Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaiknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat hukum administrasi. Dengan adanya cacat hukum administrasi menimbulkan sertifikat ganda karena ...

Buku ini merupakan jawaban atas banyaknya kebutuhan akan lengkapnya suatu kumpulan peraturan tematik, yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dalam satu buku. Buku ini disajikan dalam “satu susunan perubahan peraturan, penjelasan, dan lampiran” sehingga mudah dibaca dan memahami perubahan dan penjelasnya. Dengan buku ini diharapkan para skateholders yang berhubungan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dengan mudah mencari referensi peraturan relevan. ...

Salah satu tantangan perubahan dalam diri polisi Indonesia adalah bagaimana ia bertindak sebagaimana “orang sipil” dan bagaimana memperlakukan masyarakat sebagai “orang sipil”. Sebagai “polisi sipil”, tentu saja polisi Indonesia diharapkan menempatkan diri secara proporsional, kapan ia harus bertindak sebagai “a strong hand of society”, dan kapan harus bertindak dengan karakter “ a soft hand of society”. Di sisi lain, hukum menyediakan banyak peluang agar polisi dapat menjadi pahlawan bagi ...

Meskipun muncul berbagai pro dan kontra terhadap TRIPs Agreement, namun harus diakui bahwa kesepakatan WTO yang diikuti Indonesia sejak dua dasawarsa—melalui UU No. 7/1994—ini merupakan persetujuan yang paling komprehensif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam hal perlindungan merek sebagai bagian dari Industrial Property Rights. Sejak disepakatinya komitmen global terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, berbagai delik hukum—Hukum ...

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009    ...

Di Indonesia, undang-undang perniagaan yang berlaku saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perniagaan, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain undang-undang tersebut, buku ini juga dilengkapi dengan penerapan praktis dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain prosedur ...

Fokus pembahasan buku ini adalah sengketa di bidang perbankan syariah dengan pengkhususan bahasan pada lingkup dan kewenangan peradilan agama di bidang perbankan syariah dan prosedur formal penyelesaian sengketa. ...

Kamus Hukum ini memuat istilah-istilah bidang hukum, termasuk hal-hal baru yang masuk dalam lingkup pengertian hukum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan studi bidang hukum. Selain itu, istilah hukum dalam kamus ini pun dilengkapai dengan pencarian dan menemukan kaitan dengan istilah hukum dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, KUH Perdata, dan KUHD. Dengan demikian kamus ini merupakan referensi yang lengkap dengan penyusunan yang teratur, mempermudah pemakaiannya bagi anda ...

Menurut ahli hukum Islam akad dalam artian umum, yaitu "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai". Daiam artian khusus, yakni perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya” atau “menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang ...

Buku ini menjelaskan dengan uraian yang mudah dipahami tentang makna hukum, asal mula hukum serta sistemnya yang berlaku di Indonesia. Bagi kaum terpelajar buku ini dapat memandu pemahaman dan menunjukkan posisi hukum di dalam taksonomi ilmu, sedangkan bagi masyarakat awam buku ini dapat memberi bekal pengetahun populer tentang hukum dan menjadi panduan melangkah dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang konkret. Mohammad Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi ...