Masalah tindak pidana pegawai negeri merupakan pembicaraan yang aktual dan sulit diberantas, karena sukarnya mendapat bukti yang otentik serta kelemahan bidang ekonomi negara, moral, mentalitas pejabat, dan kekuatan hukum tradisi. Dengan buku ini Anda akan mempelajari tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dan hukum kepegawaian. Bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, pegawai negeri sipil, dan masyarakat peminat. ...

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Seiring perjalanannya, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review UU No. 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI ...

Dalam buku yang berisi hasil pemantauan peradilan in dapat ditemukan bagaimana sikap dan pandangan para penegak hukum terhadap perempuan. Perempuan sering harus berhadapan dengan pertanyaan – pertanyaan penegak hukum yang sulit untuk dijawab, apalagi bila dia masih dibawah umur atau masih dalam trauma karena mengalami kekerasan. Sementara itu, penegak hukum merasa harus menemukan , kebenaran materiil dari perkara. Penegak hukum itu tidak perpekstif perempuan akan tidak mampu “membaca” ...

Tindak pidana korupsi dalam kenyataannya tidak hanya melibatkan orang per orang, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan kepentingan korporasi. Dan, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perwujudan ditempatkannya korporasi sebagai subjek Hukum Pidana. Dalam kaitan ini, Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu, bentuk korporasi dimungkinkan untuk dirnintakan pertanggungjawaban pidananya, termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Konsep hukum tindak pidana ini telah diatur dalam ...

Dalam buku ini dijelaskan oleh Penulis masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi peradilan yang disesuaikan dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan (BINDALMIN) yang selama ini diterapkan oleh Mahkamah Agung Rl sejak 24 Januari 1991 terhadap empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/001/SK/1991. Pembahasan secara praktis mengenai hukum acara ...

Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baikyang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan berbagai prinsip tersebut dalam hukum positif Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah aspek hukum kepailitan dalam perseroan terbatas di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan ...

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, ...

Buku ini nerupakan kumpulan undang-undang ketenagakerjaan. Penerbitannya didorong oleh adanya kebutuhan akan buku kumpulan peraturan yang sederhana, lengkap namun dengan harga yang terjangkau. Disamping itu juga didasarkan oleh kemauan untuk memasyarakatkan peraturan bidang Ketenagakerjaan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. ...

Konsep hukum bisnis syariah yang ada dalam Alquran berbeda dengan hukum bisnis konvensional. Hukum bisnis syariah memiliki perspektif tersendiri di mana karakteristiknya bertujuan untuk menetapkan perlindungan (himayah) dan pemeliharaan (ri'ayah) terhadap kemashiahatan umat manusia dengan menjamin kebutuhan primer (adh-dharuriyyat), kebutuhan sekunder (al-hajiyyat) dan kebutuhan tersier (at-tahsiniyyat), yaitu maqashid yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk ...