Seiring dengan perkembangan hukum dan berkembangnya perekonomian di negara mana pun, perseorangan (person) dan/atau badan-badan usaha n/atau badan-badan usaha (baik berbadan hukum ataupun tidak) kadangkala memerlukan "dana tambahan", untuk mengembangkan kehidupan n dirinya dari dari perseorangan (person) dan/atau badan-badan usaha yang bersangkutan. Dana tambahan tersebut bisa didapatkan melalui pinjaman pada pan-badan us badan-badan usaha/lembaga pembiayaan/lembaga keuangan yang memang ...

Hukum Dagang merupakan mata kuliah pokok dan wajib diprogramkan oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum se Indonesia. Meskipun istilah “dagang” sendiri tidak dijumpai lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sebagai asal-muasal munculnya istilah “Hukum Dagang”, namun mata kuliah Hukum Dagang masih tetap ada berdampingan dengan mata kuliah Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis. Oleh karena itu, sekarang amat sangat banyak buku-buku literatur Hukum Dagang yang disusun oleh para sarjana ...

Deskripsi Buku Sejak awal kita belajar Ilmu Hukum, kita tahu bahwa “manusia” itu “zoon politicon” yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Dalam interaksi tersebut, akan menimbulkan hubungan-hubungan (hukum) yang pada akhirnya akan menimbulkan perikatan hukum. Perikatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang, baik yang lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian, karena bagaimanapun perikatan–perjanjian akan menyangkut dua ...

Dalam buku ini: Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat, Jilid Kedua, diuraikan: - Hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan, seperti gadai, hipotik dan Hak Pertanggungan atas Tanah; - Pengaturan penggunaan tanah dalam Hukum Agraria Nasional sebagai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan sebagainya; - Hukum Kewarisan, dan - Hibah Sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional, Hukum Adat dan Hukum Islam dengan tidak ...

Hukum Keperdataan memang merupakan hukum privat yang “mengatur” hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, malah “mengatur” pula hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum. Hubungan-hubungan ini bisa menimbulkan akibat hukum yang sudah diatur dalam Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai subjek hukum, persoon, yang “beragama” tentunya harus meyakini bahwa semua hubungan hukum yang dilakukannya “diperhatikan“ ...

Hukum Keperdataan memang merupakan hukum privat yang “mengatur” hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, malah “mengatur” pula hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum. Hubungan-hubungan ini bisa menimbulkan akibat hukum yang sudah diatur dalam Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai subjek hukum, persoon, yang “beragama” tentunya harus meyakini bahwa semua hubungan hukum yang dilakukannya “diperhatikan“ ...

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 13 Oktober 2009. Pasal 202 undang-undang ini menyatakan, bahwa peraturan perundangan sebagai pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan, dan itu merupakan tugas yang berat bagi pemerintah karena begitu banyaknya peraturan pelaksanaan yang akan dipersiapkan. Mengingat luasnya ruang lingkup hukum kesehatan, maka dalam tahap awal buku ...

Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah inti atau mata kuliah dasar bagi mahasiswa baru (semester II) di Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Jika dalam Pengantar Ilmu Hukum (Mata kuliah dasar di semester I) memberikan gambaran tentang: apa, bagaimana, mengapa dan di mana hukum, maka dalam Pengantar Hukum Indonesia memberikan gambaran tentang hukum-hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Selain itu juga menguraikan tentang asas-asas, dan apa yang menjadi dasar berlakunya ...

Hukum Bisnis merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Sekarang ini, dengan semakin berkem-bangnya perekonomian di Indonesia, tuntut^n akan pengaturan Hukum Bisnis semakin perlu untuk terus dikembangkan agar apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pelaku bisnis dan badan-badan usahanya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Guna mengantisipasi perkembangan kegiatan ...

Hukum perusahaan dan kepailitan pada prinsipnya merupakan bagian dari Hukum Bisnis dan merupakan mata kuliah wajib konsentrasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang hendak mengambil bagian Hukum Bisnis dalam tugas akhirnya. Selama ini memang banyak literatur yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan dan Kepailitan, namun yang sesuai dengan satuan acara perkuliahan dan garis-garis besar pokok pengajaran di Fakultas Hukum sangat sulit dijumpai. Untuk itulah buku Hukum  Perusahaan dan Kepailitan ...

Pengantar IlmuBuku ini ditulis dengan berpedoman kepada caturologi pertanyaan ilmiah dengan simpel agar mudah dipahami oleh para mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hukum. Buku ini dirangkum menjadi 8 bab yang semuanya disesuaikan dengan silabus yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Khususnya buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa pemula fakultas hukum dan fakultas lainnya yang dalam kurikulumnya memprogram mata kuliah pengantar ilmu hukum. Hukum ...

Hukum bisnis merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjaalankan roda perekonomian. Sekarang ini, dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia, tuntutan akan pengaturan hukum bisnis semakin perlu untuk terus dikembangkan agar apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pelaku bisnis dan badan-badan usahanya bisa berjalan sebgaimana yang diharapkan. Guna mengantisipasi perkembangan tersebut, maka ...

Masalah isu global dalam bidang ketenagakerjaan, seperti masalah penempatan tenaga kerja yang berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan outsourching yang banyak menimbulkan pro dan kontra merupakan pembahasan penting dalam buku ini. Kemudian, tiga pilar penunjang untuk terjadinya hubungan hukum, hubungan kerja antara pengusaha, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat, yaitu Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja (PK), dan ...

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam hukum perusahaan, sehingga terbentuklah hukum perusahaan dengan karakteristik tersendiri. Salah satunya adalah tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, perseroan terbatas perlu didirikan oleh paling sedikit dua subjek hukum berdasarkan perjanjian. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas meliputi badan hukum perorangan jika memenuhi ...