Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri ...

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Apbd ...

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga BAB I Ketentuan Umum BAB II Asas dan Tujuan BAB III Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga BAB IV Hak-Hak Korban BAB V Kewajiban Pemerintah dan Masyrakat BAB VI Perlindungan BAB VII Pemulihan Korban BAB VIII Ketentuan Pidana BAB IX Ketentuan Lain-Lain BAB X Ketentuan Penutup 2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan ...

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu ...

Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif ...

Buku ini membahas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendaliannya; restrukturisasi dan revitalisasi perizinan; perizinan dan elemen-elemennya; perizinan di bidang bangunan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, transportasi, dan UKM; pengalaman beberapa negara terhadap perizinan yang mendukung investasi; putusan MA dan putusan PTUN dalam perkara perizinan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh ...

Buku ini memuat himpunan Yurisprudensi mengenai kompetensi/kewenangan pengadilan yang menentukan badan peradilan mana yang akan berwenang untuk mengadili suatu perkara. ...

Naskah ini membahas satu persatu ketentuan yang diatur di dalam KUHAP, baik secara yuridis, yurisprudensi, maupun menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. ...

Buku ini membahas materi PK (Peninjauan Kembali), sebagai upaya hukum istimewa untuk menegakan hukum yang disebabkan penyimpangan praktik dan peradilan sesat dalam perkara pidana. Pembahasannya antara lain landasan filosofis dan sejarah lembaga PK; syarat-syarat mengajukan PK; pengajuan, pemeriksaan dan putusan PK; serta studi kasus. ...

Buku ini memberikan komentar yang kritis terhadap Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimulai dari Undang-Undang tentang Hak Cipta (UU No. 19 Thn. 2002), UU No. 4 Thn. 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP No. 29 Thn. 2004), UU tentang Hak Paten (UU No. 14 Thn. 2001), UU tentang Merk (UU No. 15 Thn. 2000), UU tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Thn. 2000), UU tentang Desain Industri (UU No. 31 Thn. 2000), UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 ...

Buku ini secara gamblang membahas kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan hukum dari negara yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan atau disebut kejahatan ketatanegaraan. Kejahatan tersebut meliputi : - Kejahatan terhadap keamanan negara - Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden - Kejahatan berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak - Kejahatan terhadap ketertiban umum - Kejahatan terhadap kekuasaan umum ...

Buku ini menguraikan perkembangan kehutanan di Indonesia; perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; ilegal logging dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); perlindungan hutan, hutan kota; gugatan perwakilan dan penyelesaian sengketa kehutanan; hukum perkebunan. ...

Buku ini membahas: Pengertian Hukum Investasi; Mengapa Negara Maju Menanamkan Modalnya di Negara Berkembang; Peran Invesatsi dalam Ekonomi; Anatomi UU No. 25 Tahun 2007; Penyelesaian Sengketa Perdagangan dalam Kegiatan Penanaman Modal. ...

Buku ini memberikan suatu pemahaman yang luas mengenai hukum investasi dan mekanisme pelaksanaannya di Indonesia, serta pasar modal sebagai suatu bentuk investasi tidak langsung yang sangat penting artinya dalam menghimpun dana dari masyarakat di luar perbankan. Menurut buku ini, investasi atau penanaman modal mempunyai dua pengertian yaitu investasi langsung (direct investment) dan investasi tidak langsung (indirect investment). Dan penulisnya memisahkan investasi langsung (direct investment) ...

Seri detik-detik khusus karya Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam Buku II KUHP, khususnya kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi sampai ke unsur-unsurnya. Tindak pidana jabatan adalah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Pokok bahasan dalam buku ini meliputi: Pengertian Tindak Pidana Jabatan. Kejahatan-Kejahatan Jabatan. Kejahatan-Kejahatan ...

Buku ini membahas: kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan lain terhadap kesusilaan, pelanggaran terhadap kesusilaan, atau terhadap norma-norma kepatutan yang dibahas berdasarkan ketentuan KUHP. ...

Buku ini membahas: kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum dengan tindak pidana pemalsuan terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan berdasarkan ketentuan dalam KUHP. ...

Buku ini membahas: pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak, penghancuran dan perusakan benda, dan penuduhan. ...

Buku ini berisikan komentar dari Prof. Dr. Jimly Ashshiddiqie, S.H. terhadap UUD 1945 dimulai dari pembukaan hingga alinea per alinea, bab per bab, pasal per pasal maupun ayat per ayat. Komentar itu memberi gambaran dan argumentasi yang kuat/lugas terhadap dasar Negara RI, baik ditinjau dari filosofis, sosio-historis, sosio-politik, sosio-yuridis, maupun sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. ...

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Berarti hukum konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur serta mengandung sifat yang melindungi ...