Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baikyang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan berbagai prinsip tersebut dalam hukum positif Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah aspek hukum kepailitan dalam perseroan terbatas di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan ...

Selama ini, saya selalu berkata bahwa saya mencintai Indonesia. Tak pernah ada sedikit pun keraguan. Hingga kemudian, saya memutuskan untuk menantang rasa cinta terhadap negara ini dengan membuat perbandingan-perbandingan. Saya harus melakukan perjalanan keliling dunia dan melihat dengan mata kepala sendiri, seperti apa situasi di luar sana.   Dan akhirnya, kesempatan itu tiba. Dari April 2014 sampai April 2015, saya melakukan perjalanan ke Singapura, Sydney, Melbourne, Adelaide, ...

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, ...

Buku ini nerupakan kumpulan undang-undang ketenagakerjaan. Penerbitannya didorong oleh adanya kebutuhan akan buku kumpulan peraturan yang sederhana, lengkap namun dengan harga yang terjangkau. Disamping itu juga didasarkan oleh kemauan untuk memasyarakatkan peraturan bidang Ketenagakerjaan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. ...

Konsep hukum bisnis syariah yang ada dalam Alquran berbeda dengan hukum bisnis konvensional. Hukum bisnis syariah memiliki perspektif tersendiri di mana karakteristiknya bertujuan untuk menetapkan perlindungan (himayah) dan pemeliharaan (ri'ayah) terhadap kemashiahatan umat manusia dengan menjamin kebutuhan primer (adh-dharuriyyat), kebutuhan sekunder (al-hajiyyat) dan kebutuhan tersier (at-tahsiniyyat), yaitu maqashid yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk ...

Hukum Tata Negara telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang selalu menarik dikaji seiring perubahan hukum, sosial, dan politik di suatu negara. Fikih Siyasah secara substansial berbeda dengan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara bersumber pada sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya, sedangkan Fikih Siyasah bersumber pada sumber vertikal yang berasal dari wahyu dan sumber horizontal yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Dalam posisi ini, Fikih Siyasah dapat menerima ...

Indonesia perlu segera menegakkan kedulatan frekuensi di wilayah udaranya. Tanpa kedaulatan ini, arus deras informasi global bakal tak terbendung dan menenggelamkan idealisme kepenyiaran radio maupun televisi dalam cengkeraman bisnis semata. Dampak lanjutannya, nilai-nilai asing, yang tak selalu positif, bakal de­ngan gampang merasuki kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Di tengah gejolak konvergensi media, fenomena konglomerasi bisnis pe­nyiaran, dan ketidakberdayaan UU Penyiaran, ...