Buku ini memberikan warna berbeda tentang Upaya Pemberantasan Korupsi. Selama ini kita mengenal pemberantasan adalah dengan memidanakan pelaku, padahal ada Upaya Pencegahan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN telah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Buku ini bukan hanya memberikan gagasan segar dalam Upaya Pencegahan Korupsi, tetapi juga mengesekusi gagasan tersebut. Meski Upaya Pencegahan Korupsi belum populer, tapi warna berbeda ini harus senantiasa digali dan ...

Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Republik Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum, seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Rumusan ini dilandasi karena kehidupan setiap individu manusia takkan pernah lepas dari keterikatan hukum, untuk mentertibkan kehidupan yang bernorma harmonis dan sejahtera. Hukum dan masyarakat merupakan hal yang sulit dipisahkan. Kedua hal tersebut bagaikan berada dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi ...

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Sebagai salah satu komponen terpenting, profesionalisme ASN sering kali dipertanyakan. ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan ...

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor ...

Bagaimana Indonesia menetapkan undang-undang untuk ketenagakerjaan? Buku ini berisikan himpunan peraturan perundang-undangan republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya disertai peraturan yang terkait. - Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan - Penjelasan atas undang-undang RI nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh - Undang-undang RI nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian ...

Buku yang ada di hadapan Anda ini adalah buku yang memuat berbagai peraturan dan keputusan perundang-undangan negara kita tentang undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum acara pidana. Memahami dan menaati isi buku ini adalah kewajiban setiap warga negara yang baik dan taat serta sadar hukum. Dengan memahami dan mengamalkannya, berarti kita telah menjadi warga negara yang baik dan "melek hukum". ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Susunan Kabinet Kerja 2014-2019, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, Profil Kementerian Kabinet Kerja, Lembaga Setingkat Menteri, dan Profil lengkap Presiden dan wakil Indonesia dari masa ke masa. ...

- Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - Penjelasan atas Undang-Undang RI No. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ...

Penyadapan merupakan tindakan yang melanggar zona privasi; tindakan yang dilarang; memiliki karakter yang khusus dan berbeda dengan upaya paksa lainnya karena dilakukan dengan cara rahasia, tidak terlihat, dan tidak terasa. Terkadang, penyadapan juga dapat disalahgunakan dan melanggar HAM. Penyadapan dipandang sebagai tindakan yang mengurangi privasi, tetapi tetap dipergunakan oleh aparat penegak hukum di mana pun di dunia ini sebagai salah satu instrumen upaya paksa dengan pertimbangan adanya ...

"Berisi kumpulan istilah dalam undang-undang terhitung sejak tahun 1945-2008, penyusunan secara alfabetis, memuat lebih dari 3700 istilah ...