Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI. Hasil dari pendaftaran itu berupa sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat maksudnya "selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar". Kebenaran yang terkandung dalam sertifikat tersebut harus diterima, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam perkara di pengadilan. ...

Buku ini membahas tentang: relevansi hukum anti monopoli (masalah monopoli dan konglomerasi di Indonesia); hukum anti monopoli sebagai kebutuhan dan public policy; perbandingan hukum anti monopoli dari beberapa negara; jenis praktik bisnis curang dalam anti monopoli; perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli; kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli; posisi dominan yang dilarang dalam anti monopoli; penegakan hukum anti monopoli; serta dampak implementasi UU Anti Monopoli. ...

Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan penelitian hukum khususnya mahasiswa fakultas hukum. akdemisi. peneliti. dan praktisi hukum yang ingin mengetahui seluk beluk metode penelitian dan penulisan hukum secara lengkap dan mendalam. Buku ini juga membahas materi penelitian untuk penulisan Legal Memorandum beserta fungsi penelitian hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu klasifikasi khusus dalam penelitian dan penulisan hukum. ...

Buku Kesatu Undang-undang Pidanna Khusus Periode Tahun 1951 - 1990 Buku Kedua Undang-undang Pidana Khusus Periode Tahun 1991 - 2000 Buku Ketiga Undang-undang Pidana Khusus Periode 2001 - 2010 ...

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kompleksitas permasalahan sosial (social problems) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan Corporate Social ...

Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara UU. RI. No. 19 Tahun 2008, Dilengkapi dengan peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008, 9/3/PBI/2007, 7/16/PBI/2005, 7/19/PBI/2005. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 9/8/2007 Tanggal 30 Maret 2007 ...