Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu ...

Buku ini membahas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendaliannya; restrukturisasi dan revitalisasi perizinan; perizinan dan elemen-elemennya; perizinan di bidang bangunan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, transportasi, dan UKM; pengalaman beberapa negara terhadap perizinan yang mendukung investasi; putusan MA dan putusan PTUN dalam perkara perizinan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh ...

Isi buku ini: - Mengangkat isu baru/permasalahn yang terjadi dalam hukum perburuhan, misalnya outsourching. - Pembahasan tentang pembatalan beberapa ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan oleh MK. - Merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Membahas hukum perburuhan tidak hanya dari segi hukum materiil, tapi juga dari hukum formil. - Memuat kasus-kasus penting di bidang hukum. ...

Buku ini memaparkan: uraian berupa langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD; berbagai kesulitan dalam menghimpun PAD; fenomena perda yang melahirkan pungli yang tidak bertanggung jawab/tidak berorientasi pada kepentingan umum, hanya untuk mengejar PAD saja; dan uraian lengkap pembatalan perda tersebut. ...

Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintahb kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUPA, hingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang ...

Tindak pidana pencucian uang, merger, dan kepailitan merupakan isu sensitif dalam dunia perbankan. Hal tersebut disebabkan bank merupakan lembaga penghimpun sekaligus penyalur dana masyarakat yang mengemban kepercayaan masyarakat. Sedikit saja isu tersebut menerpa lembaga perbankan, sistem ekonomi nasional dapat terkena dampaknya. Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan ditinjau dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, dan kepailitan. Di ...