Agraria atau pertanahan dewasa ini menjadi topik yang penting dan sering dibahas. Menyempitnya lahan pertanahan yang bersifat produktif maupun nonproduktif secara langsung maupun tidak langsung dapat memacu timbulnya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan Dikeluarkan Undang-undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria paling tidak diharapkan dapat mencegah setiap pelanggaran yang ada dan mengatur cara penyelesaiannya. Buku ini dilengkapi dengan 5 ...

Buku yang ada dihadapan pembaca membicarakan Hukum Perdata Islam atau yang biasa disebut figh muamalah, baik dalam pengertian umum maupun khusus. Hukum Perdata Islam dalam pengertian umum adalah norma hukum yang memuat: (1)munakahat (hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat hukumnya), (2) wirasah atau faraid (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta ...

Cita-cita bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa itu, diselenggarakan pembangunan di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu, kemauan, dan kemampuan untuk hidup ...

Hukum yang berada di tengah-tengah mastarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat mendasar dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan dengan memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya, apakah sebabnya kita menaati hukum, apakah keadilan menjadi ukuran untuk baik atau buruknya hukum itu. Inilah yang menjadi tugas dari filsafat hukum untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, sehingga substansi dari hukum itu ...

Perbandingan Hukum sebagai metode penelitian dan sebagai ilmu pengetahuan usianya relatif masih muda. Namun demikian manfaatnya sangat dirasakan, sehingga dimasukkan dalam kurikulum di semua Fakultas Hukum Negeri maupun swasta.Perbandingan hukum mempunyai banyak kegunaan, manfaat serta fungsinya tidak kecil bagi berbagai bidang antara lain: Berfungsi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, Berfungsi bagi praktik pembinaan hukum, dan berfungsi dalam rangka perencanaan hukum. Ruang Lingkup ...

Hukum seharusnya selalu mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Apabila hukum bersifat statis dan tidak mengikuti dinamisasi kehidupan manusia, maka akan mandul pemberlakuannya malahan hukum akan cenderung ditinggalkan dan tidak berdaya guna di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam hal ini Hukum Pidana. Buku ini membawa pembaca untuk lebih mendalami ketentuan umum Hukum Pidana agar penerapan, penanganan, dan penyelesaian perkara pidana benar- benar memenuhi harapan masyarakat dalam rangka ...

Tindakan "kekerasan" baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkrlompok seperti tawuran antar pelajar, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atu pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku "berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain" sudah seamakin tidak kelihatan. Egois individu dan ...

Alam semesta yang merupakan ciptaan Yang Mahakuasa, memegang kunci dalam tata kehidupan manusia. Semua bergerak harmonis dalam alam yang saling mengisi, saling memberi, dan saling menghormati. Hanya seringkali manusia berpaling dari lingkungan. Manusia dengan keunggulan pemikiran dan teknologi menjadi cenderung sebagai subjek dari perusakan lingkungan demi kepentingan dan keserakahan tertentu dan sesaat. Mereka tidak menyadari bahwa bila lingkungan sekaligus sebgai korban dari perusakan ...

Sejarah perundang-Undangan Indinesia Mencatat lagi satu Undang-Undang, Yaitu Undag-Undang No. 7 Tahun 1989, yang Dikenal Sebagai ndang-Undang tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Ini telah masuk dalam Lembaran Negara RI No. 49 Tahun 1989. Undang-undang ini merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ini merupakan lanjutan yang melengkapi UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, UU Peradilan ...

Hukum lingkungan, tidak seperti bidang hukum hukum lainnya, merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang masih sangat muda usianya, yang perkembangannya baru terjadi pada dasa warsa terakhir ini. Akibatnya, sampai saat ini perbendaharaan buku tentang hukum lingkungan masih sangat terbatas, sehingga mempersulit baik para ilmuwan mauapun para praktisi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap tentang hukum lingkungan. Oleh karena itu, buku "Hukum Lingkungan Indonesia" ini diharapakan dapat ...

Kejahatan terhadap kesusilaan hampir selalu mendapat perhatian masyarakat, karena disamping penderitaan yang dialami korban terutama penderita kejiwaan yang akan berlangsung lama, tetapi juga disebabkan masalah yang berkaitan dengan norma-norma kesusilaan, amat peka menyentuh perasaan keadilan masyarakat. Buku yang membahas tentang delik kesusilaan serta masalah pencegahannya ini, tentu menjadi bermanfaat sebagai referensi bagi aparat penegak hukum, dan merupakan informasi yang berharga ...

Semakin signifikannya supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menimbulkan konsekuensi logis ditegakkannya supremasi hukum. Ironisnya, masih banyak pihak yang tidak mampu menyikapinya dengan baik. Salah satu penyebabbnya adalah karena hukum diinterpretasikan secara sepihak tanpa mengikuti kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang semestinya berlaku. Buku ini mencoba menjawab realita tersebut dengan mengupas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia) ...

Permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung semaki meningkat. masalah Penyelesaian perkara-perkara kasasi di Mahkamah Agung merupakan masalah nasional. Putusan Mahkamah Agung berperann sangata menentukan untuk kepastian pencapaian hukum. Dalam buku ini dibahasa tentang kasasi, peninjauan kembali, dan perumusan risalah/memori kasasi. buku ini dimaksudkan untuk memperlihatkan penaganganan beberapa perkara pidana, baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali dan hasil-hasilnya pada ...

Buku ini meyajikan materi tentang dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi dua bagian. Bagian pertama tentang manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Bagian kedua berisi tentang berbagai aspek hukum yang meliputi pengertian dan tujuan hukum, sumber hukum, -penemuan hukm dan interprestasinya, penggolongan hukum, serta hukum dan hak. Materi hukum dari berbaai sumber bahan yang tersusun secara sederhana, praktis, dan sistematis tersebut memudahkan para mahasiswa mempelajari hukum pada ...

Penelitian hukum tidak hanya suatu penelitian yang berobjek hukum sebagai ilmu atau atuan-aturan yang sifatnya dogmatis, tetapi juga huukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Namun, penelitian sebagai kegiatan ilmiah dalam realitas agaknya tidak mudah untuk dimasyarakatkan. Buku ini dimaksudkan sebagai upaya ikut memasyarakatkan pengetahuan-pengetahuan praktis berkaitan dengan metodoogi pebelitian hukum dan para pelaksana penelitian (peneliti) serta menguak sumbangannya ...

Prof. R. Subekti, SH mengatakan ""Tujuan mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum adalah mengantar para mahasiswa baru dengan memberikan kepada mereka suatu pandangan selayang pandang (overzicht) dari ""domein"" hukum yaitu menerapkan apa itu isinya ilmu yang akan mereka pelajari. Hal-hal tersebut memberi arti bahwa Pengantar Ilmu Hukum mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka mempelajari ilmu hukum. Tanpa menguasai mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum terlebih dahulu, mereka ...

Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan jepang, berlakuanya undang undang pokok agraria, peraturan presidan hingga di terbitkannya undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. ...