Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebahagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaikan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP.  KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 624 KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangkan.  Dengan demikian, dalam waktu 3 tahun itu pula berbagai aturan pelaksanaan KUHP harus ...

Calender, 1 Highlighter ( random ) & undian mini gold antan 0,1 gram untuk 2 orang yang beruntung   ...

Isi paket = Buku KUHAP EDISI TERBARU & TERLENGKAP SC , Calender, 1 Highlighter ( random ) & undian mini gold antan 0,1 gram untuk 2 orang yang beruntung   ...

Reformasi Pendidikan… atau ancaman bagi sistem lama? Sebuah buku satir yang membuka wajah konflik, kepentingan, dan ketegangan di balik perubahan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Bukan sekadar opini. Bukan propaganda. Ini ajakan untuk melihat pendidikan tanpa filter — dari dalam sistem yang selama ini tampak tenang di permukaan. ...

Perubahan besar dalam hubungan antarnegara dan konflik global di abad XXI menuntut pemahaman baru terhadap Hukum Internasional. Isu-isu seperti pelanggaran HAM, munculnya aktor non-negara, hingga ancaman perang nuklir menunjukkan bahwa teori klasik saja tidak cukup. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan mendesak akan literatur yang mampu menjembatani dasar-dasar hukum internasional dengan tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat dunia. Sebagai pengantar bagi pemula, buku ini ...

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20 Tahun 2025) Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026)   Buku ini memuat tiga pilar utama pembaruan hukum pidana nasional, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU No. 1 Tahun 2023), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20 Tahun 2025), dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026). Ketiganya menandai babak baru sistem hukum pidana Indonesia yang ...

“Iran ingin menjadi penentu nasibnya sendiri,” demikian kata Ayatullah Khomeini pada masa puncak Revolusi Iran. Pada 1978, 47 tahun silam, rakyat Iran menentang dan menggulingkan pemerintahan Shah Reza Pahlavi yang dianggap semena-mena dan tak becus mengurus negeri. Dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, Iran kemudian menyatakan diri sebagai Republik Islam. Nasir Tamara yang ketika itu meliput langsung dari Iran-bahkan ikut dalam pesawat yang membawa pulang Khomeini ke tanah airnya dari ...

PEMILU ADALAH JANTUNG DEMOKRASI. Di dalamnya, rakyat menyalurkan kedaulatannya untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Namun, pemilu yang demokratis tidak lahir begitu saja. Ia harus dijaga, diawasi, dan dipastikan berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Di sinilah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat strategis. Buku ini hadir sebagai refleksi kelembagaan atas pengawasan Pemilu 2024. Lebih dari sekadar dokumentasi, buku ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik, sekaligus ...

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum Perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil dengan kata lain, Hukum Perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum Perdata di Indonesia didasarkan pada Hukum Perdata di Negeri Belanda, ...

Buku ini berisi berbagai hal teknis terkait proses pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Pembahasan di dalam buku ini menjawab secara lengkap pertanyaan: "Bagaimana cara cerai dan akibat-akibatnya?". Dengan penuturan serta gaya bahasa sederhana, semoga buku ini lebih bisa menjelaskan runtutan prosedural yang harus dilakukan manakala seseorang akan bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang berada dalam proses perceraian, ...

KUHP dan KUHAP merupakan fondasi utama penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025), Indonesia memasuki babak baru pembaruan hukum yang menegaskan kedaulatan hukum nasional sekaligus menjawab tantangan keadilan kontemporer. Buku ini menghadirkan teks resmi dan lengkap KUHP dan KUHAP terbaru dalam satu ...

Pembahasan di dalam buku ini mencakup seluruh materi pokok atau asas-asas hukum pidana menurut KUHP Nasional, dilengkapi doktrin, asas, kaedah, teori, dan ajaran dalam hukum pidana. Buku ini membahas tentang sejarah perkembangan hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana, ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas Legalitas serta Living Law), ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat (asas territorial, nasional aktif, nasional pasif, universal), tindak pidana, sifat ...

Buku ini hadir untuk melengkapi referensi tema politik hukum jabatan notaris yang langka dan jarang ditulis dalam bentuk buku. Penulis memaparkan bagaimanakah politik hukum undang undang kenotariatan Indonesia dengan menggunakan dimensi enactment policy. Masing-masing bab mengantarkan para pembaca kepada uraian materi politik hukum kenotariatan mulai dari konsep dasar hingga ke perkembangan terbaru di bidang cyber notary. Oleh sebab itu, melalui buku ini pembaca dapat memperoleh pengayaan ...

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal dalam buku in' disusun dengan format yang sesuai dengan penataan naskah resmi, dengan indeks tematik ...

Buku ini merupakan hasil pemikiran kritis dan reflektif atas tantangan penegakan hukum administrasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Berangkat dari kajian akademik yang matang dan pengalaman empirik dalam penyelenggaraan pemilu, penulis menyajikan analisis mendalam terhadap perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih melalui penegakan hukum administrasi pemilu. Dengan membedah kerangka konseptual hak untuk dipilih, ...

“Kumpulan karangan singkat ini membawa pencerahan kepada kita tentang bagaimana banyak dan beragamnya masalah hukum dalam kehidupan masyarakat setiap hari. Tidak semua orang dapat menulis. Hal itu banyak tergantung kepada bakat, latihan, pengetahuan, dan ketajaman pengamatan. Tidak mudah menulis karangan singkat yang menggigit pembaca seperti yang ada dalam kumpulan karangan ini. Pada umur 18 tahun, Leo Tolstoy mulai menulis dalam jurnal yang terus ia pelihara hampir selama hidupnya. ...

Di era politik yang penuh drama dan media sosial yang serba viral, satu kata bisa mengubah segalanya. Dari ruang parlemen hingga timeline X. komunikasi sering kali jadi pemicu riuh rendah yang tak jarang berujung gaduh. Buku Riah-Riuh Komunikasi mengajak kita menelusuri bagaimana pesan adisampaikan, diterima, dan dibelokkan dalam percaturan Subk maupun kehidupan sehari-hari. Dengan gaya kritis, usil, sekaligus reflektif, Hendri Satrio membongkar kasus-kasus komunikasi publik dari komentar ...