Kejahatan di bidang ekonomi atau economic crimes perlu ditangulangi bersama dengan negara-negara lain, karena bersifat transnasional. Kejahatan ini termasuk kejahatan canggih yang memerlukan keahlian khusus penegak hukumnya, termasuk law intelligence atau intelijen hukum. Penulis merasa sudah saatnya bagi negara untuk bertindak lebih serius dalam menanagani kejahatan di bidang ekonomi. Dalam buku ini penulis memuat semua perundang-undangan baik perundang-undangan pidana maupun ...

Buku ini diperuntukkan secara khusus untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perbankan Syariah yang dilengkapi hasil penelitian. Demikian pula teriring harapan agar setelah membaca buku ini pembaca dapat memahami penggunaan pengetahuan yang dipelajari tentang Hukum Perbankan Syariah. ...

• Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 • Amandemen UU PILKADA Gubemur, Bupati, dan Walikota 2016 • Amandemen UU PEMDA 2015 • UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 • UU Perasuransian 2014 • UU Aparatur Sipil Negara 2014 • Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 • UU Hak Cipta 2014 • UU Kelautan 2014 • UU Perkebunan 2014 • UU Konservasi Tanah dan Air 2014 • UU Hukum Disiplin Militer ...

Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013. Kehadiran buku ini diharapkan ...

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum, yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah kewenangan dan wewenang serta menempatkannya dalam makna hukum yang tepat. Kedua, jabatan. Sampai ...

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sitem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan undang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini ...

Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia. yaitu pengemballan keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restoratif sebagai alternatlf pendekatan represif atau retributif dalam menangani perkara tindak pidana ...

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967. namun. secara historis Indonesia memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam yang terjadi antara tahun 1975 ...

Buku ini memaparkan viktimologi dalam sistem hukum pidana meliputi permasalahanviktimologi dewasa ini; perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban; peranannegara dalam restarative /ustice; pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban; di sparitas pemenuhan hak saksi dan korban; penegakan hukum ...

- UU Paten Merek 2016 - Peraturan Lengkap Desa 2014 - Amandemen UU PILKADA Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 - Amandemen UU PEMDA 2015 - UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 - UU Perasuransian 2014 - UU Agaratur Sipil Negara 2014 - Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 - UU Hak Cipta 2014 - UU Kelautan 2014 - UU Perkebunan 2014 - UU Konservasi Tanah dan Air 2014 - UU Hukum Disiplin Militer 2014 - Amandemen UU Perlindungan Saksi dan Korban ...

Pengaturan tentang Kejaksaan ditemukan merata baik di negara-negara maju maupun negara yang baru berdiri atau memperoleh kedaulatannya. Setidaknya 113 (seratus tiga belas) konstitusi di berbagai negara, termasuk wilayah otonom, mengatur mengenai kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraannya. Tentang kejaksaan ditemukan merata baik di negara maju maupun negara yang baru berdiri atau memperoleh kedaulatan. Di Kawasan Asia Tenggara sendiri seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, ...

Buku ini membahas dari sudut pandang praktik (law in action) tentang penerapan klausul arbitrase komersial internasional dalam putusan pengadilan negeri di Indonesia. Pembahasan putusan pengadilan negeri dipilih atas pertimbangan bahwa pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama dan sekaligus tonggak dasar yang sangat menentukan bagi terlaksananya kelangsungan proses arbitrase berdasarkan prinsip final and binding. Atas dasar itu, apabila persoalan tentang kewenangan mengadili di ...

* Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 * Amandemen UU PILKADA Gubernur, Bupati dan Walikota 2016 * Amandemen UU PEMDA 2015 * UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 * UU Perasuransian 2014 * UU Aparatur Sipil Negara 2014 * Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 * UU Hak Cipta 2014 * UU Kelautan 2014 * UU Perkebunan 2014 * UU Konservasi Tanah dan Air 2014 * UU Hukum Disiplin Militer 2014 * Amandemen UU Perlindungan ...

Buku ini membahas kepailitan secara holistik. Dimulai dari sejarah hukum kepailitan, asas dan teori yang memben-tuknya, makna kepailitan dan insolvensi. Keadaan insolven akan dibahas secara mendalam dari perspektif praktik bisnis dan perspektif sistem hukum civil law dan common law dan bagaimana keadaan insolven dimaknai dalam hukum ke-pailitan yang berlaku saat ini Indonesia. Di samping itu, buku ini juga menguraikan tentang perbedaan antara kepai-litan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ...

Buku ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para Pembaca tentang hukum acara Pengadilan Niaga, baik dari segi teori maupun praktik. Sebagai buku petunjuk praktis (practical guide), pemaparan materi yang bersifat praktis lebih mendominasi dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi para praktisi hukum, baik di Pengadilan Niaga (Hakim Niaga, dan perangkat pengadilan: Panitera, dan seterusnya), para Advokat, Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum ...

Addressee buku ini adalah para mahasiswa fakultas hukum, baik jenjang sarjana, magister, atau doktor yang mengambil minat hukum administrasi maupun mahasiswa program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik; pengajar hukum administrasi; aparatur pemerintahan; hakim administrasi (tata usaha negara); advokat; juga masyarakat umum yang ingin berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan atau menggugat tindakan pemerintahan atau berminat pada kajian bidang hukum ...

Hukum Kewarisan Islam (The lslamic Law of Inheritance) mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Di dalam Hukum Islam ketentuan materiil bagi orang yang ditinggalkan si pewaris telah digariskan dalam Alquran dan hadis secara rinci dan jelas. Namun, di dalam sislem hukum Barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si pewaris kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu si pewaris membuat wasiat pada saat hidupnya. Hukum Kewarisan ...

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format Lembaga Kepegawaian di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak Pegawai Aperatur Sipil Negara; Etika PNS; Netralitas PNS: Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai di Daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur ...

Keistimewaan buku ini : 1. Ananlisis-analisis UU No.3 13 Tahun 2003 dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia disertai paparan pengetahuan dasar sejarah dan politik ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja/buruh, upah, jaminan soail, tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan hubungna industrial. 2. Wawasan keilmuan yang luas didasari oleh pemikiran pakar hukum yang kredibel dilengkapi gambar, skema, dan ...

Undang-Undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI NO. 13 TAHUN 2016 & UU RI NO. 20 TAHUN 2016) ...