Pada bab pertama dibahas tentang Pasal 184 KUHAP dan peranan Ahli serta istilah-istilah dalam KUHAP. Pada bab kedua dibahas mengenai ilmu-ilmu forensik dan proses penyidikan. Pada bab ketiga dibahas lebih mendalam hal yang berkaitan dengan keterangan ahli dan visum et repertum yang ditinjau dari hukum acara pidana di pengadilan. Pada bab keempat dibahas mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli dan visum et repertum, dan untuk memperkuat pemahaman juga diberikan beberapa contoh dalam ...

Buku ini membahas materi PK (Peninjauan Kembali), sebagai upaya hukum istimewa untuk menegakan hukum yang disebabkan penyimpangan praktik dan peradilan sesat dalam perkara pidana. Pembahasannya antara lain landasan filosofis dan sejarah lembaga PK; syarat-syarat mengajukan PK; pengajuan, pemeriksaan dan putusan PK; serta studi kasus. ...

Keabsahan suatu hukum memang syarat mutlak, tetapi belum mencukupi bagi status keberadaannya. Isi hukum harus benar, tepat, dan adil. Hakikat suatu hukum tidak ditentukan secara formal--artinya oleh cara atau metode legitimasinya--melainkan secara material, yakni penyesuaian isinya dengan ide hukum yaitu nilai moral, khususnya nilai keadilan. Akan tetapi, bagaimana jika rumusan hukum positif mengandung prinsip atau nilai yang bertabrakan dan masing-masing menuntut keberlakuannya? Buku ini ...

Semula Prita hanya ingin menyampaikan keluhannya mengenai layanan kesehatan yang dialaminya di sebuah rumah sakit swasta. Layanan kesehatan itu sangat mengecewakannya sehingga ia mengirim e-mail ke teman-teman dekatnya. Rumah Sakit yang dimaksud merasa difitnah oleh Prita dan telah dicemarkan nama baiknya. Rumah sakit tersebut melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oleh karena fitnah tersebut disebarkan melalui internet, pihak kejaksaan negeri Tangerang menganggap Prita telah melanggar Pasal ...

Melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan status Tersangka merupakan objek Praperadilan. Putusan tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai langkah penguatan terhadap putusan hakim Sarpin Rizaidi, bahkan sejumlah pihak memuji-muji putusan Praperadilan tersebut. Peniiaian demikian tentu amat berlebihan. Walaupun MK menyatakan Praperadilan berwenang menguji keabsahan penetapan status Tersangka, namun putusan demikian sama sekali tidak dapat diklaim ...

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang sangat populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan sebagai sumber lain untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang sangat menarik. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transaksi bisnis saham ikut menyesuaikan keadaan dan bahkan perangkat hukumnya di luar KUH Perdata ...

Jurnal Kajian Wilayah kali ini menyajikan beberapa topik yang sebagian besar mengenai Asia Tenggara. Tentang reformasi birokrasi, perubahan ruang dan tapal batas di Kalimantan, perdagangan manusia di Kamboja, Islam dan minoritas, cyber-clash antara Indonesia-Malaysia. ...

Di Indonesia berlaku sistem ekonomi ganda (dual economic system), yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dua sistem ini bergulir sejak dipraktikkannya sistem perbankan syariah, yaitu ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu pada 1998, disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang ...

Tindak pidana pers adalah kelompok tindak pidana mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum. Tersebar di KUHP dan di peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelesaian kasus pidana pers tidak bisa dipaksakan dengan UU Pers. Tindak pidana pers bukan lex specialis dalam UU Pers. Meskipun dengan alasan harus terlebih dulu menggunakan hak jawab dan usaha mediasi. Tidak menggunakan hak jawab atau mediasi bukan alasan peniadaan penuntutan. Hak jawab sekedar hak untuk ...

Di dalam buku ini dibahasa secara terpadu dan utuh aspek-aspek hukum jaminan yang dikenal dan berlaku positif di tanah air, meliputi hak tanggungan, jaminan fidusia, pegadaian, dan jaminan hipotek. ...

Buku ini membahas mengenai perlindungan HAM oleh MKRI pada term pertama 2003-2008 di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie (the Jimly Court) melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang. Perubahan UUD NRI 1945 mentransformasikan HAM sebagai hak-hak alamiah menjadi ketentuan-ketentuan konstitusional dan sekaligus membentuk MKRI dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. ...

Konstitusi adalah hukum KONSTITUSI Yang lebih tinggi atau bahkan PaIing tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Prinsip konstitusionalisme modern pada pokoknya menyangkut ...

Demi keadilan. Kata-kata yang begitu sarat dengan nilai hakiki dan makna, sayang nya kini nampak makin memudarnya nilai-nilai hakiki, antologi ini ingin mengugah hati para pegiat hukum akademi maupun praktisi untuk menafaskan kembali keadilan, khusus nya bidang hukum pidana, untuk menunjukan bahwa masih banyak insan hukum yang peduli pada pencarian makna keadilan melalui pemikiran-pemikiran mereka tentang hukum pidana dan sistem peradilan pidana,untuk menegaskan bahwa demi keadilan belum ...