Pernahkah teman-teman bertanya, bagaimana lampu bisa menyala, sepeda motor bisa berjalan, atau pesawat terbang bisa mengarungi angkasa? Semua teknologi itu bisa bekerja berkat adanya energi. Seperti kita yang membutuhkan makanan sehat setiap harinya, teknologi juga membutuhkan energi untuk menghasilkan tenaga. Energi untuk teknologi diperoleh dari banyak sumber, seperti batubara, minyak bumi, gas alam, matahari, angin, air, dan nuklir. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman saat mendengar ...

Perusahaan cangkang (shell companies), nominee, atau proxy kerap digunakan sebagai sarana utama dalam menyembunyikan identitas pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas tindak pidana. Mulai dari pencucian uang, pendanaan terorisme, penggelapan pajak, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan erat dengan korporasi. Modus anonimitas kepemilikan dalam entitas bisnis seperti ini kerap dimanfaatkan untuk mengelabui penegakan hukum. Skandal besar seperti The Panama Papers dan The Paradise Papers ...

Pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) berlaku secara efektif, atau tiga tahun tahun sejak disahkan pada 2 Januari 2023 yang lalu. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP Lama yang merupakan salinan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang telah berlaku di negeri kita sejak 1918. Dengan berlakunya KUHP Nasional itu secara resmi KUHP berbahasa Indonesia digunakan, setelah sebelumnya kita hanya menggunakan KUHP terjemahan dari WvS. KUHP Nasional ini juga ...

Buku ini menghadirkan pemahaman komprehensif tentang manajemen peserta didik yang tidak hanya terbatas pada urusan administratif, tetapi juga menjangkau aspek psikologis, sosial, pedagogis, dan etis dalam dunia pendidikan. Ditulis oleh Dr. Raden Bambang Sumarsono, M.Pd, buku ini mengangkat pentingnya pengelolaan peserta didik yang responsif terhadap keberagaman, inklusif, serta relevan dengan tantangan zaman digital dan kompleksitas kehidupan sosial saat ini. Dengan pendekatan multidimensi ...

Buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kekuasaan penuntutan dengan membahas teori sistem peradilan pidana yang disertai dengan eksistensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, juga sistem peradilan di negara Singapura dan Hongkong secara ringkas, kemudian juga membahas single prosecution system yang disertai dengan kedudukan dan peran Kejaksaan dalam sistem tersebut. Selain itu, juga membahas eksistensi tiga kamar kewenangan penuntutan yang berada pada ...

Buku Teori dan Praktik Psikologi Pendidikan dan Bimbingan disusun oleh para dosen ahli Bimbingan dan Konseling dari Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai bahan ajar utama bagi mahasiswa calon guru dalam memahami dinamika psikologis yang terjadi dalam proses belajar dan pembelajaran. Buku ini berisi 12 Buku mengenai: psikologi pendidikan dalam ilmu dan praksis pendidikan, misi & fungsi guru dalam pendidikan, konsep dasar perkembangan peserta didik, konsep dasar pengembangan kecakapan ...

Buku ini mengisahkan Silsilah RM. Mangundrono (Penglawe Pringapus) yang ditarik diantaranya dari 3 garis keturunan ke atas yaitu : Raden Kyai Mangunduwiryo/Adipati Sindurejo (negosiator Pangeran Sambernyowo/Mangkunegoro I)/Tumenggung Notoyudo (Bupati di wilayah Kedu); Raden Kyai Mangunwijaya/Tumenggung Mangkuyudo II yang mendapat mandat dari ayah angkatnya Raden Wongsocitro/Raden Tumenggung Mangkuyudo I agar bersedia membantu jalannya roda pemerintahan di wilayah Kedu Temanggung; dan Pangeran ...

Buku ini menjelaskan tentang peran ayah sebagai pendidik dalam keluarga dilihat dari perspektif pendidikan Islam. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak dalam proses pendidikan yang dilaluinya, di mana pendidik utama anak adalah ayah dan ibunya. Pembentukan kepribadian anak sangat tergantung kepada bagaimana ayah dan ibunya mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak.  Dalam ayat Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah ditegaskan bahwa tanggung jawab ayah serta ibu sebagai orang tua ...

Buku ini membahas hal hal yang sangat penting terkait dengan permasalahan manusia yakni kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Buku ini mengantarkan pembaca pada sejarah awal mula kriminologi, mazhab dalam kriminologi, studi terkait kriminologi di Indonesia, berbagai teori kriminologi baik dari perspektif biologi, psikologi, maupun sosiologi. Selain itu, teori-teori dari perspektif kritis dan radikal serta perkembangan terbaru/ kontemporer dalam kriminologi ...

Buku ini selain memuat materi materi yang menjadi dasar perubahan iklim, juga memuat substansi, pedoman, dan contoh perdagangan karbon yang ada di Indonesia dan luar negeri, Buku ini juga memuat kondisi dan dasar hukum aturan perubahaan iklim yang terjadi dan parameter yang digunakan oleh perusahaan dalam proses penanaman modal dengan mengkolaborasikan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaan sehingga dicapainya suatu keserasian dengan konsep environmental (lingkungan), social (sosial), dan ...

Sinopsis : Sistematika penulisan buku ini terispirasi dari mengalirnya pengetahuan hukum dari filsafat hukum ke teori hukum ke ilmu hukum dan selanjutnya ke politik hukum sebagaimana dituliskan pada Bab 1 buku ini. Bergemericik dari goa kontemplasi filsafat hukum konstitusi pada Bab 2 yang berisikan tentang: filsafat hukum dan konstitusi; ontologi konstitusi; epistemologi konstitusi; dan aksiologi konstitusi. Berikutnya, bertelusur ke celah-celah pemikiran kritis dalam pusaran teori hukum ...

Governance, Risk, & Compliance (GRC) adalah kerangka kerja yang membantu kita dalam melaksanakan implementasi tata kelola, risiko dan kepatuhan sebuah perusahaan. Ini melibatkan identifikasi kebijakan utama yang dapat mendorong perusahaan menuju tujuannya. Dengan mengadopsi kerangka kerja tersebut, kita dapat mengambil pendekatan proaktif untuk mengurangi risiko, membuat keputusan yang tepat, dan memastikan kelangsungan bisnis. Tata kelola (governance) adalah tentang membuat keputusan dan ...

Pengaturan BUMN di Indonesia belum mencerminkan prinsip efisiensi berkeadilan. Padahal, prinsip tersebut berperan penting dalam menegakkan demokrasi ekonomi yang merupakan asas perekonomian Indonesia. UU BUMN justru hanya memuat ketentuan terkait teknis tata kelola kelembagaan yang sebetulnya sudah banyak dimuat di dalam UU sektoral atau peraturan pelaksana lainnya. Situasi ini pun membuat UU BUMN tidak mampu menjalankan fungsi idealnya—menjadi peraturan yang memayungi dan mengharmonisasikan ...

Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Sejarah dan Nilai-Nilai Autentik Bangsa Buku ini disusun berdasarkan materi kuliah bahan ajar yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara yang berlaku di Indonesia, semenjak UUD 1945 sebelum amendemen sampai kemudian pasca amendemen UUDNRI 1945. Uraian isi keseluruhan buku ini ditata sedemikian rupa agar sesuai dengan kurikulum ajar mata kuliah Hukum Tata Negara Indonesia pada Fakultas Hukum Universitas ...

Buku yang ada di hadapan Anda ini merupakan buku yang sangat komprehensif membahas tentang rekrutmen pejabat negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penulis dalam buku ini membedah tentang konfigurasi politik atas pemberian kewenangan yang besar kepada DPR dalam rekrutmen pejabat negara. Tidak jarang kewenangan yang besar diberikan kepada DPR dalam rekrutmen pejabat negara lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, selain fungsi utama DPR terganggu juga seringkali kepentingan politik ...

Buku ini bermaksud untuk memberikan pemahaman dasar mengenai Hukum Pidana Internasional (‘HPI’). Terdiri dari 9 Bab, buku ini dimulai dari pengertian, karakteristik dan sumber HPI, asas-asas yang berlaku dalam HPI, sejarah terbentuknya HPI, pengertian kejahatan internasional, hirarki, beserta bentuk-bentuknya, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan internasional, hingga mekanisme penegakan hukum berdasarkan HPI. Untuk memperkaya penjelasan teoritis, buku ini juga mengulas ...

Buku ini mengupas faktor penghambat penyelesaian sengketa pertanahan di pengadilan. Kewenangan mengadili sengketa pertanahan berada di grey area antara hukum privat dan hukum publik menjadi faktor utama kegagalan tersebut. Hukum pertanahan tidak mengatur pendistribusian kewenangan secara jelas ke salah satu badan peradilan dan tidak pula memberi solusi atas kegaduhan yang terjadi. Kewenangan mengadili sengketa pertanahan terpencar di babarapa badan peradilan di bawah Mahakamah Agung lalu ...

Adanya KUHP nasional bagi Penulis, suka-tidak suka, mau-tidak mau harus merevisi buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Kini lebih dari 6 tahun, buku tersebut sudah out of date setelah KUHP nasional disahkan sehingga menjadi kewajiban intelektual untuk merevisi buku tersebut dan pada awal tahun 2024 terbitlah buku dengan judul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Struktur buku ini yang terdiri dari 10 bab tidak mengalami ...

Entrepreneurship sampai saat ini dianggap sebagai solusi ideal terhadap keterpurukan ekonomi, pengangguran, maupun krisis lainnya. Entrepreneurship merupakan disiplin ilmu, seni dan keterampilan memanfaatkan berbagai peluang, dengan kreativitas dan inovasi yang dimiliki, bersaing, berjuang dan sampai pada menikmati hasil usaha dengan rasa puas dan bersyukur atas segala yang telah berhasil di dapatkan. Entrepreneurship merupakan kegiatan mulia, telah dilakukan sejak zaman Nabi-Nabi Allah SWT ...

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kualitas peraturan perundang-undangan tidak semata-mata ditentukan dari substansi atau materi yang baik tetapi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan juga mempunyai andil yang besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebaik apapun substansi atau materi peraturan perundang-undangan tidak akan sempurna apabila tidak dibarengi dengan penggunaan teknik ...