Undang-Undang Perkoperasian 2012 (UU RI No.17 Tahun 2012) ...

Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, karena itu hukum selalu diubah guna mengikuti perkembangan masyarakatnya. Buku ini membahas secara cermat mengenai sejarah hukum, politik hukum, klasifikasi hukum, sumber-sumber hukum, bentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan kehakiman, dasar-dasar hukum positif Indonesia, dan asas-asas serta kewenangan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Dengan membaca buku ini diharapkan mahasiswa dan pembaca mampu secara ...

Buku ini memaparkan pokok-pokok yang menjadi dasar untuk keseluruhan pelajaran ilmu hukum. Materinya telah disesuaikan dengan berbagai perkembangan terakhir dalam ilmu hukum karena hukum senantiasa berubah dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Buku ini merupakan referensi wajib dalam mata kulaih pengantar ilmu hukum yang mudah dipahami oleh mahasiswa dan bagi praktisi untuk mendapatkan pokok-pokok ilmu hukum. ...

Masalah tindak pidana pegawai negeri merupakan pembicaraan yang aktual dan sulit diberantas, karena sukarnya mendapat bukti yang otentik serta kelemahan bidang ekonomi negara, moral, mentalitas pejabat, dan kekuatan hukum tradisi. Dengan buku ini Anda akan mempelajari tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dan hukum kepegawaian. Bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, pegawai negeri sipil, dan masyarakat peminat. ...

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Seiring perjalanannya, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review UU No. 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI ...

Dalam buku yang berisi hasil pemantauan peradilan in dapat ditemukan bagaimana sikap dan pandangan para penegak hukum terhadap perempuan. Perempuan sering harus berhadapan dengan pertanyaan – pertanyaan penegak hukum yang sulit untuk dijawab, apalagi bila dia masih dibawah umur atau masih dalam trauma karena mengalami kekerasan. Sementara itu, penegak hukum merasa harus menemukan , kebenaran materiil dari perkara. Penegak hukum itu tidak perpekstif perempuan akan tidak mampu “membaca” ...

Tindak pidana korupsi dalam kenyataannya tidak hanya melibatkan orang per orang, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan kepentingan korporasi. Dan, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perwujudan ditempatkannya korporasi sebagai subjek Hukum Pidana. Dalam kaitan ini, Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu, bentuk korporasi dimungkinkan untuk dirnintakan pertanggungjawaban pidananya, termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Konsep hukum tindak pidana ini telah diatur dalam berbagai ...

Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan. UU RI No. 30 Tahun 2014 dan UU RI No. 24 Tahun 2013. Dilengkapi dengan : - Permendagri No. 1 Tahun 20014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. - Permendagri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011. ...

Dalam buku ini dijelaskan oleh Penulis masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi peradilan yang disesuaikan dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan (BINDALMIN) yang selama ini diterapkan oleh Mahkamah Agung RI sejak 24 Januari 1991 terhadap empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001 /SK/ 1991. Pembahasan secara praktis mengenai hukum acara ...

Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baik yang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan; berbagai prinsip tesebut dalam hukum positif Indonesia. ...

Buku Teknik Pembuatan Akta Satu ini merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang menganalisis secara sistematis dan mendasar (elementer) tentang konsep-konsep teoretis tentang akta dan teknik pembuatan akta. Filosofi dari penyusunan buku ini dalam rangka membantu untuk meningkatkan kemampuan dari mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan untuk menyusun akta, terutama akta autentik. Bentuk akta autentik terdiri dari bagian awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup ...

Pada tanggal 16 Agustus 2007, diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya undang-undang penulis mengkaji mengenai Perseroan Terbatas baik secara teori maupun praktik dengan berbasis kepada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Di sisi lain, penulis telah melakukan penelurusan dalam praktiknya, yang didasarkan pada pengalaman nya bertahun-tahun sebagai konsultan hukum di bidang korporasi. Kajian penulis mengenai perseroan terbatas dalam buku ...

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, ...

Buku ini nerupakan kumpulan undang-undang ketenagakerjaan. Penerbitannya didorong oleh adanya kebutuhan akan buku kumpulan peraturan yang sederhana, lengkap namun dengan harga yang terjangkau. Disamping itu juga didasarkan oleh kemauan untuk memasyarakatkan peraturan bidang Ketenagakerjaan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. ...