Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum Perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil dengan kata lain, Hukum Perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum Perdata di Indonesia didasarkan pada Hukum Perdata di Negeri Belanda, ...

Ilmu Hukum merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan yang cukup signican, karena ilmu ini didukung oleh berbagai teori-teori dan aliran-aliran hukum yang cukup banyak. Berbagai teori yang banyak dikaji oleh para akademisi maupun ilmuan hukum, yaitu, seperti, teori negara hukum, teori investasi, teori CSR, teori pemidanaan, teori kriminologi dan teori hak asasi manusia. Teori-teori itu, telah digunakan dan diterapkan oleh mahasiswa S3 maupun S2 di dalam menganalisis disertasi ...

Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. Lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. Memulai karier di Kejaksaan pada tahun 1996 sebagai Staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (1996-1998), serta pernah menduduki ...

Dr. Asep N. Mulyere, S.H., M.Hurn, lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001), dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. ...

Pada 1950-an Indonesia bereksperimen menerapkan Demokrasi Parlementer—lazim disebut demokrasi liberal—guna membawa negara baru itu keluar dari berbagai masalah. Namun, selama 1950–1959, perdebatan demi perdebatan tak kunjung padam dan tujuh kabinet silih berganti mengendalikan negeri. Kendati harus diakui bahwa selama periode tersebut Mahkamah Agung punya gigi, jaksa dan hakim bertaji, dan hak asasi manusia dihormati, rongrongan pun muncul. Pada 17 Oktober 1952, dua tank mengarahkan ...

Buku Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis merupakan salah satu karya Dr. Asep N. Mulyana. Sebelumnya penulis telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia (2010), Kontrak Kerja Konstruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (2010), Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara (2014), Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik; Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (2016), ...

Kasus pidana korporasi di Indonesia mulai merambah dengan seiringnya kasus kejahatan ekonomi perorangan yang beralih pada kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi sendiri berkaitan dengan keperdataan dan merupakan bagian dari white-collar crime yang seringkali menimbulkan kerugian besar atas kejahatan yang dibuat untuk memenuhi ego pelaku. Buku Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi mengupas dan menganalisis praktik penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi ...

Kecemerlangan di perhelatan dua kali periods pemilu tampaknya menjadi bukti besarnya harapan masyarakat pada Partai Demokrat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Indonesia sendiri sudah memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Bahkan, saat ini kalangan internasional menyebut Indonesia sebagai regional power (kekuatan kawasan) dan global players (aktor global). Tapi kemudian, sangat disayangkan, apabila partai yang dulu didirikan.dengan niat dan semangat membawa perubahan ini ...

Maksud penghimpunan istilah hukum secara sistematis ini adalah agar orang dapat mengetahui dan memahami istilah-istilah hukum untuk keperluan pengetahuan yang sedang ditekuni. Berbeda dengan kamus hukum biasa, kamus ini memuat susunan istilah berdasarkan abjad dari tiap jenis hukum yang kini berlaku di Indonesia. Buku ini juga disusun untuk menyikapi perkembangan terus-menerus yang terjadi, hingga tentu diperlukan referensi untuk memahami setiap istilah hukum baku dari berbagai ...

Dr. N.B. SUSILO.,MT, MBA, MA, MH pertama saya sangat apreciate kepada penulis untuk menanamkan semangat nasionalisme sejak dini melalui buku ini. Kreasi dalam bentuk visual komik yng menanamkan nilai-nilai nasionalisme ini patut dihargai dan saya harap para generasi muda dapat mengikuti jejak penulis yang sudah dilakukan dengan baik ini. Anak Agung Oka Mahendra, SH (Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia) Permasalahan pokok Indonesia: Rasa keadilan ...