Buku ini memberikan uraian mengenai perkembangan dan kewenangan Pengadilan Agama secara lengkap dari mulai ketentuan umum pengadilan agama, sejarah peradilan agama, hingga ruang lingkup penerapan hukum perdata Islam di peradilan agama juga melengkapi buku ini, antara lain mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, serta perbankan syariah. Dinamika pembaharuan undang-undang yang ada di Pengadilan Agama juga dibahas dalam buku ini, baik setelah berlakunya ...

filsafat merupakan induk dari setiap ilmu, di samping juga Al-Qur’an dan Sunah, sehingga semua disiplin ilmu yang lain akan membutuhkannya sebagai landasan pijak. Demikian juga kajian ilmiah yang terdapat dalam buku Islam, akan ditemukan hakikat, seluk-beluk, dan sumber pengetahuan yang mendasarinya. Dengan demikian, buku ini tidak lepas dari kajian apa hakikat hukum Islam itu (ontologi),  bagaimana basis teoretis hukum Islam (epistemologi), dan tentu saja ilmu harus melingkupi ...

Buku ini pada tataran internasional menguraikan Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919 berkenaan dengan kedaulatan atas wilayah udara, penerbangan lintas damai, zona larangan terbang, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, sertifikat pendaftaraan dan kebangsaan pesawat udara, persetujuan terbang, keberangkatan dan pendaftaraan pesawat udara, larangan pengangkutan, komisi navigasi penerbangan internasional, praktik larangan terbang termasuk dampaknya, Konvensi Chicago 1944 berkenaan ...

Hukum Keperdataan memang merupakan hukum privat yang “mengatur” hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, malah “mengatur” pula hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum. Hubungan-hubungan ini bisa menimbulkan akibat hukum yang sudah diatur dalam Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai subjek hukum, persoon, yang “beragama” tentunya harus meyakini bahwa semua hubungan hukum yang dilakukannya “diperhatikan“ ...

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. ...

Dr. Asep N. Mulyere, S.H., M.Hurn, lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001), dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. ...

Wilayah Timur Tengah hingga sekarang merupakan kawasan yang tidak pernah surut dari berbagai jenis konflik, dengan faktor penyebab dan pemicu yang beragam. Konsekuensinya, wilayah ini menjadi pembuat, sekaligus penyebar, instabilitas ke berbagai penjuru dunia. Konflik-konflik di sana, yang diwarnai pertentangan antara kelompok-kelompok agama, etnik dan juga perebutan sumber daya alam dan penguasaan teritorial, tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme di masa lalu dan juga respons dunia, ...

Buku ini ditulis pada tahun 2019 sebagai seri penutup dari lima tahun kajian besar (2015-2019) yang dilakukan oleh Tim Gender dan Politik, Pusat Penelitian Politik LIPI, mengenai perempuan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada langsung sejak era reformasi. Buku ini merupakan sintesis hasil kajian Tim Gender dan Politik LIPI. Fokus buku ini pada persoalan kandidasi (rekrutmen dan pencalonan) perempuan politisi untuk berkompetisi dalam Pilkada langsung dan kebijakan responsif gender pada ...

Pandemi Covid-19 merupakan momen penting dalam sejarah umat manusia di abad ini. Berawal dari Wuhan-Tiongkok di penghujung tahun 2019, virus ini telah menyebar ke seluruh benua. Dunia seolah tergagap, namun dampak pandemi yang sedemikian luas di segala aspek kehidupan ini harus segera disikapi. Pandemi Covid-19 tak lagi semata masalah kesehatan, tapi ia membuka mata akan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang begitu luas dari sebuah isu kesehatan publik. Buku ini hadir sebagai refleksi dan ...

Diplomasi parlemen belum banyak dikenal dan terpublikasi secara luas di masyarakat, termasuk di kalangan peminat studi hubungan internasional hingga dewasa ini. Bahkan, mereka yang meniti karir di dunia diplomasi secara formal selama ini, yakni Kementerian Luar Negeri, bukan hanya masih canggung mengakui secara terbuka “diplomasi parlemen,” sebagai bagian dari aktivitas diplomasi yang berlangsung selama ini, secara resmi maupun tidak resmi. Diplomat di negeri berkembang juga belum ...

Keseluruhan tulisan dalam buku ini berupaya menganalisis dua pertanyaan pokok, yaitu bagaimana perubahan kebijakan terkait etnik Tionghoa pasca Orde baru telah mendorong pada penguatan hak sipil dan politik kelompok etnik ini; dan bagaimana di tengah sentiment dan prasangka yang masih menguat terhadap etnik Tionghoa, partisipasi politik etnik Tionghoa harus dilakukan. Pentingnya mengangkat secara khusus soal partisipasi politik etnik Tionghoa ini adalah karena dalam dua decade setelah reformasi ...

Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi Indonesia karena pemilihan umum serentak akan dilaksanakan untuk pertama kalinya. Merujuk pada naskah akademik yang menyertai untuk pengajuan rancangannya, setidaknya ada keyakinan bahwa pemilu serentak dapat memberikan ruang bagi pemilih untuk memutuskan pilihannya secara cerdas. Arti penting lain tahun politik adalah juga sebagai momen untuk lebih memahami persepsi masyarakat secara lebih dalam atas makna kehidupan politik pada umumnya dan demokrasi ...

Buku ini ditulis untuk mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas, tentang pentingnya memberi perhatian kepada hak asasi perempuan dan anak, yang sering tidak diperhitungkan dalam proses pembuatan legislasi dan kebijakan. Demikian pula dalam proses persidangan, perempuan dan anak pencari keadilan kesulitan melewati tahap-tahap prosedural (pembuktian) yang konvensional, sehingga pengalaman dan realitas mereka yang sesungguh-nya tenggelam dalam tahap dan pertanyaan prosedural. ...

Nurmadjito, SH.MH dalam buku berjudul Kontekstual, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha negara dalam Tanya Jawab mencoba mengeksplorasi hal-hal yang terkait Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengedepankan berbagai asas hukum yang digunakan sebagai filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan. Bekerja di lingkungan birokrasi dan sejak pension tahun 2009 melakukan penelitian tentang hukum tatas usaha negara dan administrasi pemerintahan selaku Direktur lembaga Pelayanan Publik dan menjadi ...

Dalam hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga – masyarakat dapat dikatakan tidak mungkin tidak berurusan dengan pemerintah (badan atau pejabat tata usaha negara) terutama dalam mengurus berbagai macam perizinan atau surat-surat lainnya. Tidak jarang warga – masyarakat yang memiliki urusan tersebut diperlakukan secara sewenang-wenang atau ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga di bidang kepegawaian, tidak sedikit kasus yang mengindikasikan ...

Timur Tengah adalah wilayah eks jajahan Inggris dan Prancis yang cukup luas dan terus bergolak hingga dewasa ini pasca-dekolonisasi setelah usai Perang Dunia II. Wilayah ini tidak pernah surut dari berbagai jenis konflik, dengan faktor penyebab dan pemicu yang beragam. Ia tidak pernah sepi dari berbagai konflik internal dan antarnegara, yang terus membara sejak berakhirnya kolonialisme Barat. Pemicu konflik di Timur Tengah bisa berbeda, namun akar konflik bisa sama, jika ditelusuri dan ...

Buku Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ini adalah kompilasi dari berbagai riset penulis yang fokus pada Indonesia dengan berbagai potensi dan masalahnya sebagai negara kepulauan, sekaligus maritim, yang terdiri dari wilayah-wilayah pesisir yang luas dan banyak pulau kecil. Analisisnya melihat posisi Indonesia yang sangat strategis, di persilangan jalur pelayaran internasional, di antara dua kontinen dan samudera. Gagasan Poros Maritim Dunia sesungguhnya bukan hal yang baru sama sekali. ...

DPRD sebagai lembaga politik perwakilan rakyat dituntut untuk dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap langkah-langkah konstitusionalnya terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penetapan anggaran daerah. Pada kenyataannya, sejarah politik ketatanegaraan Indonesia sejak jauh di masa lampau seperti awal kemerdekaan, kurun waktu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, hingga pada periode mutakhir perkembangan sistem kenegaraan di masa reformasi sesudah ...