Buku ini berisi aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. ...

Pemahaman yang baik—teori dan praktik—tentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling memengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum; setidaknya, perubahan hukum akan berdampak terhadap ekonomi pembangunan Memasuki ranah globalisasi menuntut perubahan legal ...

Syukur Alhamdulillah, buku Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat ini sudah selesai direvisi dan ditulis oleh penulis, dengan memperbarui data dan penggantian design cover yang disesuaikan dengan visualisasi image yang lebih dinamis. Dan, pada cetakan kedua buku yang ada di tangan pembaca ini telah diubah judulnya menjadi Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat. Penggantian judul buku ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan substansi ...

Mahkamah Syar’iyah di Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding dengan pengadilan agama lainnya di Indonesia. Selain memiliki kewenangan mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di Indonesia, Mahkamah Syar’iyah juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam bidang jinayah (pidana Islam). Secara lebih tegas, Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah perkara yang meliputi bidang ...

Politik hukum merupakan aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk tujuan negara Politik hukum menentukan arah pembangunan hukum di Indonesia jika arah pembangunan hukum diletakkan di atas dasar dan landasan yang kuat, hukum akan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum bertugas: pertama, menerima masukan mengenai nilai-nilai atas tujuan-hasil yang didapat dari ...

Membincangkan peradilan agama sesungguhnya membincangkan sebuah entitas yang, bahkan, lebih luas dari makna leksikal peradilan agama itu sendiri. Membincangkan peradilan agama tidak sekadar membincangkan proses peradilan sesuai dengan syara’, tidak pula hanya membicarakan institut fisik yang ada. Membincangkan peradilan agama sesungguhnya membincangkan perjuangan yang tidak terkira dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa agar diakui dunia. Membincangkan peradilan agama juga berarti ...