, peristilahan syari’ah, fikih, hukum dan hukum Islam, pembidangan hukum Islam, sumber ...

Fenomena digital marketplace can sharing ekonomi Saat ini semakin dominan. Pengusaha transportasi hanya memberikan gagasannya, membuat aplikasi dan mengundang orang untuk bergabung melalui aplikasinya. Ia tidak perlu membeli kendaraan membuat pool dan mengangkat para sopir titik pertanyaannya, bagaimana status hubungan hukumnya, apakah merupakan hubungan kerja atau hubungan hukum lainnya dan bagaimana perlindungan hak-hak normatifnya. Karena untuk mendapatkan perlindungan hukum dari UU No.13 ...

Buku ini menyajikan teori teori penafsiran hukum dan memperkenalkan metode penafsiran hukum yang komprehensif berdasarkan teori hermeneutic circle yang di gagas oleh hans Geogr Gadamer. Penafsiran hukum ada 2 yakni prospective interpretation (hukum ditemukan maknanya sebelum diterapkan) dan concurrent/operative interpretation (hukum dimaknai pada saat menghadapi kasus). Buku ini lebih bertujuan pada penafsiran hukum dalam arti yang pertama, yakni prospective interpretation bukan menyelesaikan ...

Buku ini membahas secara tuntas filosofi, pengertian, dasar-dasar pengadaan tanah; pengertian, asasa-asas dan tujuan, kewenangan, penyelenggara, hak kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengadaan tanah untuk umum ...

Hukum hadir dikarenakan masyarakat membutuhkan hukum, yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan baik untuk kehidupan manusia secara individu maupun dalam pergaulan kelompok dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini membuktikan bahwa hukum merupakan tata tertib yang dijadikan dasar dalam bertindak dalam segala tata kehidupan manusia. ...