“Rp 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya” “Perusahaan yang banyak menyelundupkan ikan, pasti saya‘babat’.” “yang penting kita maunya nelayan kecil itu jangan dipungut pungutin lagi.” “Saya bisa memahami perasaan masyarakat Papua terkait illegal fishing.”   KEDEWASAAN demokrasi kita diuji bukan ketika opini dan jargon politik bisa bersliweran secara bebas, tapi ketika para pejabat bisa membuktikannya. Susi, ...

Ini adalah sebuah buku yang membeberkan sederetan dosa kejahatan super hebat rezim Orde Baru dengan sangat rinci dan lengkap serta terus lestari bahkan sampai kepergian Soeharto, penulis membawa setiap pembaca pada suatu persimpangan. Pertama, pembaca melihat jalan gelap hari depan Indonesia sebab tak mungkin lagi dapat menangani kejahatan warisan Orde Baru Soeharto. Kedua, pembaca justru menjadi tahu duduk perkara dan akar-akar kejahatan Orde Baru, seraya dapat mencarikan obat penyembuhnya ...

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Seiring perjalanannya, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review UU No. 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI ...

Dalam buku yang berisi hasil pemantauan peradilan in dapat ditemukan bagaimana sikap dan pandangan para penegak hukum terhadap perempuan. Perempuan sering harus berhadapan dengan pertanyaan – pertanyaan penegak hukum yang sulit untuk dijawab, apalagi bila dia masih dibawah umur atau masih dalam trauma karena mengalami kekerasan. Sementara itu, penegak hukum merasa harus menemukan , kebenaran materiil dari perkara. Penegak hukum itu tidak perpekstif perempuan akan tidak mampu “membaca” ...

Tindak pidana korupsi dalam kenyataannya tidak hanya melibatkan orang per orang, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan kepentingan korporasi. Dan, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perwujudan ditempatkannya korporasi sebagai subjek Hukum Pidana. Dalam kaitan ini, Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu, bentuk korporasi dimungkinkan untuk dirnintakan pertanggungjawaban pidananya, termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Konsep hukum tindak pidana ini telah diatur dalam ...

Buku ini merupakan jawaban atas banyaknya kebutuhan akan lengkapnya suatu kumpulan peraturan tematik, yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dalam satu buku. Buku ini disajikan dalam “satu susunan perubahan peraturan, penjelasan, dan lampiran” sehingga mudah dibaca dan memahami perubahan dan penjelasnya. Dengan buku ini diharapkan para skateholders yang berhubungan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dengan mudah mencari referensi peraturan relevan. ...

Dalam buku ini dijelaskan oleh Penulis masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi peradilan yang disesuaikan dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan (BINDALMIN) yang selama ini diterapkan oleh Mahkamah Agung Rl sejak 24 Januari 1991 terhadap empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/001/SK/1991. Pembahasan secara praktis mengenai hukum acara ...

Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baikyang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan berbagai prinsip tersebut dalam hukum positif Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah aspek hukum kepailitan dalam perseroan terbatas di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan ...

Selama ini, saya selalu berkata bahwa saya mencintai Indonesia. Tak pernah ada sedikit pun keraguan. Hingga kemudian, saya memutuskan untuk menantang rasa cinta terhadap negara ini dengan membuat perbandingan-perbandingan. Saya harus melakukan perjalanan keliling dunia dan melihat dengan mata kepala sendiri, seperti apa situasi di luar sana.   Dan akhirnya, kesempatan itu tiba. Dari April 2014 sampai April 2015, saya melakukan perjalanan ke Singapura, Sydney, Melbourne, Adelaide, ...

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, ...

Buku ini nerupakan kumpulan undang-undang ketenagakerjaan. Penerbitannya didorong oleh adanya kebutuhan akan buku kumpulan peraturan yang sederhana, lengkap namun dengan harga yang terjangkau. Disamping itu juga didasarkan oleh kemauan untuk memasyarakatkan peraturan bidang Ketenagakerjaan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. ...