Pengantar Ilmu Hukum (PIH) adalah “pengantar” untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya. Dalam matakuliah PIH akan dibahas persoalan yang menyangkut tentang pengertian hukum; kedudukan ilmu hukum; fungsi dan tujuan hukum; subjek dan objek hukum; hak dan kewajiban; sumber-sumber hukum; pembagian hukum berdasarkan isinya, fungsi dan sifatnya; penafsiran dan penemuan hukum; politik pembaruan hukum; mazhab atau aliran pemikiran dalam ilmu hukum; dan lain sebagainya. Dengan ...

Buku ini membahas secara tuntas filosofi, pengertian, dasar-dasar pengadaan tanah; pengertian, asasa-asas dan tujuan, kewenangan, penyelenggara, hak kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengadaan tanah untuk umum ...

Proses uji tuntas hukum dimaksudkan untuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat "clear and clean" bagi para pihak.salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan,termasuk didalamnya adalah risiko hukum yang potensial timbul maupun risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. ...

UUPM No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. ...

Disclaimer Karena buku ini berkategori umum maka siapa saja dapat membacanya. Namun biasanya buku ini banyak dicari dan dibaca mulai dari kalangan remaja hingga orang dewasa, khususnya bagi mereka yang pada kegiatan kesehariannya memiliki keterkaitan dengan ilmu peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (bahasa Inggris: criminal justice system) merupakan sebuah rangkaian mekanisme hukum yang diselenggarakan oleh badan dan lembaga pemerintah dengan tujuan antara lain untuk rehabilitasi ...

Satu hal yang tidak dapat dimungkiri bahwa bangunan hukum terus menjadi titik lemah di dalam penegakan hukum; yang jika diperhatikan secara saksama. Kelemahan itu disebabkan oleh kegagalan, baik individu maupun institusi penegak huhum dalam memahami aspek philosophy of law di dalam heseluruhan aktivitas yang diembannya—penegakan hukum. Perkembangan studi Filsafat Hukum dalam lintas literatur ilmiah sangat menarik didiskusikan dalam berbagai perspektif yang berbeda. Penamaan filsafat Hukum dan ...

Buku ini membahas bagaimana memahami konsep kekuasaan kehakiman di indonesia, tugas dan wewenang hakim dalam lembaga peradilan, serta bagaimana upaya hakim untuk mewujudkan keadilan dalam putusan yang di jatuhkannya. ...

Buku Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah sebelumnya sudah pernah diterbitkan oleh Penerbit Mandar Maju pada tahun 2000, substansi buku perlu direvisi untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara ...

Paten sebagai konstruksi hukum yang melindungi invensi baru, mendukung tercapainya alur lingkup kreasi intelektual dan pembangunan penguasaan teknologi. Pembangunan budaya ‘mematenkan’ seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan kesadaran hukum ‘mematenkan’ yang tinggi dan mendapatkan teknologi baru, dengan inovasi dan perbaikan guna mewujudkan kemampuan penguasaan teknologi putra bangsa ini. Esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik dilihat ...

Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI. Hasil dari pendaftaran itu berupa sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat maksudnya "selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar". Kebenaran yang terkandung dalam sertifikat tersebut harus diterima, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam perkara di pengadilan. ...

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 ...

- Teks Lagu Indonesia Raya 3 Stanza - Atlas dan Profil Lengkap Provinsi-provinsi di Indonesia - Profil dan Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK (Reshuffle Jilid III) - Sejarah Nusantara Sejak Tahun 400 M - Data Geografis Indonesia - Teks Asli Proklamasi - Profil Seluruh Presiden dan Wapres RI - Atribut Negara (Dasar & Lambang Negara; Bendera Negara; Bahasa Negara; Lagu Kebangsaan) - Lembaga-lembaga Negara dan Komisi-komisi Negara - Tata Urutan Perundang-undangan - ...

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum. hakim. terdakwa. dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Sering kali penutut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya. sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (victim) terjadi pada tahap-tahap penyidikan. ...

Pembahasan dalam buku ini dimulai dengan uraian tentang pertumbuhan dan perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan model konvensional, dilanjutkan kajian aliran abolisionisme dan plea bargaining system yang dikembangkan dalam sistem common law. ...

Buku ini adalah bagian pertama dari dua buku yang menurut rencana akan saya tulis di bawah tema Sistem Hukum. Dalam penulisan tersebut saya membatasi diri dengan beranjak dari perspektif llmu Hukum secara eksklusif (baca: monodisipliner) untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari para yuris atau lawyer. Pemikiran sebagai latar belakang penulisan adalah pentingnya pemahaman mengenai sistem hukum dalam kegiatan pengembangan llmu Hukum baik yang dilakukan secara teoretikal maupun ...