Betapa pentyingnya sistem pemerintahan suatu negara, hal itu lebih nyata lagi dengan dicantumkannya "Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia" dalam penjelasan UUD 1945 oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945. Hasrat para pembaca untuk memiliki buku ini telah mendorong penulisnya untuk lebih melengkapi dan menyempurnakannya dengan bahan-bahan yang up to date, sehingga tidak ketinggalan zaman, dengan demikian dapat terus digunakan oleh banyak kalangan. Dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia ini diuraikan pokok-pokok batasan : pengertian negara dan pemerintahan; pembentukan pemerintahan Indonesia; serta susunan, tugas, dan wewenang pemerintahan Indonesia. Selain itu juga dibahas pokok-pokok pola pemerintahan, kerja sama aparatur pemerintahan, pegawai negara, dan perusahaan milik negara. Materi mutakhir mengenai susunan aparatur pemerintahan Indonesia seperti organisasi menteri negara koordinator, menteri negara, departemen dan lembaga pemerintahan nondepartemen pada tahun 2001 juga termasuk bagian dari isi buku ini. Tidak ketinggalan, buku ini juga mencakup materi hasil amamdemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 2002, setelah dilakukan tiga kali amandemen sebelumya, yaitu masing-masing pada tahun 1999, 2000, dan 2001.