Buku Omnibus Law (Teori dan Penerapannya) ini berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde Reformasi. Buku ini juga mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Salah satu aturan yang ada yaitu berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dinyatakan berlaku seperti KUH Perdata maupun KUH Dagang. ...

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Salah satu akta autentik yang dibuat Notaris berupa perjanjian Kredit bank yang pada umumnya telah dipersiapkan oleh pihak bank selaku kreditur, yang memuat serangkaian klausula dengan ...

Pengadilan merupakan poros sistem hukum dan merupakan aspek praktis yang kokoh untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum syara’. Dengan adanya pengadilan, hukum syara’ menjadi berwibawa dan dapat terimplementasikan dengan efektif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebab melalui pengadilan, kebenaran akan ditegakkan, kebatilan akan disalahkan, keadilan dan objektivitas hukum akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik muslim mupun nonmuslim. Buku Peradilan Islam ini ...

Buku ini membahas produk pengadilan di bidang keperdataan menjadi dua bagian, yaitu "Putusan" dan "Penetapan". Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara menjadi "putusan akhir" dan "putusan sela". Penetapan merupakan produk pengadilan berupa keputusan atas perkara permohonan. Permohonan merupakan gugatan yang bersifat volunteer atau sepihak tanpa adanya pihak lawan. Perkembangan terakhir, upaya Mahkamah Agung dalam beracara di Pengadilan atau e-Court. Hal ini dapat menjembatani ...

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada delik menerima gratifikasi, kedua ciri tersebut tidak ditemukan. Tidak mungkin OTT pada perkara ...

Hukum Adat menjadi mata kuliah penting bagi setiap fakultas Syariah ataupun fakultas hukum di setiap perguruan tinggi ataupun universitas di Indonesia. Tujuannya adatah, agar pemahaman setiap mahasiswa datam bidang keilmuan hukum, dapat menyeluruh tentang sistem hukum yang hidup di Indonesia, dan hukum adat adalah satunya. Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi hukum, baik hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat maupun hukum tertulis lainnya yang menjadi pijakan dalam ...

Buku ini adalah hasil penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) dengan karakteristik penelitian yang berorientasi pada pembaruan hukum (reform-oriented research). Hasil penelitian menunjukkan hukum pidana di Indonesia sangat terbatas mengatur perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties) dalam kaitannya dengan hak atas harta kekayaan. Bahkan terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga dalam proses ...

Ilmu Hukum merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan yang cukup signican, karena ilmu ini didukung oleh berbagai teori-teori dan aliran-aliran hukum yang cukup banyak. Berbagai teori yang banyak dikaji oleh para akademisi maupun ilmuan hukum, yaitu, seperti, teori negara hukum, teori investasi, teori CSR, teori pemidanaan, teori kriminologi dan teori hak asasi manusia. Teori-teori itu, telah digunakan dan diterapkan oleh mahasiswa S3 maupun S2 di dalam menganalisis disertasi ...

Dilengkapi dengan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik PP RI no.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peremenkominfo RI no 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ...

HUKUM PENITENSIER DI INDONESIA: KONSEP DAN PERKEMBANGANNYA ...

Para debitur yang menggunakan dana untuk membeli kendaraan bermotor atau properti lain dengan cara mencicil, acapkali mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari para debt collector yang menjadi perpanjangan tangan lembaga-lembaga keuangan. Apakah cara-cara intimidatif itu dilegalkan? Bagaimana hak-hak debitur dalam hal kredit barang konsumtif seperti ini? Bagaimana peran hukum dalam melindungi hak/kewajiban kita sebagai debitur? Secara sederhana dan lugas, Sahrul Mauludi membahasnya ...

Pengantar Ilmu Hukum ...

Buku Inl menyallkan kedalaman materl dan kekayaan gagasan karena ditulls oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesla pertama (2003-2008). Buku ini menawarkan buah pemikiran agar pengujian formil tidak dthatasi hanya pada prosedur pembentukannya semata, melainkan diperluas pada kesesuaian bentuk produk hukum yang menjadi bungkus dari materi muatan norma, Melalui buku ini, pembaca diajak berpikir sekaligus memantik perenungan untuk memperoleh inspirasi dan lompatan-lompatan pemikiran baru. ...

PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI ...

Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pe ...

Naskah Resmi Uud 1945 (Amandemen Lengkap) ...

Perlawanan, Pemberontakan, Kematian ...

Buku ini secara berturutan menyajikan tiga hal terkait Asas-Asas Pengujian Undang-Undang (AAPUU). Pertama, mengulas logika dan asas-asas pemikiran yang menjadi dasar bagi bangunan besar ilmu hukum. Kedua, mengulas terbentuknya AAPUU sebagai hasil kelindan dari berbagai teori, hukum positif (undang-undang), serta praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengulas tiga puluh enam AAPUU itu sendiri, diawali dari asas-asas yang tertulis dalam UU MK, tertulis dalam UU Kekuasaan kehakiman, ...

Tulisan ini lahir dari sebuah kerisauan empirik atas eksekusi putusan hak asuh anak, yang sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri, baik dari segi kepastian hukum atas norma hukum formil yang diterapkan dalam eksekusi putusan, maupun dari segi keadilan hukum atas hak-hak anak yang harus terlindungi secara fisik dan psikis. Satu sisi pengadilan ingin menegakkan kepastian hukum dengan cara melaksanakan amar putusan secara teks hukum sesuai amar putusan pengadilan, tetapi dari sisi norma ...