Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah mengalami perubahan. Pertama, Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071 PUU-II/2004 dan 001-002/PUU IlI/2005. Perubahan berikutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, merubah beberapa ketentuan ...

Penggunaan produk dalam negeri merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian banyak negara di dunia sejak beberapa dekade lalu, termasuk Indonesia. Penggunaan produk dalam negeri, di banyak negara dikena! dengan sebutan produk lokal atau konten lokal (Iocal content). Beragam penyebutan namun maknanya sama. Penggunaan produk dalam negeri sendiri akan merubah pola "demand side policy" di pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga dalam praktek pengadaannya akan membuat arah "value ...

Pengadaan sangat rentan dengan berbagai risiko yang kemudian mengarah kepada korupsi. Salah satu risiko yang paling sering terjadi itu mengacu kepada integritas dari pelaksana pengadaan barang/jasa. Risiko integritas terjadi di setiap tahap proses pengadaan, mulai dari penilaian kebutuhan selama fase penawaran hingga pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ...

Performance Based Contract/PBC atau Kontrak berbasis kinerja merupakan bagian dari trend pengembangan inovasi pengadaan barang/jasa. Meski aturan yang mengatur belum memadai, namun PBC bukan merupakan hal yang relatif baru di indonesia. Yang pasti, tidak seperti kontrak yang saat ini laairn digunakan dalam praktek pengadaan barang/jasa, PBC lebih merupakan jenis kontrak yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mengacu kepada aspek pemenuhan kinerja dari penyedia barang/jasa, yang aspeknya ...

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan bahwa kasus Korupsi yang berasal dari perkara pengadaan barang/jasa dari tahun 2004-2018 adalah sebanyak 180 perkara, dari total seluruh perkara 781 perkara Artinya 23% perkara yang di tangani KPK sampai dengan keputusan pengadilan adalah terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah itulah kenapa sangat perlu untuk melakukan Analisa dampak kebijakan sebelum di putuskan suatu kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. ...